3 Sekjen Parpol Koalisi Anies-Imin Ngumpul, Mau Dorong Percepatan Hak Angket?

JAKARTA - Tiga sekretaris jenderal (sekjen) partai politik (parpol) Koalisi Perubahan atau pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ngumpul di Nasdem Tower, Kamis (22/2/2024). Mereka adalah Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-Habsyi, dan Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid.

Hasanuddin lebih dahulu tiba di Nasdem Tower dibandingkan Aboe Bakar. Ia datang sekitar pukul 16.43 WIB. Setibanya, Hasanuddin disambut oleh Hermawi.

Tak berselang lama, Aboe Bakar tiba di Nasdem Tower sekitar pukul 16.46 WIB. Ia langsung disambut oleh Hermawi dan Hasanuddin. Setelah itu, ketiganya langsung masuk ke dalam gedung dan melangsungkan pertemuan tertutup.





Saat disinggung terkait pembahasan dalam pertemuan itu, mereka enggan bicara. "Nanti saja ya, nanti," terang Hermawi sambil berjalan.

Sebelummya, Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan, pimpinan partai Koalisi Perubahan akan melangsungkan pertemuan Kamis (22/2/2024) hari ini. Ia menuturkan, pertemuan itu merupakan rapat rutin elite partai pendukung 01.

"Rapat rutin tuga sekjend koalisi," kata Hermawi saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (22/2/2024).

Saat disinggung akan membahas hak angket DPR atas pelaksanaan Pilpres 2024 yang janggal, Hermawi tak menjawab langsung. Ia menjelaskan, pertemuan itu akan membahas evaluasi dan rencana ke depan.

"Evaluasi menyeluruh dan rencana ke depan," tandasnya.

Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah mendorong seluruh fraksi yang ada untuk gulirkan hak angket DPR. Tujuannya, guna menyelidiki pelaksanaan Pemilu 2024 yang dianggap banyak kejanggalan.

Ia pun mendorong parlemen untuk memanggil penyelenggara pemilu untuk diklarifikasi atas pelaksanaan pemilu. Salah satu hal yang perlu diklarifikasi, menurut Ganjar, adanya temuan jumlah DPT di beberapa TPS yang melebihi batas dari 300 orang pada Sirekap KPU.

Baginya, temuan itu menjadi anomali pada pelaksanaan Pemilu 2024. “Minimum sebenarnya Komisi II memanggil penyelenggara pemilu, apa yang terjadi. IT-nya, kejadian tiap TPS kok melebihi 300 ini kan anomali, masak diam saja. Mestinya DPR segera ambil sikap undang penyelenggara pemilu, undang masyarakat," terang Ganjar dalam keterangan resminya yang dikutip Rabu (21/2/2024).