Jokowi Perpanjang Bantuan Petani Gagal Panen Rp8 Juta per Hektare
loading...
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menginstruksikan memperpanjang pemberian bantuan kepada para petani yang mengalami gagal panen atau puso. Bantuan gagal panen bagi petani sebesar Rp8 juta per hektare.
"Menindaklanjuti arahan Presiden, pemerintah melalui BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) akan memberikan penggantian biaya produksi gagal panen akibat banjir senilai Rp8 juta per hektare kepada setiap petani yang terdampak," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam keterangan resminya, Selasa (20/2/2024).
Berdasarkan data BNPB, tercatat sebanyak 331 bencana banjir atau sekitar 44% dari total kejadian bencana yang terjadi pada periode Januari hingga Maret 2023. Terdapat 136 kabupaten dan kota di 20 Provinsi yang terdampak gagal panen (puso) akibat banjir, dengan total lahan terdampak sekitar 54.000 hektare.
Muhadjir menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian akan bekerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dalam penanganan puso tahun 2024.
"Adapun untuk mengantisipasi gagal panen pada 2024, pemerintah akan mengoptimalkan asuransi pertanian melalui PT Jasindo dengan perluasan faktor risiko seperti kekeringan dan hama," katanya.
"Menindaklanjuti arahan Presiden, pemerintah melalui BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) akan memberikan penggantian biaya produksi gagal panen akibat banjir senilai Rp8 juta per hektare kepada setiap petani yang terdampak," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam keterangan resminya, Selasa (20/2/2024).
Berdasarkan data BNPB, tercatat sebanyak 331 bencana banjir atau sekitar 44% dari total kejadian bencana yang terjadi pada periode Januari hingga Maret 2023. Terdapat 136 kabupaten dan kota di 20 Provinsi yang terdampak gagal panen (puso) akibat banjir, dengan total lahan terdampak sekitar 54.000 hektare.
Muhadjir menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian akan bekerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dalam penanganan puso tahun 2024.
"Adapun untuk mengantisipasi gagal panen pada 2024, pemerintah akan mengoptimalkan asuransi pertanian melalui PT Jasindo dengan perluasan faktor risiko seperti kekeringan dan hama," katanya.
(abd)