Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024, Bawaslu Bilang Begini
loading...
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja mengungkapkan jika Bawaslu tak akan ikut campur dalam hak angket DPR RI yang diusulkan oleh Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja mengungkapkan jika Bawaslu tak akan ikut campur dalam hak angket DPR RI yang diusulkan oleh Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo. Bagja mengatakan jika hak angket sepenuhnya adalah wewenang dari partai politik (parpol) dan juga DPR.
"Untuk hak angket Bawaslu tidak bisa mengomentari hal apa pun. Jadi mekanisme itu adadi partai politik dan juga di DPR," ujar Bagja saat ditemui di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (23/2/2024).
Bagja menegaskan jika Bawaslu saat ini berfokus pada pelanggaran-pelanggaran dan juga pengawasan tahapan Pemilu 2024.
"Fokus kami adalah, pelanggaran-pelanggaran dan tahapan pengawasan. Sampai sekarang penyelenggaraan (pemilu) sudah sampai tahapan rekapitulasi berjenjang di tingkat Kecamatan," jelas Bagja.
Sebelumnya, Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo telah mengusulkan penggunaan hak angket DPR guna menyelidiki segala kejanggalan dalam Pemilu 2024. Wacana itu mendapat respons positif dari Paslon Nomor Urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Bahkan, Koalisi Perubahan yang merupakan pengusung Anies-Muhaimin, juga mendukung wacana Ganjar yang menggulirkan penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki kejanggalan dalam proses Pemilu 2024.
Sikap itu diputuskan setelah para sekretaris jenderal (sekjen) parpol Koalisi Perubahan melangsungkan pertemuan di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2024). Mereka adalah Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan Sekjen PKS Aboe Bakal Alhabsyi.
Setelah pertemuan, Hermawi mengatakan pihaknya memiliki kesamaan semangat dengan Anies Baswedan yang mendukung sikap Ganjar agar DPR RI menggunakan hak angket.
"Kita juga berbicara tentang kemungkinan penggunaan hak angket yang diinisiasi oleh Pak Ganjar Pranowo. Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, 3 partai yang solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang disampaikan Pak Anies. Kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket," kata Hermawi saat jumpa pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).
"Untuk hak angket Bawaslu tidak bisa mengomentari hal apa pun. Jadi mekanisme itu adadi partai politik dan juga di DPR," ujar Bagja saat ditemui di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (23/2/2024).
Bagja menegaskan jika Bawaslu saat ini berfokus pada pelanggaran-pelanggaran dan juga pengawasan tahapan Pemilu 2024.
"Fokus kami adalah, pelanggaran-pelanggaran dan tahapan pengawasan. Sampai sekarang penyelenggaraan (pemilu) sudah sampai tahapan rekapitulasi berjenjang di tingkat Kecamatan," jelas Bagja.
Sebelumnya, Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo telah mengusulkan penggunaan hak angket DPR guna menyelidiki segala kejanggalan dalam Pemilu 2024. Wacana itu mendapat respons positif dari Paslon Nomor Urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Bahkan, Koalisi Perubahan yang merupakan pengusung Anies-Muhaimin, juga mendukung wacana Ganjar yang menggulirkan penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki kejanggalan dalam proses Pemilu 2024.
Sikap itu diputuskan setelah para sekretaris jenderal (sekjen) parpol Koalisi Perubahan melangsungkan pertemuan di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2024). Mereka adalah Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan Sekjen PKS Aboe Bakal Alhabsyi.
Setelah pertemuan, Hermawi mengatakan pihaknya memiliki kesamaan semangat dengan Anies Baswedan yang mendukung sikap Ganjar agar DPR RI menggunakan hak angket.
"Kita juga berbicara tentang kemungkinan penggunaan hak angket yang diinisiasi oleh Pak Ganjar Pranowo. Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, 3 partai yang solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang disampaikan Pak Anies. Kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket," kata Hermawi saat jumpa pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).
(kri)
Explore More