Lembaga Antikorupsi Soroti Pembelian Mirage 2000-5, Connie Minta Prabowo Klarifikasi
loading...
A
A
A
JAKARTA - Lembaga antikorupsi Uni Eropa (GRECO) menyoroti pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 oleh Indonesia yang sudah dibatalkan.
Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie meminta Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengklarifkasi hal tersebut. Mengutip pemberitaan Meta Nex dan MSN, Connie menyebut ada dana fee yang sudah diterima.
“Sekali lagi kita menuntut saja sekarang untuk mengklarifikasi sendiri, mungkin Pak Prabowo Subianto dipertanyakan. Karena diberita yang beredar itu dan diplomatic paper yang kita terima dan kawat (kabel diplomatik atau pesan rahasia) yang kita terima, adalah sekitar 40% dari komisi sudah diterima,” kata Connie, Sabtu (10/2/2024).
Connie menjelaskan, pembatalan pembelian tak menghentikan langkah lembaga antikorupsi Uni Eropa untuk menelusuri hal itu. Bahkan, kata Connie, Eropean Investigative Order (EIO) juga mengusut hal ini.
“EIO ini sangat correct terhadap kasus-kasus seperti ini. Jadi alutsista itu sangat hati-hati, jadi masalah ada penggelapan, ada mark up, itu sangat hati-hati,” katanya.
Connie mengatakan, EIO mengurut dugaan pelanggaran melalui kebocoran data yang berasal dari Ceko. Lembaga tersebut dikatakan Connie telah mengirim kawat ke Kedutaan Besar di Jakarta. "Jadi sekarang yang dalam bahaya adalah EIO itu akan membongkar pasti, kenapa urutannya apa, apalagi kalau kita baca dokumennya,” urainya.
Di sisi lain, Connie menjelaskan tak akan menginvestigasi hal ini. Dirinya hanya mendapat informasi dari rekan diplomatnya dan yang berada di sektor pertahanan. “Yang mesti kita luruskan, satu Mirage sudah batal. Kedua yang kita mesti hati-hati, Indonesia mesti hati-hati, tuntutan EIO ini akan panjang. Karena EIO melakukan ini dan akan sampai ke akarnya, benar atau tidaknya kan tidak tahu,” tambah Connie.
Connie melihat EIO sangat berhati-hati menjalankan tugas. Sehingga, tak mungkin salah langkah dan bahkan menuding pejabat di negara lain. “Tugas kita sekarang, akhirnya adalah meyakinkan bahwa (proyek pengadaan) Mirage ini tidak ada, kemudian meyakinkan Pak Prabowo memang tidak menerima (fee) itu," tandasnya.
Viral di media sosial soal pemberitaan di media terkait GRECO yang tengah menyelidiki skandal pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar oleh Kemenhan. Pembelian pesawat tersebut diketahui disepakati senilai USD792 juta atau setara Rp12,3 triliun atau dibeli dengan harga satuan USD66 juta setara Rp1,03 triliun).
Dikutip dari MSN, GRECO telah mengirimkan perwakilannya ke Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta pada 25 Januari 2024. Dalam keterangannya, EIO juga telah menggelar penyelidikan terhadap perusahaan asal Ceko yang menjembatani pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5.
Dalam pemberitaan tersebut, disebutkan penyelidikan GRECO dan EIO berfokus pada transaksi bermasalah 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 yang dibeli Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada Januari 2023.
Pada Januari 2024, Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Simanjuntak mengonfirmasi penundaan pembelian pesawat tempur itu. Alasannya, keterbatasan fiskal dan upaya peningkatan terhadap pesawat F-16 yang dimiliki Indonesia.
Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie meminta Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengklarifkasi hal tersebut. Mengutip pemberitaan Meta Nex dan MSN, Connie menyebut ada dana fee yang sudah diterima.
“Sekali lagi kita menuntut saja sekarang untuk mengklarifikasi sendiri, mungkin Pak Prabowo Subianto dipertanyakan. Karena diberita yang beredar itu dan diplomatic paper yang kita terima dan kawat (kabel diplomatik atau pesan rahasia) yang kita terima, adalah sekitar 40% dari komisi sudah diterima,” kata Connie, Sabtu (10/2/2024).
Connie menjelaskan, pembatalan pembelian tak menghentikan langkah lembaga antikorupsi Uni Eropa untuk menelusuri hal itu. Bahkan, kata Connie, Eropean Investigative Order (EIO) juga mengusut hal ini.
“EIO ini sangat correct terhadap kasus-kasus seperti ini. Jadi alutsista itu sangat hati-hati, jadi masalah ada penggelapan, ada mark up, itu sangat hati-hati,” katanya.
Connie mengatakan, EIO mengurut dugaan pelanggaran melalui kebocoran data yang berasal dari Ceko. Lembaga tersebut dikatakan Connie telah mengirim kawat ke Kedutaan Besar di Jakarta. "Jadi sekarang yang dalam bahaya adalah EIO itu akan membongkar pasti, kenapa urutannya apa, apalagi kalau kita baca dokumennya,” urainya.
Di sisi lain, Connie menjelaskan tak akan menginvestigasi hal ini. Dirinya hanya mendapat informasi dari rekan diplomatnya dan yang berada di sektor pertahanan. “Yang mesti kita luruskan, satu Mirage sudah batal. Kedua yang kita mesti hati-hati, Indonesia mesti hati-hati, tuntutan EIO ini akan panjang. Karena EIO melakukan ini dan akan sampai ke akarnya, benar atau tidaknya kan tidak tahu,” tambah Connie.
Connie melihat EIO sangat berhati-hati menjalankan tugas. Sehingga, tak mungkin salah langkah dan bahkan menuding pejabat di negara lain. “Tugas kita sekarang, akhirnya adalah meyakinkan bahwa (proyek pengadaan) Mirage ini tidak ada, kemudian meyakinkan Pak Prabowo memang tidak menerima (fee) itu," tandasnya.
Viral di media sosial soal pemberitaan di media terkait GRECO yang tengah menyelidiki skandal pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar oleh Kemenhan. Pembelian pesawat tersebut diketahui disepakati senilai USD792 juta atau setara Rp12,3 triliun atau dibeli dengan harga satuan USD66 juta setara Rp1,03 triliun).
Dikutip dari MSN, GRECO telah mengirimkan perwakilannya ke Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta pada 25 Januari 2024. Dalam keterangannya, EIO juga telah menggelar penyelidikan terhadap perusahaan asal Ceko yang menjembatani pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5.
Dalam pemberitaan tersebut, disebutkan penyelidikan GRECO dan EIO berfokus pada transaksi bermasalah 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 yang dibeli Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada Januari 2023.
Pada Januari 2024, Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Simanjuntak mengonfirmasi penundaan pembelian pesawat tempur itu. Alasannya, keterbatasan fiskal dan upaya peningkatan terhadap pesawat F-16 yang dimiliki Indonesia.
(cip)