Gula-Gula untuk Sang Oposan
Jum'at, 14 Agustus 2020 - 07:04 WIB
loading...
A
A
A
Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, penghargaan Bintang Mahaputera Nararya untuk Fadli Zon dan Fahri Hamzah sebenarnya seremoni rutin yang diberikan kepada para mantan pimpinan lembaga negara. Diketahui, keduanya sempat ikut memimpin lembaga DPR sebagai wakil ketua. "Tapi ini menjadi menarik karena pihak pemerintah hanya meng-higlihght dua nama politisi tersebut, bukan yang lain," ujar Umam, kemarin.
Langkah ini, menurut Umam, tentu memiliki makna politik tersendiri, mengingat pemberian ini diberikan pemerintah dan dari keduanya tidak ada penolakan. Menurutnya, langkah pemberian penghargaan ini bisa dipengaruhi oleh dua kemungkinan. Pertama, terjadi rekonsiliasi politik antara kubu pemerintah dengan dua figur politisi yang selama ini menjadi pengkritik terdepan. "Meskipun kritikannya sering bernada nyinyir dan asal hantam, namun efek destruktif terhadap pemerintah tentu terasa," katanya.
Sementara rekonsiliasi itu bisa terjadi karena Fahri perlu mengamankan kepentingan partai barunya yakni Partai Gelora di hadapan pemerintah. Sedangkan Fadli Zon sendiri dipaksa untuk bungkam oleh realitas politik di mana Prabowo telah berada di internal kolisi pemerintah.
Kedua, tutur Umam, pemberian penghargaan tokoh-tokoh kritis ini bisa dimaknai sebagai upaya menjinakkan kekuatan kritis yang dinilai tidak produktif bagi soliditas kepentingan mereka yang berada di rezim pemerintahan.
"Logika itu bisa valid karena hal itu pula yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi kepada seteru lamanya Prabowo. Daripada merepotkan kerja pemerintahan di parlemen maka diberilah Gerindra dua jatah kursi menteri, meskipun hal itu tentu melukai logika demokrasi yang kompetitif," katanya.
Hal ini, kata Umam, merepresentasikan cara-cara kepemimpinan politik Jawa (Javanese leadership style). "Seperti ditulis oleh Benedict Anderson (1970) bahwa dalam filosofi Jawa, untuk membungkam mereka yang bersuara maka cukup dengan "dipangku" agar suara itu 'mati'," tutur Doktor Ilmu Politik dari School of Political Science & International Studies, The University of Queensland, Australia itu.
Telah Disetujui Dewan Tanda Gelar dan Jasa
Presiden Jokowi menilai tidak ada yang salah atas pemberian Bintang Mahaputra terhadap Fadli Zon dan Fahri Hamzah . Menurutnya pemberian tanda jasa tersebut telah melalui pertimbangan matang di Dewan Tanda Gelar dan Jasa. Penghargaan ini diberikan kepada beliau-beliau yang memiliki jasa terhadap bangsa dan negara dan ini melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang oleh Dewan Tanda Gelar dan Jasa. Pertimbangannya sudah matang," ujar Jokowi, di Istana Negara, kemarin.
Langkah ini, menurut Umam, tentu memiliki makna politik tersendiri, mengingat pemberian ini diberikan pemerintah dan dari keduanya tidak ada penolakan. Menurutnya, langkah pemberian penghargaan ini bisa dipengaruhi oleh dua kemungkinan. Pertama, terjadi rekonsiliasi politik antara kubu pemerintah dengan dua figur politisi yang selama ini menjadi pengkritik terdepan. "Meskipun kritikannya sering bernada nyinyir dan asal hantam, namun efek destruktif terhadap pemerintah tentu terasa," katanya.
Sementara rekonsiliasi itu bisa terjadi karena Fahri perlu mengamankan kepentingan partai barunya yakni Partai Gelora di hadapan pemerintah. Sedangkan Fadli Zon sendiri dipaksa untuk bungkam oleh realitas politik di mana Prabowo telah berada di internal kolisi pemerintah.
Kedua, tutur Umam, pemberian penghargaan tokoh-tokoh kritis ini bisa dimaknai sebagai upaya menjinakkan kekuatan kritis yang dinilai tidak produktif bagi soliditas kepentingan mereka yang berada di rezim pemerintahan.
"Logika itu bisa valid karena hal itu pula yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi kepada seteru lamanya Prabowo. Daripada merepotkan kerja pemerintahan di parlemen maka diberilah Gerindra dua jatah kursi menteri, meskipun hal itu tentu melukai logika demokrasi yang kompetitif," katanya.
Hal ini, kata Umam, merepresentasikan cara-cara kepemimpinan politik Jawa (Javanese leadership style). "Seperti ditulis oleh Benedict Anderson (1970) bahwa dalam filosofi Jawa, untuk membungkam mereka yang bersuara maka cukup dengan "dipangku" agar suara itu 'mati'," tutur Doktor Ilmu Politik dari School of Political Science & International Studies, The University of Queensland, Australia itu.
Telah Disetujui Dewan Tanda Gelar dan Jasa
Presiden Jokowi menilai tidak ada yang salah atas pemberian Bintang Mahaputra terhadap Fadli Zon dan Fahri Hamzah . Menurutnya pemberian tanda jasa tersebut telah melalui pertimbangan matang di Dewan Tanda Gelar dan Jasa. Penghargaan ini diberikan kepada beliau-beliau yang memiliki jasa terhadap bangsa dan negara dan ini melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang oleh Dewan Tanda Gelar dan Jasa. Pertimbangannya sudah matang," ujar Jokowi, di Istana Negara, kemarin.
Lihat Juga :
