Bawaslu Didesak Transparan Beberkan Pelanggaran Pemilu 2024 ke Publik

Minggu, 18 Februari 2024 - 15:27 WIB
loading...
Bawaslu Didesak Transparan...
PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas, Beni Kurnia Ilahi mendesak, Bawaslu membeberkan pada publik temuan pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu 2024. Foto/Bawaslu/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Beni Kurnia Ilahi mendesak, Bawaslu membeberkan pada publik temuan pelanggaran apa saja yang terjadi dalam Pemilu 2024 . Dengan begitu, kejanggalan dalam Pemilu bisa terkuak dan dinilai oleh masyarakat.

"Kita kan sudah punya beberapa saluran ketika ada temuan terkait dugaan pelanggaran Pemilu, jika terkait kecurangan rekapitulasi suara ini," kata Beni saat dihubungi, Minggu (18/2/2024).

"Bagaimana pun KPU harus siap melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kalau misalnya persoalannya itu terkait dengan hitungan suara yah, dalam hasil pemungutan suara, maka MK harus berwenang tuk mengaduli perkara itu," tambahnya.

Baca juga: Ketahui Perbedaan Quick Count, Real Count dan Exit Poll

Menurutnya, mana kala terjadi banyak pelanggaran berkaitan pemungutan atau pun penghitungan suara dalam Pemilu, maka KPU sudah sepatutnya menggelar PSU. Apalagi, temuan itu bisa diteruskan ke Mahkamah Konstitusi agar bisa diadili.

Namun kata dia, dia lebih menyarankan, saat Bawaslu atau masyarakat menemukan adanya kejanggalan hingga pelanggaran dalam Pemilu, untuk membeberkannya pada publik. Apalagi, tak sedikit yang mempertanyakan kredibilitas MK saat ini.

"Menurut hemat saya, tak perlu lah ke MK dahulu, biar dahulu dikumpulan sebanyak-banyaknya temuan-temuan Bawaslu. Atau mungkin temuan masyarakat seberapa banyak pelanggaran Pemilu yang terjadi di republik ini, lalu berikan pencerahan itu pada masyarakat bahwa Pemilu 2024 itu Pemilu yang sangat kacau dalam sejarah begitu," tuturnya.

Ditambah lagi, ungkap Beni, manakala MK tak meyakini adanya bukti kuat tentang kejanggalan hingga pelanggaran dalam Pemilu, maka persoalan itu pun akan selesai begitu saja. Pihak yang memenangkan Pemilu pun bakal menjuatifikasi sudah selesainya persoalan itu, menganggap dirinya telah menang dengan dibentengi MK sebagai pihak yang berwenang menangani itu.

"Maka, lebih baik bongkar saja semua, diketahui oleh publik sehingga biarlah publik yang menghukum apa saja bentuk kecurangan itu," tutupnya.
(maf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Megawati Sentil Kader...
Megawati Sentil Kader PDIP Babak Belur di Pemilu 2024
Bawaslu dan MK Diminta...
Bawaslu dan MK Diminta Usut Modus Baru di PSU Pilkada Bengkulu Selatan
Pengamat Minta Bawaslu...
Pengamat Minta Bawaslu Tangani Dugaan Pelanggaran dalam PSU Pilkada Bengkulu Selatan
7 Gugatan Hasil PSU...
7 Gugatan Hasil PSU Pilkada 2024 Telah Diputus MK, 5 Ditolak dan 2 Lanjut Pemeriksaan
Bawaslu Dalami Dugaan...
Bawaslu Dalami Dugaan Kecurangan PSU di Bengkulu Selatan
Massa Adukan Dugaan...
Massa Adukan Dugaan Rekayasa Penangkapan Cawabup Bengkulu Selatan ke Bawaslu
KPU dan Bawaslu Kembalikan...
KPU dan Bawaslu Kembalikan Sisa Anggaran Pilgub Jatim 2024 Sebesar Rp162,902 Miliar
Terjerat Kasus Narkoba,...
Terjerat Kasus Narkoba, Ketua Bawaslu Bandung Barat Dinonaktifkan
PSU Pilkada Bengkulu...
PSU Pilkada Bengkulu Selatan, Massa Pendukung 02 Geruduk Bawaslu
Rekomendasi
Laporkan Dedi Mulyadi...
Laporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM Terkait Program Barak Militer, Warga Babelan: Melanggar Hak Asasi
India Tuding Pakistan...
India Tuding Pakistan Alami Kebuntuan Militer, Berikut 5 Alasannya
Momen Iring-iringan...
Momen Iring-iringan Ambulans Evakuasi Korban Tewas Ledakan Amunisi di Garut, Warga: Ya Allah
Berita Terkini
PP ISNU Sebut Beasiswa...
PP ISNU Sebut Beasiswa Filantropis Cetak Generasi Unggul dan Inovatif
IPW Nilai Pengerahan...
IPW Nilai Pengerahan TNI di Kejaksaan Perlu Ditinjau Ulang
Cetak Kader Ideologis...
Cetak Kader Ideologis dan Tangguh, DPP PKB Gelar Pendidikan Instruktur PKPB
Anggota DPR Juliyatmono...
Anggota DPR Juliyatmono Sebut Gaji Guru Standarnya Harus Rp25 Juta Per Bulan
Menekraf Percaya FSAI...
Menekraf Percaya FSAI Jadi Wadah Promosi Ekonomi Kreatif Indonesia-Australia
Dedi Mulyadi Klaim Bisa...
Dedi Mulyadi Klaim Bisa Gaji Warga Jakarta Rp10 Juta Per KK, Pengamat: Ambisi untuk Pilpres 2029
Infografis
AS Jual Rudal AMRAAM...
AS Jual Rudal AMRAAM ke Arab Saudi Senilai Rp57,6 Triliun
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved