Pemilu 2024 Diyakini Bakal Dikenang sebagai Pesta Demokrasi Medsos dan Bansos
Rabu, 28 Februari 2024 - 11:05 WIB
loading...
Ilustrasi penghitungan suara Pemilu 2024. Foto/Mushaful Imam
A
A
A
JAKARTA - Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani meyakini bahwa Pemilu 2024 bakal dikenang sebagai pesta demokrasi media sosial (medsos) dan bantuan sosial (bansos). Ia juga menyoroti proses hasil hitung cepat, peran medsos dan bansos menutup segala kejanggalan Pemilu 2024, yang tidak bisa dijawab siapa pun.
“Pemilu 2024 akan dikenang oleh komponen rakyat yang paling besar jumlahnya yaitu, Gen Z dan Milenial. Karena mereka, Pemilu 2024 menjadi pemilu yang besar dengan dua kata,” katanya saat menjadi pembicara pada diskusi media bertajuk 'Save Election, Save Democracy' yang diadakan Gerakan Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) dan PARA Syndicate di Jakarta, Selasa (27/2/2024).
“Pertama, medsos, dan yang kedua bansos. Jadi, Pemilu 2024 itu akan dikenang karena medsos dan bansos. Tidak ada yang substantif, tapi inilah kondisi bobroknya sistem kita. Bobroknya pemilu kita dan hasilnya. Sudah pasti hasilnya boncos," sambung Julius.
Baca juga: Rocky Gerung: Kecurangan Pemilu Harus Dibongkar, di Dalamnya Ada Persembunyian Kejahatan
Julius mengatakan predikat itu patut disandang menyusul berbagai keriuhan yang tampak sejak penyusunan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang kemudian diwarnai pembagian bansos dan perang di medsos, yang berujung pada penghitungan suara yang amburadul.
“Yang muncul ke permukaan sejak awal, bermula dari komposisi komisioner KPU dan Bawaslu, yang sarat nuansa politiknya sehingga terjadi berbagai pelanggaran. Ini orang-orang sakti semua. Dari persiapan saja sudah banyak yang janggal, enggak bisa dikoreksi. Pada saat pelaksanaan, se-bobrok apa pun mereka enggak akan bisa dikoreksi,” ucapnya.
Julius Menilai faktor-faktor inilah yang mendorong PBHI bergabung dalam Gerakan Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) dan Para Syndicate mendesak 30 anggota DPR dari Fraksi Nasdem, PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menandatangani persetujuan pengajuan hak angket kecurangan Pemilu 2024.
“Pemilu 2024 akan dikenang oleh komponen rakyat yang paling besar jumlahnya yaitu, Gen Z dan Milenial. Karena mereka, Pemilu 2024 menjadi pemilu yang besar dengan dua kata,” katanya saat menjadi pembicara pada diskusi media bertajuk 'Save Election, Save Democracy' yang diadakan Gerakan Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) dan PARA Syndicate di Jakarta, Selasa (27/2/2024).
“Pertama, medsos, dan yang kedua bansos. Jadi, Pemilu 2024 itu akan dikenang karena medsos dan bansos. Tidak ada yang substantif, tapi inilah kondisi bobroknya sistem kita. Bobroknya pemilu kita dan hasilnya. Sudah pasti hasilnya boncos," sambung Julius.
Baca juga: Rocky Gerung: Kecurangan Pemilu Harus Dibongkar, di Dalamnya Ada Persembunyian Kejahatan
Julius mengatakan predikat itu patut disandang menyusul berbagai keriuhan yang tampak sejak penyusunan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang kemudian diwarnai pembagian bansos dan perang di medsos, yang berujung pada penghitungan suara yang amburadul.
“Yang muncul ke permukaan sejak awal, bermula dari komposisi komisioner KPU dan Bawaslu, yang sarat nuansa politiknya sehingga terjadi berbagai pelanggaran. Ini orang-orang sakti semua. Dari persiapan saja sudah banyak yang janggal, enggak bisa dikoreksi. Pada saat pelaksanaan, se-bobrok apa pun mereka enggak akan bisa dikoreksi,” ucapnya.
Julius Menilai faktor-faktor inilah yang mendorong PBHI bergabung dalam Gerakan Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) dan Para Syndicate mendesak 30 anggota DPR dari Fraksi Nasdem, PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menandatangani persetujuan pengajuan hak angket kecurangan Pemilu 2024.
Lihat Juga :
