Soal Lembaga Antikorupsi Uni Eropa Usut Dugaan Fee Pembelian Jet Mirage, Jubir Kemhan: Hoaks

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) buka suara soal laporan Uni Eropa The Group of States against Corruption (GRECO) yang sedang mengusut dugaan korupsi di balik pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5 bekas oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dari Angkatan Udara Qatar. Menurutnya, kabar tersebut hoaks.

"Jelas ini adalah hoaks dan fitnah," kata Juru Bicara (Jubir) Kemhan, Dahnil Anzar Simanjuntak kepada wartawan, Sabtu (10/2/2024).

Dahnil menjelaskan, alasan dirinya menyebut hal tersebut hoaks karena tidak ada pembelian pesawat yang dimaksud oleh Kemhan. Menurutnya, pembelian pesawat tersebut hanya sebatas rencana namun sudah dibatalkan.

"Jadi tidak ada pembelian pesawat mirage, dan artinya tidak ada kontrak yang efektif di Kemhan terkait dengan pembelian mirage. Jadi secara konten semua yang disampaikan di berita hoaks tersebut itu jelas adalah fitnah," ujarnya.



Terkait beredarnya kabar tersebut, Dahnil menyebutkan, pihaknya sudah menelusuri kebenarannya. Penelusuran tersebut fokus terhadap karakteristik hoaks yang dilakukan.

"Jadi sumber dari berita ini kan muncul dari salah satu kami menyebutnya situs MSN, konten MSN ini kontennya agregator microsoft, dan dia mengambil dari metanext, sedangkan kalau kemudian diambil, dicek ke metanext, berita itu tidak ada sama sekali," ujarnya.

"Jadi dari sisi teknisi itu saja tadi sisi konten tadi saya sebutkan ini jelas fitnah tidak ada pembelian pesawat dan sebagainya, dari sisi teknis jelas ini juga sengaja diciptakan oleh orang-orang tertentu untuk menebar fitnah bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran terkait dengan pemilihan yang akan dilakukan beberapa hari ke depan," sambungnya.

Sebelumnya, Akademisi yang juga pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie meminta Menhan Prabowo Subianto untuk mengklarifkasi soal isu pengusutan lembaga anti korupsi Uni Eropa (GRECO) terkait pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 yang sudah batal. Namun ada informasi mengenai dana fee yang sudah kadung diterima sebesar USD 20 juta.

Ia mengatakan hal itu saat ditanya wartawan mengenai beredarnya artikel ditulis oleh Jhon William yang diunggah di websiter Meta Nex dan MSN, menyangkut masalah tersebut, pada Jumat (9/2/2024).

“Sekali lagi kita menuntut saja sekarang untuk mengklarifikasi sendiri mungkin Pak Prabowo Subianto dipertanyakan. Karena di berita yang beredar itu dan diplomatic paper yang kita terima dan kawat yang kita terima adalah sekitar 40 persen dari komisi sudah diterima beliau di Qatar dengan dibawa jet pribadi,” kata Connie.

Baginya, hal itu yang paling mungkin dilakukan. Semua tahu bahwa rencana pengadaan Mirage bekas itu sudah batal. Namun walau sekarang sudah batal, European Investigative Order (EIO) takkan berhenti karena ada dugaan penggelapan maupun mark up.

“EIO ini sangat correct terhadap kasus-kasus seperti ini. Jadi alutsista itu sangat hati-hati, jadi masalah ada penggelapan, ada mark up, itu sangat hati-hati,” katanya.

“Masalahnya sekarang ada dokumen bocor dari Ceko, setahu saya kan begitu, bahwa dokumen itu bocor kemudian terdeteksi. Setahu saya lagi EIO sudah mengirimkan ke kawat Kedutaan Besar di Jakarta mempertanyakan. Jadi sekarang yang dalam bahaya adalah EIO itu akan membongkar pasti, kenapa urutannya apa, apalagi kalau kita baca dokumennya,” urainya.

Connie mengaku tidak melakukan investigasi atas hal ini. Ia hanya mendapat informasi dari rekan diplomatnya dan yang berada di sektor pertahanan.

“Sekali lagi saya tidak investigasi. Jadi saya cuma ngomong apa yang saya terima dari kawan-kawan diplomat, dari kawan-kawan pertahanan adalah di berita itu komisi 7 persen sudah diterima Pak Prabowo, dengan pesawat pribadi. Padahal yang mesti kita luruskan, satu Mirage sudah batal. Kedua yang kita mesti hati-hati-hati, Indonesia mesti hati-hati, tuntutan EIO ini akan panjang. Karena EIO melakukan ini dan akan sampai ke akarnya, benar atau tidaknya kan tidak tahu," ungkap Connie.