Aliansi Kebangsaan Minta Pemerintah Sehatkan Demokrasi

Selasa, 13 Februari 2024 - 16:37 WIB
loading...
Aliansi Kebangsaan Minta...
Ketua Umum Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo saat FGD bertopik Refleksi Kebangsaan: Memaknai Pemilu 2024 secara daring, Senin (12/2/2024). FOTO/TANGKAPAN LAYAR
A A A
JAKARTA - Ketua Umum Aliansi Kebangsaan , Pontjo Sutowo mengatakan, untuk menyehatkan demokrasi di Indonesia, pemerintah diminta kembali ke jalur yang sesuai dengan Pancasila sebagai titik temu, titik tumpu, dan titik tuju bersama. Aliansi Kebangsaan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk kembali ke fitrah cita negara, melalui mekanisme Konstitusi Proklamasi, 18 Agustus 1945.

"Bila diperlukan, penyempurnaan dilakukan secara bertahap dengan cara addendum," kata Pontjo Sutowo saat FGD bertopik Refleksi Kebangsaan: Memaknai Pemilu 2024 secara daring, Senin (12/2/2024).

Pontjo mengatakan, diperlukan upaya untuk memperkuat kembali fundamen etika publik dan budaya kewargaan inklusif berlandaskan Pancasila. Di antaranya mewujud dalam jati diri bangsa yang tangguh dan warga negara yang kompeten, yang dibudayakan lewat pendidikan karakter kewargaan di semua bidang dan lapis kehidupan.

Baca juga: Ketum Muhammadiyah Harap Pemilu Ikuti Prinsip Demokrasi, Rakyat Bebas Memilih Tanpa Tekanan

"Kembali ke sistem pemerintahan sendiri dengan merestorasi sistem demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi negara hukum, negara persatuan dan negara keadilan," kata Pontjo.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Soal Film Pesta Babi,...
Soal Film Pesta Babi, TNI AD: Kami Tak Antikritik, tapi Kritik Harus Berdasarkan Data dan Fakta
Soal Pernyataan Amien...
Soal Pernyataan Amien Rais, Foksi Ingatkan Pentingnya Etika Demokrasi di Ruang Publik
Tanggapi Amien Rais,...
Tanggapi Amien Rais, Gerakan Pemuda Marhaen: Penurunan Kualitas Demokrasi
Tata Kelola Digital...
Tata Kelola Digital dan Investasi Demokrasi
Selamat Ginting: Peradilan...
Selamat Ginting: Peradilan Militer bagian dari Sistem Negara Hukum yang Demokratis
Tenaga Ahli KSP: Kebebasan...
Tenaga Ahli KSP: Kebebasan Berpendapat Ada Batas, Kritik Harus Patuhi Aturan
Forum Kebijakan Kita...
Forum Kebijakan Kita di UGM Dorong Mahasiswa Aktif Kawal Demokrasi dan Pendidikan
Tolak Perpecahan, Raja,...
Tolak Perpecahan, Raja, Kepala Suku, hingga Tokoh Agama Deklarasikan Kebangsaan di Ternate
Gelar Hening Cipta dan...
Gelar Hening Cipta dan Doa Kebangsaan, PB HMI Komitmen Kawal Demokrasi
Rekomendasi
Siapa Liao Dan? Pria...
Siapa Liao Dan? Pria yang Dijuluki Penipu Paling Setia di China
IHSG Ditutup Melejit...
IHSG Ditutup Melejit 7,57% Sore Ini, 708 Saham Menghijau
Horor! Penyerang Berpisau...
Horor! Penyerang Berpisau Mencoba Memenggal Seorang Pria di Tempat Umum
Berita Terkini
Prabowo Terima Surat...
Prabowo Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat
Jaga Kredibilitas Negara,...
Jaga Kredibilitas Negara, Pengamat Dukung Kejagung Usut Korupsi MBG
PDIP: UU Polri Harus...
PDIP: UU Polri Harus Mampu Cegah Intervensi Politik dan Kepentingan Oligarki
Penampakan Bupati Muara...
Penampakan Bupati Muara Enim Edison Pakai Rompi Oranye usai Ditetapkan Tersangka
Tiyo Ardianto Tolak...
Tiyo Ardianto Tolak Tawaran Bertemu Petinggi Lembaga Berbintang yang akan Berikan Apa pun yang Dia Mau
Semangat Otsus Harus...
Semangat Otsus Harus Tercermin dalam Desain Politik Papua
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved