Aliansi Kebangsaan Minta Pemerintah Sehatkan Demokrasi

Selasa, 13 Februari 2024 - 16:37 WIB
loading...
Aliansi Kebangsaan Minta...
Ketua Umum Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo saat FGD bertopik Refleksi Kebangsaan: Memaknai Pemilu 2024 secara daring, Senin (12/2/2024). FOTO/TANGKAPAN LAYAR
A A A
JAKARTA - Ketua Umum Aliansi Kebangsaan , Pontjo Sutowo mengatakan, untuk menyehatkan demokrasi di Indonesia, pemerintah diminta kembali ke jalur yang sesuai dengan Pancasila sebagai titik temu, titik tumpu, dan titik tuju bersama. Aliansi Kebangsaan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk kembali ke fitrah cita negara, melalui mekanisme Konstitusi Proklamasi, 18 Agustus 1945.

"Bila diperlukan, penyempurnaan dilakukan secara bertahap dengan cara addendum," kata Pontjo Sutowo saat FGD bertopik Refleksi Kebangsaan: Memaknai Pemilu 2024 secara daring, Senin (12/2/2024).

Pontjo mengatakan, diperlukan upaya untuk memperkuat kembali fundamen etika publik dan budaya kewargaan inklusif berlandaskan Pancasila. Di antaranya mewujud dalam jati diri bangsa yang tangguh dan warga negara yang kompeten, yang dibudayakan lewat pendidikan karakter kewargaan di semua bidang dan lapis kehidupan.

Baca juga: Ketum Muhammadiyah Harap Pemilu Ikuti Prinsip Demokrasi, Rakyat Bebas Memilih Tanpa Tekanan

"Kembali ke sistem pemerintahan sendiri dengan merestorasi sistem demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi negara hukum, negara persatuan dan negara keadilan," kata Pontjo.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Soal Film Pesta Babi,...
Soal Film Pesta Babi, TNI AD: Kami Tak Antikritik, tapi Kritik Harus Berdasarkan Data dan Fakta
Soal Pernyataan Amien...
Soal Pernyataan Amien Rais, Foksi Ingatkan Pentingnya Etika Demokrasi di Ruang Publik
Tanggapi Amien Rais,...
Tanggapi Amien Rais, Gerakan Pemuda Marhaen: Penurunan Kualitas Demokrasi
Tata Kelola Digital...
Tata Kelola Digital dan Investasi Demokrasi
Selamat Ginting: Peradilan...
Selamat Ginting: Peradilan Militer bagian dari Sistem Negara Hukum yang Demokratis
Tenaga Ahli KSP: Kebebasan...
Tenaga Ahli KSP: Kebebasan Berpendapat Ada Batas, Kritik Harus Patuhi Aturan
Forum Kebijakan Kita...
Forum Kebijakan Kita di UGM Dorong Mahasiswa Aktif Kawal Demokrasi dan Pendidikan
Tolak Perpecahan, Raja,...
Tolak Perpecahan, Raja, Kepala Suku, hingga Tokoh Agama Deklarasikan Kebangsaan di Ternate
Gelar Hening Cipta dan...
Gelar Hening Cipta dan Doa Kebangsaan, PB HMI Komitmen Kawal Demokrasi
Rekomendasi
Berkali-kali Muncul...
Berkali-kali Muncul Korban Tenggelam, Warga Mulai Curiga Ada yang Tak Beres di Tempat Ini
Babak Pertama: Gol Ole...
Babak Pertama: Gol Ole Romeny Bawa Timnas Indonesia Ungguli Mozambik
SDN di NTT Dibongkar...
SDN di NTT Dibongkar untuk KDMP, Andreas PDIP: Jangan Korbankan Program Lainnya
Berita Terkini
Konstruksi Perkara Suap...
Konstruksi Perkara Suap Bupati Muara Enim, KPK: Ada Uang Rp500 Juta untuk Jaga Hubungan Baik
RDP di Komisi II, Dirjen...
RDP di Komisi II, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ungkap 5 Kunci Penataan Lahan Pasuruan
Polemik Voters Munas...
Polemik Voters Munas HIPMI Mengemuka: BPD DOB Pertanyakan Dasar Pengurangan Hak Suara
Geledah Kantor Wika,...
Geledah Kantor Wika, Kortas Tipikor Polri Sita Dokumen hingga Barbuk Elektronik
Ajukan JC di Kasus Korupsi...
Ajukan JC di Kasus Korupsi MBG, Eks Waka BGN Sony Sonjaya Sebut 26 Nama di BAP
Tiyo Eks Ketua BEM UGM...
Tiyo Eks Ketua BEM UGM Mengaku Ditawari Miliaran Rupiah dari Lembaga Berbintang, Ini Respons TNI
Infografis
Ancaman Perang Kian...
Ancaman Perang Kian Nyata, 8 Negara Minta Warganya Tinggalkan Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved