TPDK Ganjar Mahfud: Pemilu 2024 Alami Kerusakan Demokrasi Paling Parah
Senin, 19 Februari 2024 - 19:38 WIB
loading...
Wakil Ketua Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat mengatakan Pemilu 2024 mengalami kerusakan demokrasi paling parah. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat menegaskan tim khusus yang dibentuk para ketua umum partai pengusung Ganjar-Mahfud harus mengkritisi kerusakan demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu 2024. Sebab pemilu kali ini mengalami kerusakan paling parah dalam sejarah Indonesia di masa Reformasi.
"Dengan memperhatikan arahan para ketua umum partai pengusung, maka yang diperjuangkan oleh tim khusus ini adalah demokrasi, hukum dan keadilan itu sendiri," ujar Henry di Jakarta, Senin (19/2/2024).
Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan, arahan para ketua umum partai pengusung Ganjar-Mahfud, pembentukan TPDK ini bertujuan untuk menghasilkan kualitas demokrasi melalui pemilu yang sangat menentukan kelangsungan masa depan bangsa.
Baca juga: TPDK Ganjar-Mahfud Ajak Rakyat Ungkap Kecurangan Pemilu 2024
"Karena itulah perjuangan yang kami lakukan adalah perjuangan untuk menempatkan kembali kedaulatan rakyat pada jalan demokrasi melalui prinsip-prinsip supremasi hukum dan keadilan," ujar Henry.
Menurut Henry, dengan melihat strategisnya perjuangan tersebut, maka tim khusus yang telah dibentuk ini akan langsung bergerak di bawah koordinasi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. "Tim khusus ini memiliki beberapa divisi di mana tim hukum berperan sebagai tim ujung tombak," kata Henry.
Baca juga: TPN Bentuk Tim Keadilan, Mahfud MD: Untuk Hadapi Kejahatan Demokrasi
Dalam menjalankan tugasnya, tim khusus diperkuat oleh pakar-pakar yang memiliki kredibilitas tinggi di bidang hukum, audit forensik IT, politik, ekonomi, sosiologi, komunikasi, dan psikologi.
Saat ini, Tim Khusus dan seluruh pakar sedang bekerja mengumpulkan, menyelidiki dan membuktikan adanya korelasi antara berbagai kebijakan dan langkah Presiden Joko Widodo dengan perilaku pemilih yang secara TSM telah menguntungkan paslon 2 secara melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
"Kami mengapresiasi antusiasme yang begitu tinggi dari para pakar, kelompok-kelompok pro demokrasi, para ahli forensik IT, dan semua pihak yang banyak membantu kami dalam mengidentifikasi, menginvestigasi dan mengungkapkan berbagai kecurangan yang bersifat TSM ini," tutur Henry.
"Dengan memperhatikan arahan para ketua umum partai pengusung, maka yang diperjuangkan oleh tim khusus ini adalah demokrasi, hukum dan keadilan itu sendiri," ujar Henry di Jakarta, Senin (19/2/2024).
Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan, arahan para ketua umum partai pengusung Ganjar-Mahfud, pembentukan TPDK ini bertujuan untuk menghasilkan kualitas demokrasi melalui pemilu yang sangat menentukan kelangsungan masa depan bangsa.
Baca juga: TPDK Ganjar-Mahfud Ajak Rakyat Ungkap Kecurangan Pemilu 2024
"Karena itulah perjuangan yang kami lakukan adalah perjuangan untuk menempatkan kembali kedaulatan rakyat pada jalan demokrasi melalui prinsip-prinsip supremasi hukum dan keadilan," ujar Henry.
Menurut Henry, dengan melihat strategisnya perjuangan tersebut, maka tim khusus yang telah dibentuk ini akan langsung bergerak di bawah koordinasi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. "Tim khusus ini memiliki beberapa divisi di mana tim hukum berperan sebagai tim ujung tombak," kata Henry.
Baca juga: TPN Bentuk Tim Keadilan, Mahfud MD: Untuk Hadapi Kejahatan Demokrasi
Dalam menjalankan tugasnya, tim khusus diperkuat oleh pakar-pakar yang memiliki kredibilitas tinggi di bidang hukum, audit forensik IT, politik, ekonomi, sosiologi, komunikasi, dan psikologi.
Saat ini, Tim Khusus dan seluruh pakar sedang bekerja mengumpulkan, menyelidiki dan membuktikan adanya korelasi antara berbagai kebijakan dan langkah Presiden Joko Widodo dengan perilaku pemilih yang secara TSM telah menguntungkan paslon 2 secara melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
"Kami mengapresiasi antusiasme yang begitu tinggi dari para pakar, kelompok-kelompok pro demokrasi, para ahli forensik IT, dan semua pihak yang banyak membantu kami dalam mengidentifikasi, menginvestigasi dan mengungkapkan berbagai kecurangan yang bersifat TSM ini," tutur Henry.
(cip)
Lihat Juga :
