TPDK Ganjar-Mahfud Ajak Rakyat Ungkap Kecurangan Pemilu 2024
loading...
Ketua Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud mengajak partisipasi rakyat Indonesia untuk mengungkap kecurangan Pemilu 2024. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud mengajak partisipasi rakyat Indonesia, mengungkap kecurangan Pemilu 2024. Hal itu penting untuk mengembalikan demokrasi Indonesia sesuai jalurnya.
TPDK dipimpin dua advokat senior, yakni Todung Mulya Lubis sebagai Ketua, dan Henry Yosodiningrat selaku Wakil Ketua.
"Kami membuka diri pada partisipasi dari seluruh anak bangsa yang ingin turut berkontribusi dalam mengungkapkan berbagai kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024 ini, dan mengembalikan Indonesia ke jalur demokrasi dan rule of law," kata Ketua TPDK Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (19/2/2024).
Menurut Todung, seluruh perjuangan itu dilakukan untuk menyelamatkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, bukan demokrasi-kekuasaan, bukan demokrasi yang menghalalkan segala cara.
Hal ini, lanjutnya, sangat penting dan strategis karena pada November 2024 akan diselenggarakan pilkada serentak di seluruh Indonesia. "Jika perjuangan ini tidak kita tempuh, niscaya ke depan akan muncul ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi di Indonesia," ungkap Todung.
Dia menjelaskan, TPDK Ganjar-Mahfud dibentuk berdasarkan rekomendasi rapat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, yang dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan, Partai Persatuan Indonesia (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hanura, pada 15 Februari 2024.
Dalam rapat tersebut, para ketua umum partai pengusung ganjar-Mahfud menyepakati pembentukan tim khusus guna melakukan perlawanan secara terukur melalui jalur hukum dan politik atas berbagai kecurangan pemilu dari hulu ke hilir yang mengarah pada pelanggaran pemilu secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).
Kemudian, pada 16 Februari 2024 berlangsung rapat koordinasi untuk menindaklanjuti arahan dari para ketua umum partai pengusung Ganjar-Mahfud. Hasilnya, tim khusus yang disebut Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud resmi dibentuk.
"Tim khusus sudah dibentuk dan langsung bekerja di bawah arahan para ketua umum dan sekretaris jenderal parpol pengusung," kata Todung.
TPDK dipimpin dua advokat senior, yakni Todung Mulya Lubis sebagai Ketua, dan Henry Yosodiningrat selaku Wakil Ketua.
"Kami membuka diri pada partisipasi dari seluruh anak bangsa yang ingin turut berkontribusi dalam mengungkapkan berbagai kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024 ini, dan mengembalikan Indonesia ke jalur demokrasi dan rule of law," kata Ketua TPDK Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (19/2/2024).
Menurut Todung, seluruh perjuangan itu dilakukan untuk menyelamatkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, bukan demokrasi-kekuasaan, bukan demokrasi yang menghalalkan segala cara.
Hal ini, lanjutnya, sangat penting dan strategis karena pada November 2024 akan diselenggarakan pilkada serentak di seluruh Indonesia. "Jika perjuangan ini tidak kita tempuh, niscaya ke depan akan muncul ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi di Indonesia," ungkap Todung.
Dia menjelaskan, TPDK Ganjar-Mahfud dibentuk berdasarkan rekomendasi rapat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, yang dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan, Partai Persatuan Indonesia (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hanura, pada 15 Februari 2024.
Dalam rapat tersebut, para ketua umum partai pengusung ganjar-Mahfud menyepakati pembentukan tim khusus guna melakukan perlawanan secara terukur melalui jalur hukum dan politik atas berbagai kecurangan pemilu dari hulu ke hilir yang mengarah pada pelanggaran pemilu secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).
Kemudian, pada 16 Februari 2024 berlangsung rapat koordinasi untuk menindaklanjuti arahan dari para ketua umum partai pengusung Ganjar-Mahfud. Hasilnya, tim khusus yang disebut Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud resmi dibentuk.
"Tim khusus sudah dibentuk dan langsung bekerja di bawah arahan para ketua umum dan sekretaris jenderal parpol pengusung," kata Todung.
(cip)
Explore More