Pentingnya Rekonsiliasi dan Memperkuat Semangat Kebangsaan Pascapemilu 2024
Rabu, 28 Februari 2024 - 07:32 WIB
loading...
Guru Besar Pascasarjana IAIN Palangkaraya, Prof Khairil Anwar mengajak seluruh pihak yang telah selesai berkompetisi perlu melakukan rekonsiliasi secara arif dan bijaksana, terutama di tengah dinamika politik pasca-Pemilu 2024. FOTO ILUSTRASI/DOK.SINDOnew
A
A
A
JAKARTA - Guru Besar Pascasarjana IAIN Palangkaraya, Prof Khairil Anwar berbicara mengenai pentingnya rekonsiliasi dan membangun kebangsaan pascapemilu. Menurutnya, langkah rekonsiliasi bertujuan menjaga harmoni di tengah perbedaan.
Hal ini disampaikan Khairil Anwar menanggapi adanya ketegangan antarkubu yang berkontestasi di Pilpres 2024. Saat ini masyarakat berada dalam fase menunggu hasil penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Seluruh pihak yang telah selesai berkompetisi perlu melakukan rekonsiliasi secara arif dan bijaksana, terutama di tengah dinamika politik pasca-Pemilu 2024 lalu. Menurut saya, langkah pertama rekonsiliasi dapat dimulai dari simpul-simpul antar partai politik yang sempat berbeda dalam menentukan dukungan dan pandangannya," kata Prof Khairil, Jumat (23/2/2024).
Seringkali perbedaan sikap dalam Pemilu yang mulanya terjadi di tingkatan pejabat dan partai politik, lalu ikut turun dan meresap di tingkatan grass root. Bahkan ketika Pemilu telah benar-benar usai, segregasi dan konflik horizontal seolah menjadi residu yang tidak langsung dapat dihilangkan.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Tengah ini juga mengusulkan adanya pertemuan antara perwakilan partai politik, termasuk tokoh-tokoh nasionalis dan agamis yang dianggap dapat mendekati berbagai pihak. Dalam usulannya dirinya menyebut Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) dari Nahdlatul Ulama dan Haedar Nashir dari Muhammadiyah, termasuk di antara tokoh-tokoh yang dapat berperan sebagai jembatan rekonsiliasi.
Hal ini disampaikan Khairil Anwar menanggapi adanya ketegangan antarkubu yang berkontestasi di Pilpres 2024. Saat ini masyarakat berada dalam fase menunggu hasil penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Seluruh pihak yang telah selesai berkompetisi perlu melakukan rekonsiliasi secara arif dan bijaksana, terutama di tengah dinamika politik pasca-Pemilu 2024 lalu. Menurut saya, langkah pertama rekonsiliasi dapat dimulai dari simpul-simpul antar partai politik yang sempat berbeda dalam menentukan dukungan dan pandangannya," kata Prof Khairil, Jumat (23/2/2024).
Seringkali perbedaan sikap dalam Pemilu yang mulanya terjadi di tingkatan pejabat dan partai politik, lalu ikut turun dan meresap di tingkatan grass root. Bahkan ketika Pemilu telah benar-benar usai, segregasi dan konflik horizontal seolah menjadi residu yang tidak langsung dapat dihilangkan.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Tengah ini juga mengusulkan adanya pertemuan antara perwakilan partai politik, termasuk tokoh-tokoh nasionalis dan agamis yang dianggap dapat mendekati berbagai pihak. Dalam usulannya dirinya menyebut Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) dari Nahdlatul Ulama dan Haedar Nashir dari Muhammadiyah, termasuk di antara tokoh-tokoh yang dapat berperan sebagai jembatan rekonsiliasi.
Lihat Juga :
