Aliansi Pemuda Kawal Pemilu Desak KPK Investigasi Sirekap KPU
Rabu, 28 Februari 2024 - 18:19 WIB
loading...
Aliansi Pemuda Kawal Pemilu mendesak KPK melakukan investigasi penggunaan Sirekap KPU saat konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024). Foto: iNews Media/Giffar Rivana
A
A
A
JAKARTA - Aliansi Pemuda Kawal Pemilu mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan investigasi penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU yang tak sesuai harapan masyarakat.
Hal itu buntut suara partai politik yang mengalami naik turun per jamnya dan inkonsistensi dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
Baca juga: Partai Perindo Dorong Sirekap KPU Diaudit Digital Forensik: Aplikasi Amburadul
Koordinator Aliansi Pemuda Kawal Pemilu Ikhlas Ade Putra mengungkapkan alasannya mendesak KPK menginvestigasi hal tersebut karena KPU telah menerima uang negara sebesar Rp3,5 miliar untuk menggunakan Sirekap sebagai informasi suara dalam Pemilu 2024 bagi masyarakat.
"Sehingga kami berkepentingan untuk melakukan pengawalan penggunaannya secara transparan dan berjalan sesuai ketentuan dan harus dihentikan," ujar Ikhlas saat konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).
Dia mengajak masyarakat peduli dan mengawal pelaksanaan demokrasi agar pemilu berjalan jujur dan adil serta transparan.
"Mengajak seluruh elemen masyarakat peduli terhadap pelaksanaan demokrasi untuk bersama dan mengawal pemilu yang jujur, adil, dan transparan," katanya.
Hal itu buntut suara partai politik yang mengalami naik turun per jamnya dan inkonsistensi dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
Baca juga: Partai Perindo Dorong Sirekap KPU Diaudit Digital Forensik: Aplikasi Amburadul
Koordinator Aliansi Pemuda Kawal Pemilu Ikhlas Ade Putra mengungkapkan alasannya mendesak KPK menginvestigasi hal tersebut karena KPU telah menerima uang negara sebesar Rp3,5 miliar untuk menggunakan Sirekap sebagai informasi suara dalam Pemilu 2024 bagi masyarakat.
"Sehingga kami berkepentingan untuk melakukan pengawalan penggunaannya secara transparan dan berjalan sesuai ketentuan dan harus dihentikan," ujar Ikhlas saat konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).
Dia mengajak masyarakat peduli dan mengawal pelaksanaan demokrasi agar pemilu berjalan jujur dan adil serta transparan.
"Mengajak seluruh elemen masyarakat peduli terhadap pelaksanaan demokrasi untuk bersama dan mengawal pemilu yang jujur, adil, dan transparan," katanya.
(jon)
Lihat Juga :
