Usai Banyak Dikritik, Jokowi Ngaku Program Prabowo-Gibran Tak Dibahas Spesifik di Rapat Kabinet
loading...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah rapat kabinet paripurna pada Senin (26/2/2024) membahas secara spesifik program makan siang gratis milik pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Foto/YouTube Kemhan
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah rapat kabinet paripurna pada Senin (26/2/2024) membahas secara spesifik program makan siang gratis milik pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, dia mengaku menyampaikan arahan agar program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam perencanaan anggaran 2025.
“Tidak ada, hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam perencanaan anggaran 2025,” kata Jokowi usai menghadiri Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).
Tujuannya, kata dia, agar presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam penganggaran. “Tidak kembali lagi mengajukan anggaran ke DPR, inilah yang disampaikan dalam rapat paripurna kemarin,” tutur Jokowi.
“Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan apa? (makan siang gratis, red),” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membocorkan, program makan siang gratis akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025. Bahkan, program makan siang gratis telah dibahas di Rapat Kabinet Paripurna (RKP) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).
“Tadi kita bahas tentang RKP, ini baru rapat awal saja. Nanti dalam rapat kedua akan dilakukan pembahasan. Tetapi secara umum bahwa program-program prioritas Presiden terpilih Pak Prabowo, Mas Gibran itu sudah akan diakomodir, supaya di saat 2025 itu langsung running, langsung jalan,” ungkap Menteri Bahlil usai Rapat Kabinet Paripurna, Senin (26/2/2024).
Baca juga: Program Prabowo-Gibran Dibahas di Rapat Kabinet Semakin Tunjukkan Keberpihakan Jokowi
Sementara itu, Bahlil usai Rapat Kabinet Paripurna mengatakan, bahwa dalam beberapa bulan ke depan akan dibahas lebih lanjut terkait APBN yang didalamnya sudah ada program makan gratis. “Dan pembahasan APBN-nya ini baru tahap pertama dan beberapa bulan kedepan kita bahas,” ujarnya.
Pembahasan program makan siang gratis milik pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Rapat Kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin hari ini menuai kritik. Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menilai seharusnya pembahasannya secara transparan.
“Kebijakan seperti nutrisi itu kan sebaiknya diproses melalui sebuah diskusi yang teknokratis, yang berlandaskan hitungan yang transparan dan data fakta realita dan semakin teknokratis semakin profesional, semakin transparan semakin baik," kata Co-captain Timnas AMIN Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Jakarta Selatan, Senin (26/2/2024).
Baca juga: Tom Lembong Kritik Pembahasan Program Prabowo-Gibran di Rapat Kabinet Jokowi
Kritikan juga datang dari pengamat politik yang juga akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya Wawan Sobari. Dia menilai pembahasan program Prabowo-Gibran di rapat kabinet kemarin semakin menunjukkan tingginya keberpihakan Jokowi ke Prabowo-Gibran.
Wawan menilai secara etika politik ada pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi. Ia jadi teringat ketika proses transisi kekuasaan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Jokowi usai Pemilu 2014.
"Pada 2014 ada tim 11 yang menyiapkan proses transisi dari SBY ke Jokowi. Tim 11 sudah ikut ke mana-mana, untuk menyiapkan transisi, sampai Pak SBY tersinggung saya ini masih menjabat,” katanya dalam 'Bincang Santai Bersama Pakar: Proyeksi Politik Pascapemilu' di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Selasa (27/2/2024).
“Tidak ada, hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam perencanaan anggaran 2025,” kata Jokowi usai menghadiri Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).
Tujuannya, kata dia, agar presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam penganggaran. “Tidak kembali lagi mengajukan anggaran ke DPR, inilah yang disampaikan dalam rapat paripurna kemarin,” tutur Jokowi.
“Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan apa? (makan siang gratis, red),” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membocorkan, program makan siang gratis akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025. Bahkan, program makan siang gratis telah dibahas di Rapat Kabinet Paripurna (RKP) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).
“Tadi kita bahas tentang RKP, ini baru rapat awal saja. Nanti dalam rapat kedua akan dilakukan pembahasan. Tetapi secara umum bahwa program-program prioritas Presiden terpilih Pak Prabowo, Mas Gibran itu sudah akan diakomodir, supaya di saat 2025 itu langsung running, langsung jalan,” ungkap Menteri Bahlil usai Rapat Kabinet Paripurna, Senin (26/2/2024).
Baca juga: Program Prabowo-Gibran Dibahas di Rapat Kabinet Semakin Tunjukkan Keberpihakan Jokowi
Sementara itu, Bahlil usai Rapat Kabinet Paripurna mengatakan, bahwa dalam beberapa bulan ke depan akan dibahas lebih lanjut terkait APBN yang didalamnya sudah ada program makan gratis. “Dan pembahasan APBN-nya ini baru tahap pertama dan beberapa bulan kedepan kita bahas,” ujarnya.
Pembahasan program makan siang gratis milik pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Rapat Kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin hari ini menuai kritik. Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menilai seharusnya pembahasannya secara transparan.
“Kebijakan seperti nutrisi itu kan sebaiknya diproses melalui sebuah diskusi yang teknokratis, yang berlandaskan hitungan yang transparan dan data fakta realita dan semakin teknokratis semakin profesional, semakin transparan semakin baik," kata Co-captain Timnas AMIN Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Jakarta Selatan, Senin (26/2/2024).
Baca juga: Tom Lembong Kritik Pembahasan Program Prabowo-Gibran di Rapat Kabinet Jokowi
Kritikan juga datang dari pengamat politik yang juga akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya Wawan Sobari. Dia menilai pembahasan program Prabowo-Gibran di rapat kabinet kemarin semakin menunjukkan tingginya keberpihakan Jokowi ke Prabowo-Gibran.
Wawan menilai secara etika politik ada pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi. Ia jadi teringat ketika proses transisi kekuasaan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Jokowi usai Pemilu 2014.
"Pada 2014 ada tim 11 yang menyiapkan proses transisi dari SBY ke Jokowi. Tim 11 sudah ikut ke mana-mana, untuk menyiapkan transisi, sampai Pak SBY tersinggung saya ini masih menjabat,” katanya dalam 'Bincang Santai Bersama Pakar: Proyeksi Politik Pascapemilu' di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Selasa (27/2/2024).
(rca)
