Usul DPR Bentuk Pansus, Eep Saefulloh Singgung Sri Mulyani dan Dana Bansos
Jum'at, 23 Februari 2024 - 00:15 WIB
loading...
Pengamat politik sekaligus pendiri PolMark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah menilai, sejumlah menteri hingga kepala lembaga tinggi negara bisa dipanggil DPR. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pengamatpolitik sekaligus pendiri PolMark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah menilai, sejumlah menteri hingga kepala lembaga tinggi negara bisa dipanggil DPR. Hal ini bila Panitia Khusus (Pansus) tentang Pilpres 2024 dibentuk.
Menurut Eep, Pansus DPR bisa saja memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, hal itu terkait penelusuran anggaran dana bantuan sosial (bansos) yang mencapai lebih dari Rp560 triliun selama 2023-2024.
"Menteri Keuangan harus dihadirkan untuk menjelaskan penganggaran bansos, yang 2023-2024 besarannya Rp560 sekian triliun, yang meningkat berlipat-lipat dibandingkan dengan kejadian lima tahun sebelum ini dan lima tahun sebelumnya, dan lima tahun sebelumnya,” ujar Eep dalam gelaran ‘Lawan Kecurangan Pemilu Dua Putaran, Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2024).
Baca juga: Sri Mulyani Buka-bukaan Soal Politisasi Bansos Menjelang Pemilu 2024
Bansos memang jadi sorotan banyak pihak, lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggulirkan bantuan langsung tunai (BLT) menjelang Pilpres 2024 dan memakan anggaran yang cukup besar.
Pada Februari ini, Presiden mengeluarkan program bansos berupa BLT dengan nama BLT Mitigasi Risiko Pangan. Anggaran yang dibutuhkan untuk bansos ini mencapai Rp11,2 triliun. Akan ada 18,8 juta orang yang akan menerima bansos sebanyak Rp600 ribu.
Pemberian BLT tersebut bertujuan untuk mengantisipasi potensi terjadinya gagal panen. Namun, sebagian pihak mengatakan, kebijakan itu merupakan langkah untuk mengambil simpati masyarakat di tengah pesta demokrasi dan aksi kampanye partai yang makin memanas jelang Pemilu.
Menurut Eep, Pansus DPR bisa saja memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, hal itu terkait penelusuran anggaran dana bantuan sosial (bansos) yang mencapai lebih dari Rp560 triliun selama 2023-2024.
"Menteri Keuangan harus dihadirkan untuk menjelaskan penganggaran bansos, yang 2023-2024 besarannya Rp560 sekian triliun, yang meningkat berlipat-lipat dibandingkan dengan kejadian lima tahun sebelum ini dan lima tahun sebelumnya, dan lima tahun sebelumnya,” ujar Eep dalam gelaran ‘Lawan Kecurangan Pemilu Dua Putaran, Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2024).
Baca juga: Sri Mulyani Buka-bukaan Soal Politisasi Bansos Menjelang Pemilu 2024
Bansos memang jadi sorotan banyak pihak, lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggulirkan bantuan langsung tunai (BLT) menjelang Pilpres 2024 dan memakan anggaran yang cukup besar.
Pada Februari ini, Presiden mengeluarkan program bansos berupa BLT dengan nama BLT Mitigasi Risiko Pangan. Anggaran yang dibutuhkan untuk bansos ini mencapai Rp11,2 triliun. Akan ada 18,8 juta orang yang akan menerima bansos sebanyak Rp600 ribu.
Pemberian BLT tersebut bertujuan untuk mengantisipasi potensi terjadinya gagal panen. Namun, sebagian pihak mengatakan, kebijakan itu merupakan langkah untuk mengambil simpati masyarakat di tengah pesta demokrasi dan aksi kampanye partai yang makin memanas jelang Pemilu.
Lihat Juga :
