Elite Politik Diminta Hormati Hak Pemilih yang Menuntut Pemilu 2024 Jurdil

JAKARTA - Elite politik seharusnya bisa menghormati hak pemilih ataupun pendukungnya yang saat ini menuntut proses Pemilu 2024 berjalan jujur dan adil (jurdil). Apalagi, muncul polemik kejanggalan proses penghitungan suara Pemilu 2024 .

"Tentu saja seharusnya demikian (menghormati para pemilih dan pendukungnya yang menuntut kejujuran penyelenggara Pemilu 2024," kata pengamat politik dari UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Dedi Kurnia Syah, Senin (19/2/2024), menanggapi adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh .

Diketahui, pertemuan pada Minggu (18/2/2024) itu secara terang-terangan disebut membahas dinamika politik dan Pemilu 2024. Dalam kacamata politiknya, Dedi berkeyakinan bahwa pertemuan itu merupakan undangan Presiden Jokowi untuk merayu Surya Paloh agar menerima hasil Pemilu 2024 begitu saja, tanpa ada penolakan atau kontra dari relawan serta internal koalisi.

Menurut Dedi, Jokowi tidak mungkin tidak kembali membela putranya, Gibran Rakabuming Raka, dalam gejolak Pemilu 2024. Namun, dia mengaku pesimistis elite politik bisa berpikir demikian. Dedi melihat, elite politik tentu akan melihat atau mendahulukan tentang kepentingannya.



"Tentu imbalannya, pemutihan bagi semua permusuhan Jokowi-Surya Paloh selama ini, dan bukan tidak mungkin Nasdem kembali merapat ke pemerintahan, memperkuat Prabowo, karena memang mereka tidak miliki persoalan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui membahas mengenai politik saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Kepresidenan pada Minggu (18/2/2024).

"Ya, pertemuan politik biasa. Bicara masalah politik juga biasa," kata Jokowi dalam keterangannya di RS Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman, Jakarta, Senin (19/2/2024).

Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan siapa yang mengundang atau yang diundang dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, yang terpenting pertemuan tersebut dapat bermanfaat bagi perpolitikan Indonesia.



"Saya kira dua duanya, tidak perlu lah (tahu) siapa yang undang, nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara, saya kira yang paling penting itu," kata Jokowi.