Jokowi Naikkan Tukin Pegawai Bawaslu Dinilai Upaya Pengaruhi Penyelenggara Pemilu
Selasa, 13 Februari 2024 - 15:39 WIB
loading...
Langkah Presiden Jokowi menaikkan tukin pegawai Bawaslu dinilai sebagai upaya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu 2024. FOTO/DOK.TANGKAPAN LAYAR
A
A
A
JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Charles Simabura menyoroti keputusan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) yang menaikan tunjungan kinerja (tukin) pegawai Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) menjelang hari pemungutan suara. Kenaikan tukin pegawai Bawaslu ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Charles menduga, langkah Jokowi untuk menaikan tukin itu sebagai upaya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu. "Patut diduga ini upaya mempengaruhi penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu," kata Charles saat dihubungi, Selasa (13/2/2024).
Menurutnya, Jokowi hendak membangun citra baik di kalangan pegawai pengawas pemilu. Apalagi, kata Charles, kenaikan tukin itu dilakukan menjelang hari pemungutan suara. Ia menduga, upaya itu sengaja dilakukan untuk melemahkan fungsi pengawas Bawaslu.
"Jokowi hendak membangun image baik di kalangan pengawas pemilu dan patut diduga sengaja dilakukan menjelang hari pencoblosan yang mungkin saja hendak melemahkan fungsi pengawasan," kata Charles.
Charles menduga, langkah Jokowi untuk menaikan tukin itu sebagai upaya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu. "Patut diduga ini upaya mempengaruhi penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu," kata Charles saat dihubungi, Selasa (13/2/2024).
Menurutnya, Jokowi hendak membangun citra baik di kalangan pegawai pengawas pemilu. Apalagi, kata Charles, kenaikan tukin itu dilakukan menjelang hari pemungutan suara. Ia menduga, upaya itu sengaja dilakukan untuk melemahkan fungsi pengawas Bawaslu.
"Jokowi hendak membangun image baik di kalangan pengawas pemilu dan patut diduga sengaja dilakukan menjelang hari pencoblosan yang mungkin saja hendak melemahkan fungsi pengawasan," kata Charles.
Lihat Juga :
