Aliansi Kebangsaan Minta Pemerintah Sehatkan Demokrasi
Selasa, 13 Februari 2024 - 16:37 WIB
loading...
Ketua Umum Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo saat FGD bertopik Refleksi Kebangsaan: Memaknai Pemilu 2024 secara daring, Senin (12/2/2024). FOTO/TANGKAPAN LAYAR
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Aliansi Kebangsaan , Pontjo Sutowo mengatakan, untuk menyehatkan demokrasi di Indonesia, pemerintah diminta kembali ke jalur yang sesuai dengan Pancasila sebagai titik temu, titik tumpu, dan titik tuju bersama. Aliansi Kebangsaan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk kembali ke fitrah cita negara, melalui mekanisme Konstitusi Proklamasi, 18 Agustus 1945.
"Bila diperlukan, penyempurnaan dilakukan secara bertahap dengan cara addendum," kata Pontjo Sutowo saat FGD bertopik Refleksi Kebangsaan: Memaknai Pemilu 2024 secara daring, Senin (12/2/2024).
Pontjo mengatakan, diperlukan upaya untuk memperkuat kembali fundamen etika publik dan budaya kewargaan inklusif berlandaskan Pancasila. Di antaranya mewujud dalam jati diri bangsa yang tangguh dan warga negara yang kompeten, yang dibudayakan lewat pendidikan karakter kewargaan di semua bidang dan lapis kehidupan.
Baca juga: Ketum Muhammadiyah Harap Pemilu Ikuti Prinsip Demokrasi, Rakyat Bebas Memilih Tanpa Tekanan
"Kembali ke sistem pemerintahan sendiri dengan merestorasi sistem demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi negara hukum, negara persatuan dan negara keadilan," kata Pontjo.
Dalam sistematika negara kekeluargaan dapat menjaga keselarasan antara pembangunan negara dan pembangunan bangsa, kemakmuran material dan spiritual, kemerdekaan individu dan harmoni sosial, dengan semangat gotong royong yang melibatkan partisipasi segenap komponen bangsa, dengan pembagian peran yang tepat antara negara, komunitas dan dunia usaha.
Pemilu 2024 merupakan hajatan politik yang strategis untuk kembali ke fitrah cita negara, dengan menggalang kekuatan dan partisipasi rakyat untuk memperbaiki pelaksanaan demokrasi, sesuai dengan cita negara dan cita hukum Pancasila.
"Oleh karena itu diperlukan upaya yang serius dari segenap komponen penyelenggara dan warga negara untuk memastikan Pemilu berjalan dengan taat asas, taat nilai etis, taat hukum, taat prosedur dan taat tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Pontjo.
"Bila diperlukan, penyempurnaan dilakukan secara bertahap dengan cara addendum," kata Pontjo Sutowo saat FGD bertopik Refleksi Kebangsaan: Memaknai Pemilu 2024 secara daring, Senin (12/2/2024).
Pontjo mengatakan, diperlukan upaya untuk memperkuat kembali fundamen etika publik dan budaya kewargaan inklusif berlandaskan Pancasila. Di antaranya mewujud dalam jati diri bangsa yang tangguh dan warga negara yang kompeten, yang dibudayakan lewat pendidikan karakter kewargaan di semua bidang dan lapis kehidupan.
Baca juga: Ketum Muhammadiyah Harap Pemilu Ikuti Prinsip Demokrasi, Rakyat Bebas Memilih Tanpa Tekanan
"Kembali ke sistem pemerintahan sendiri dengan merestorasi sistem demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi negara hukum, negara persatuan dan negara keadilan," kata Pontjo.
Dalam sistematika negara kekeluargaan dapat menjaga keselarasan antara pembangunan negara dan pembangunan bangsa, kemakmuran material dan spiritual, kemerdekaan individu dan harmoni sosial, dengan semangat gotong royong yang melibatkan partisipasi segenap komponen bangsa, dengan pembagian peran yang tepat antara negara, komunitas dan dunia usaha.
Pemilu 2024 merupakan hajatan politik yang strategis untuk kembali ke fitrah cita negara, dengan menggalang kekuatan dan partisipasi rakyat untuk memperbaiki pelaksanaan demokrasi, sesuai dengan cita negara dan cita hukum Pancasila.
"Oleh karena itu diperlukan upaya yang serius dari segenap komponen penyelenggara dan warga negara untuk memastikan Pemilu berjalan dengan taat asas, taat nilai etis, taat hukum, taat prosedur dan taat tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Pontjo.
(abd)
Lihat Juga :
