Isu Kapolri Perintahkan Dirbinmas Menangkan Paslon di Pilpres 2024, Polri Tegaskan Netral

JAKARTA - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Fadil Imran menyatakan bahwa Polri netral dalam Pemilu 2024. Netralitas Polri sudah diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Hal ini ditegaskan Fadil Imran menanggapi pernyataan advokat sekaligus politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Henry Yosodiningrat. Dalam potongan video yang beredar, Henry mengungkapkan adanya perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) setiap Polda untuk memenangkan salah satu pasangan calon di Pilpres 2024.

"Kami tegaskan bahwa Polri netral. Sesuai dengan ketentuan UU dan akan kawal sampai dengan tuntas Pemilu 2024, sehingga terpilih pemimpin nasional dan wakil kita di legislatif yang akan datang," kata Fadil Imran usai menerima kunjungan Henry Yosodiningrat kepada awak media, Senin (12/2/2024).



Fadil menganggap video Henry Yosodiningrat itu bagian dari kritik dan masukan masyarakat untuk kebaikan institusi Polri. Apa yang disampaikan oleh Henry menjadi bahan evaluasi institusi Polri yang tidak antikritik.

"Pertama saya ingin ucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan kepada Polri dari seluruh lapisan masyarakat. Kami, Polri tidak antikritik dengan segala masukan tersebut," ujarnya.

"Tentunya masukan ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk institusi yang modern agar sesuai dengan harapan masyarakat," ujarnya.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu mengimbau agar seluruh lapisan masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan informasi yang beredar dan belum tentu kebenarannya. "Saya kira kita sepakat semua termasuk dengan Beliau (Henry Yosodiningrat) untuk tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan," katanya.

Sementara Henry Yosodiningrat mengaku sengaja mendatangi Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran untuk mengklarifikasi pernyataannya atas dugaan perintah Kapolri kepada Dirbinmas Polda untuk memenangkan paslon tertentu.



"Saya sengaja datang kemari untuk meminta klarifikasi terkait dengan statement atau kegiatan pada waktu tanggal 9 lah, keprihatinan purnawirawan TNI-Polri pada waktu itu sempat viral, saya mengatakan bahwa ada perintah khusus dari Kapolri kepada Direktur Binmas di seluruh polda kemudian berita itu jadi viral," kata Henry di Kantor Baharkam Polri, Jakarta Selatan, Senin (12/2/2024).

"Kemudian beberapa hari lalu saya memang semestinya saya konfirmasi ke Kapolri ya tapi karena buntu komunikasi, saya tidak punya kontak Beliau dan saya tidak konfirmasi," ujarnya.

Henry mengatakan setelah beberapa hari kemudian, dirinya ditelepon Kapolda yang menyebutkan bahwa isu tersebut tidak benar. "Saya bilang kenapa? Saya sudah cek ke Dirbinmas saya tidak pernah ada Dirbinmas diundang oleh Kapolri dan diberi arahan seperti itu," ujarnya.

Sebagai advokat, Henry tak langsung percaya begitu saja, sehingga ia ingat bahwa Direktur Pembinaan Masyarakat itu berada di bawah naungan Kabaharkam Polri. "Kemudian mungkin beliau mengatakan 'saya akan konfirmasi dulu ke Pak Kapolri'. Kemudian beliau telepon saya mengatakan bahwa sudah konfirmasi dengan Pak Kapolri dan sudah terkonfirmasi bahwa informasi itu tidak betul memberikan arahan kepada Dirbinmas," ujarnya.

Henry mengungkapkap, informasi tersebut ia dapatkan dari sejumlah grup WhatsApp di ponselnya. Dia menegaskan bahwa hal yang ia sampaikan itu bentuk kecintaannya terhadap institusi Polri.

"Saya sampaikan itu semata-mata karena kecintaan saya terhadap negeri ini melebihi kecintaan saya terhadap diri saya sendiri, begitu juga kecintaan saya terhadap institusi polri. Jadi saya selalu dekat dengan institusi ini ya dan saya cinta dengan institusi. Saya juga tidak mau institusi ini namanya nggak baik. Makanya saya sampaikan, kalau memang ini nggak benar, tolong diklarifikasi ke saya, tapi kalau memang benar ya saya bilang 'Mbok ya ditarik dan ya mbok malu', ada saya katakan gitu," katanya.