Sikap Australia Menolak Separatisme di Papua Diapresiasi
loading...
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles MP di Kemhan, Jakarta Pusat. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Penegasan pemerintah Australia terhadap separatisme di Papua dan pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia mendapat sorotan milenial. Hal itu disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Milenial Indonesia (AMMI).
Ketua Umum AMMI, Nurhasanah menegaskan, penegasan pemerintah Australia terhadap kedaulatan Indonesia dan penolakan separatisme di Papua sangat penting.
"Ada dugaan bahwa pemerintah Australia ini sering dikaitkan-kaitkan dengan kelompok separatisme. Atau sederhananya, Australia menjadi backing di balik kelompok separatisme di Papua," kata Ketua Umum AMMI dalam keterangannya, Selasa (27/2/2024).
"Namun kunjungan Wakil Perdana Menteri yang sekaligus menjabat sebagai Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles menampik dugaan tersebut. Sekaligus menegaskan, kelompok separatisme di Papua itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan mereka," ujar Nurhasanah.
Nurhasanah menjelaskan, kelompok separatisme di Papua tidak memiliki dukungan baik secara de jure maupun de facto dari negara-negara lain, termasuk pemerintah Australia untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI.
"Australia ini menjadi negara terbesar di kawasan Pasifik yang telah menjalin kerja sama yang baik dengan Indonesia. Indonesia dan Australia telah bekerja sama di bidang kerja sama politik, perdagangan, investasi, dan pertahanan," jelas Nurhasanah.
Oleh sebab itu menurut Nurhasanah, kunjungan pemerintah Australia ke Kantor Kemhan, menandakan bahwa pemerintah Australia sangat keras menolak gerakan Papua merdeka. Posisi Australia lanjutnya, jelas mengakui kedaulatan wilayah di Indonesia.
Termasuk provinsi yang menjadi bagian dari Indonesia, tidak bisa diintervensi oleh negara asing. "Saya kira penting bagi negara-negara tetangga lain mengikuti langkah Australia. Yang dengan lantang menolak kelompok separatisme dan mengakui kedaulatan NKRI," tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri yang sekaligus menjabat sebagai Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles di Kantor Kemhan, Jakarta, Jumat (23/2/2024).
Ketua Umum AMMI, Nurhasanah menegaskan, penegasan pemerintah Australia terhadap kedaulatan Indonesia dan penolakan separatisme di Papua sangat penting.
"Ada dugaan bahwa pemerintah Australia ini sering dikaitkan-kaitkan dengan kelompok separatisme. Atau sederhananya, Australia menjadi backing di balik kelompok separatisme di Papua," kata Ketua Umum AMMI dalam keterangannya, Selasa (27/2/2024).
"Namun kunjungan Wakil Perdana Menteri yang sekaligus menjabat sebagai Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles menampik dugaan tersebut. Sekaligus menegaskan, kelompok separatisme di Papua itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan mereka," ujar Nurhasanah.
Nurhasanah menjelaskan, kelompok separatisme di Papua tidak memiliki dukungan baik secara de jure maupun de facto dari negara-negara lain, termasuk pemerintah Australia untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI.
"Australia ini menjadi negara terbesar di kawasan Pasifik yang telah menjalin kerja sama yang baik dengan Indonesia. Indonesia dan Australia telah bekerja sama di bidang kerja sama politik, perdagangan, investasi, dan pertahanan," jelas Nurhasanah.
Oleh sebab itu menurut Nurhasanah, kunjungan pemerintah Australia ke Kantor Kemhan, menandakan bahwa pemerintah Australia sangat keras menolak gerakan Papua merdeka. Posisi Australia lanjutnya, jelas mengakui kedaulatan wilayah di Indonesia.
Termasuk provinsi yang menjadi bagian dari Indonesia, tidak bisa diintervensi oleh negara asing. "Saya kira penting bagi negara-negara tetangga lain mengikuti langkah Australia. Yang dengan lantang menolak kelompok separatisme dan mengakui kedaulatan NKRI," tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri yang sekaligus menjabat sebagai Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles di Kantor Kemhan, Jakarta, Jumat (23/2/2024).
Explore More