Dugaan Korupsi Pembelian Jet Mirage 2000-5 Dilaporkan ke KPK
Selasa, 13 Februari 2024 - 13:51 WIB
loading...
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melaporkan dugaan korupsi pembelian jet Mirage 2000-5 oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto/Nur Khabibi
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melaporkan dugaan korupsi pembelian jet Mirage 2000-5 oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam laporannya dilengkapi dengan beberapa dokumen yang bisa menjadi bahan penelusuran awal lembaga antirasuah tersebut.
"Melakukan pelaporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dalam hal pembelian pesawat Mirage 2000-5 sebagaimana ramai dibicarakan," kata Ketua Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani saat hendak menyampaikan laporannya di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (13/2/2024).
"Laporan sudah kami siapkan dengan mengumpulkan informasi-informasi mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi yang menurut kami cukup bagi pijakan KPK dalam mengusut sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya," sambungnya.
Baca juga: Wamenhan Sebut Isu Korupsi Jet Tempur Mirage Upaya Pelemahan Kemhan
Atas laporan yang disertai bukti tersebut, Julius pun berharap KPK menindaklanjuti jal tersebut sebagaimana dengan kewenangannya. Ia pun berharap KPK transparan dalam menelaah laporan yang dimaksud.
"KPK yang lebih berwenang untuk menelusuri lebih lanjut, KPK yang lebih berwenang untuk menentukan apakah pembelian Mirage ini masuk dalam kategori tindak pidana korupsi atau tidak," ujarnya.
Julius melanjutkan, alasan pihaknya melaporkan dugaan tersebut demi kejelasan perkara ini agar tidak muncul perdebatan di publik, khususnya di masa politik seperti saat ini. "Semata-mata tujuannya karena ini kaitannya dengan anggaran negara tentu untuk membuat masalah ini menjadi clean and clear," katanya.
"Bukan menjadi perdebatan di ruang politik belaka yang tidak berujung apa-apa dan tidak memberi manfaat apa pun bagi rakyat Indonesia, tetapi melalui proses yang formil dengan kanal yang resmi dan proses yang reliable melalui instansi pemerintah yang bernama KPK RI," tambahnya.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan buka suara soal laporan Uni Eropa The Group of States against Corruption (GRECO) yang sedang mengusut adanya dugaan korupsi di balik pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5 bekas oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dari Angkatan Udara Qatar. Juru Bicara Kemhan Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan kabar tersebut hoaks.
"Jelas ini adalah hoaks dan fitnah," kata Dahnil Anzar Simanjuntak kepada wartawan, Sabtu (10/2/2024).
Dahnil menjelaskan, alasan dirinya menyebut hal tersebut hoaks karena tidak ada pembelian pesawat yang dimaksud oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan). Menurutnya, pembelian pesawat tersebut hanya sebatas rencana namun sudah dibatalkan.
"Jadi tidak ada pembelian pesawat mirage, dan artinya tidak ada kontrak yang efektif di Kemhan terkait dengan pembelian mirage. Jadi secara konten semua yang disampaikan di berita hoaks tersebut itu jelas adalah fitnah," ujarnya.
Terkait beredarnya kabar tersebut, Dahnil menyebutkan pihaknya sudah menelusuri kebenarannya. Penelusuran tersebut fokus terhadap karakteristik hoaks yang dilakukan.
"Jadi sumber dari berita ini kan muncul dari salah satu kami menyebutnya situs MSN, konten MSN ini kontennya agregator microsoft, dan dia mengambil dari metanext, sedangkan kalau kemudian diambil, dicek ke metanext, berita itu tidak ada sama sekali," ujarnya.
"Jadi dari sisi teknisi itu saja tadi sisi konten tadi saya sebutkan ini jelas fitnah tidak ada pembelian pesawat dan sebagainya, dari sisi teknis jelas ini juga sengaja diciptakan oleh orang-orang tertentu untuk menebar fitnah bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran terkait dengan pemilihan yang akan dilakukan beberapa hari ke depan," sambungnya.
"Melakukan pelaporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dalam hal pembelian pesawat Mirage 2000-5 sebagaimana ramai dibicarakan," kata Ketua Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani saat hendak menyampaikan laporannya di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (13/2/2024).
"Laporan sudah kami siapkan dengan mengumpulkan informasi-informasi mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi yang menurut kami cukup bagi pijakan KPK dalam mengusut sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya," sambungnya.
Baca juga: Wamenhan Sebut Isu Korupsi Jet Tempur Mirage Upaya Pelemahan Kemhan
Atas laporan yang disertai bukti tersebut, Julius pun berharap KPK menindaklanjuti jal tersebut sebagaimana dengan kewenangannya. Ia pun berharap KPK transparan dalam menelaah laporan yang dimaksud.
"KPK yang lebih berwenang untuk menelusuri lebih lanjut, KPK yang lebih berwenang untuk menentukan apakah pembelian Mirage ini masuk dalam kategori tindak pidana korupsi atau tidak," ujarnya.
Julius melanjutkan, alasan pihaknya melaporkan dugaan tersebut demi kejelasan perkara ini agar tidak muncul perdebatan di publik, khususnya di masa politik seperti saat ini. "Semata-mata tujuannya karena ini kaitannya dengan anggaran negara tentu untuk membuat masalah ini menjadi clean and clear," katanya.
"Bukan menjadi perdebatan di ruang politik belaka yang tidak berujung apa-apa dan tidak memberi manfaat apa pun bagi rakyat Indonesia, tetapi melalui proses yang formil dengan kanal yang resmi dan proses yang reliable melalui instansi pemerintah yang bernama KPK RI," tambahnya.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan buka suara soal laporan Uni Eropa The Group of States against Corruption (GRECO) yang sedang mengusut adanya dugaan korupsi di balik pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5 bekas oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dari Angkatan Udara Qatar. Juru Bicara Kemhan Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan kabar tersebut hoaks.
"Jelas ini adalah hoaks dan fitnah," kata Dahnil Anzar Simanjuntak kepada wartawan, Sabtu (10/2/2024).
Dahnil menjelaskan, alasan dirinya menyebut hal tersebut hoaks karena tidak ada pembelian pesawat yang dimaksud oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan). Menurutnya, pembelian pesawat tersebut hanya sebatas rencana namun sudah dibatalkan.
"Jadi tidak ada pembelian pesawat mirage, dan artinya tidak ada kontrak yang efektif di Kemhan terkait dengan pembelian mirage. Jadi secara konten semua yang disampaikan di berita hoaks tersebut itu jelas adalah fitnah," ujarnya.
Terkait beredarnya kabar tersebut, Dahnil menyebutkan pihaknya sudah menelusuri kebenarannya. Penelusuran tersebut fokus terhadap karakteristik hoaks yang dilakukan.
"Jadi sumber dari berita ini kan muncul dari salah satu kami menyebutnya situs MSN, konten MSN ini kontennya agregator microsoft, dan dia mengambil dari metanext, sedangkan kalau kemudian diambil, dicek ke metanext, berita itu tidak ada sama sekali," ujarnya.
"Jadi dari sisi teknisi itu saja tadi sisi konten tadi saya sebutkan ini jelas fitnah tidak ada pembelian pesawat dan sebagainya, dari sisi teknis jelas ini juga sengaja diciptakan oleh orang-orang tertentu untuk menebar fitnah bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran terkait dengan pemilihan yang akan dilakukan beberapa hari ke depan," sambungnya.
(rca)
Lihat Juga :
