Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Diminta Serius Tangani Kasus BLBI
loading...
Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho meminta Menko Polhukam Hadi Tjahjanto sungguh-sungguh menyelesaikan kasus BLBI. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam ) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto akan memprioritaskan penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ). Mantan Panglima TNI itu akan berkoordinasi dengan pihak terkait dan turun langsung menyelesaikannya.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho mengingatkan Menko Polhukam agar bekerja sungguh-sungguh mengejar semua pihak yang terlibat dalam perkara ini, tidak sekedar lips service sebagai komoditas politik demi menyenangkan hati masyarakat.
"Publik tentu menantikan keseriusan pemerintah dalam menyeret pelaku pengemplang BLBI ke muka hukum atau setidaknya kerugian negara dapat ditebus," kata Hardjuno Wiwoho dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/2/2024).
Hardjuno melanjutkan skandal BLBI adalah kejahatan ekonomi terbesar dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun sudah berlalu sekitar 26 tahun sejak 1998, penyelesaian kasus ini tidak menemui titik terang, bahkan jalan di tempat. Padahal, menurut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2000, BLBI merugikan keuangan negara Rp138,442 triliun dari Rp144,536 triliun BLBI yang disalurkan atau mengalami kebocoran sekitar 95,78%.
Dari audit dilakukan pada Bank Indonesia dan 48 bank penerima BLBI, dengan rincian: 10 Bank Beku Operasi, 5 Bank Take Over, 18 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), dan 15 Bank Dalam Likuidasi. Para obligor itu seharusnya mengembalikan semua dana BLBI, tapi kenyataannya hanya sedikit yang membayarnya.
Proses penegakan hukum terhadap skandal BLIB, kata Hardjuno yang pernah menjabat Staf Ahli Utama Pansus BLBI DPD itu, masih menemui sejumlah faktor penghambat. Hal yang paling mencolok adalah lemahnya political will dan political action dari pemimpin negara untuk menjadikan hukum sebagai panglima.
Penegakan hukum masih sebatas jargon semata. Akibatnya, hasil kejahatan BLBI telah beranak-pinak menjadi konglomerasi kuat di Indonesia. Padahal, menurut Hardjuno, yang terpenting adalah tindakan konkret pemerintah dan aparat penegak hukum, dan bukan sekadar janji manis.
"Dan ingat, korupsi BLBI adalah salah satu skandal korupsi terbesar dan dinilai belum tuntas hingga hari ini,” terangnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menegaskan akan memprioritaskan untuk menyelesaikan kasus BLBI, khususnya untuk memburu aset-aset negara yang dicuri para obligor.
"Ya, skemanya sudah kita buat dan segera saya koordinasikan. Termasuk juga mana-mana saja yang jadi prioritas utama. Kita tunggu saja ya," ungkap Hadi dalam keterangannya usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Hadi menegaskan segera melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan kasus BLBI. "Hari ini saya akan koordinasi segera setelah itu saya akan turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di BLBI."
Apalagi, kata Hadi, kasus BLBI juga menyangkut masalah tanah yang selama ini menjadi tugas dia saat menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Permasalahan itu juga menyangkut permasalahan tanah yang selama ini saya bantu sebagai Menteri ATR, membantu untuk menyelesaikan permasalahan BLBI," katanya.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho mengingatkan Menko Polhukam agar bekerja sungguh-sungguh mengejar semua pihak yang terlibat dalam perkara ini, tidak sekedar lips service sebagai komoditas politik demi menyenangkan hati masyarakat.
"Publik tentu menantikan keseriusan pemerintah dalam menyeret pelaku pengemplang BLBI ke muka hukum atau setidaknya kerugian negara dapat ditebus," kata Hardjuno Wiwoho dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/2/2024).
Hardjuno melanjutkan skandal BLBI adalah kejahatan ekonomi terbesar dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun sudah berlalu sekitar 26 tahun sejak 1998, penyelesaian kasus ini tidak menemui titik terang, bahkan jalan di tempat. Padahal, menurut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2000, BLBI merugikan keuangan negara Rp138,442 triliun dari Rp144,536 triliun BLBI yang disalurkan atau mengalami kebocoran sekitar 95,78%.
Dari audit dilakukan pada Bank Indonesia dan 48 bank penerima BLBI, dengan rincian: 10 Bank Beku Operasi, 5 Bank Take Over, 18 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), dan 15 Bank Dalam Likuidasi. Para obligor itu seharusnya mengembalikan semua dana BLBI, tapi kenyataannya hanya sedikit yang membayarnya.
Proses penegakan hukum terhadap skandal BLIB, kata Hardjuno yang pernah menjabat Staf Ahli Utama Pansus BLBI DPD itu, masih menemui sejumlah faktor penghambat. Hal yang paling mencolok adalah lemahnya political will dan political action dari pemimpin negara untuk menjadikan hukum sebagai panglima.
Penegakan hukum masih sebatas jargon semata. Akibatnya, hasil kejahatan BLBI telah beranak-pinak menjadi konglomerasi kuat di Indonesia. Padahal, menurut Hardjuno, yang terpenting adalah tindakan konkret pemerintah dan aparat penegak hukum, dan bukan sekadar janji manis.
"Dan ingat, korupsi BLBI adalah salah satu skandal korupsi terbesar dan dinilai belum tuntas hingga hari ini,” terangnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menegaskan akan memprioritaskan untuk menyelesaikan kasus BLBI, khususnya untuk memburu aset-aset negara yang dicuri para obligor.
"Ya, skemanya sudah kita buat dan segera saya koordinasikan. Termasuk juga mana-mana saja yang jadi prioritas utama. Kita tunggu saja ya," ungkap Hadi dalam keterangannya usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Hadi menegaskan segera melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan kasus BLBI. "Hari ini saya akan koordinasi segera setelah itu saya akan turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di BLBI."
Apalagi, kata Hadi, kasus BLBI juga menyangkut masalah tanah yang selama ini menjadi tugas dia saat menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Permasalahan itu juga menyangkut permasalahan tanah yang selama ini saya bantu sebagai Menteri ATR, membantu untuk menyelesaikan permasalahan BLBI," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
