Disambangi Ganjar Pranowo, Walhi: Demokrasi Indonesia Sedang Sakit
Jum'at, 09 Februari 2024 - 09:22 WIB
loading...
A
A
A
Walhi berharap Ganjar bisa merespons persoalan tersebut. Zenzi juga berharap Ganjar bisa melakukan review terhadap banyak kebijakan lingkungan yang dinilai belum terlaksana dengan baik, sehingga banyak bencana alam terjadi.
"Kami senang Pak Ganjar Pranowo datang ke Walhi, kami berharap ada yang lebih baik," katanya.
Proses demokrasi Indonesia disorot dan menjadi pembicaraan masyarakat akhir-akhir ini. Masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan hingga kampus keluar untuk memberikan pernyataan sikap. Mereka semua kompak meminta negara melakukan perbaikan terhadap proses demokrasi yang berjalan.
Baca juga: Kunjungi Kantor Walhi, Ganjar Bicara Hilirisasi Rempah
Demokrasi dinilai cacat karena banyaknya kecurangan yang tampak. Mulai pelanggaran etika oleh Ketua MK dan KPU, ada juga dugaan kecurangan lain yang dilakukan pemerintah demi mendukung salah satu pasangan capres-cawapres 2024. Bahkan, pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak salah satu pasangan calon menjadi polemik, sehingga membuat banyak kampus mengeluarkan pernyataan sikap untuk menyelamatkan demokrasi. Namun, pihak istana justru menuding para guru besar yang bersuara adalah partisan.
"Kami senang Pak Ganjar Pranowo datang ke Walhi, kami berharap ada yang lebih baik," katanya.
Proses demokrasi Indonesia disorot dan menjadi pembicaraan masyarakat akhir-akhir ini. Masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan hingga kampus keluar untuk memberikan pernyataan sikap. Mereka semua kompak meminta negara melakukan perbaikan terhadap proses demokrasi yang berjalan.
Baca juga: Kunjungi Kantor Walhi, Ganjar Bicara Hilirisasi Rempah
Demokrasi dinilai cacat karena banyaknya kecurangan yang tampak. Mulai pelanggaran etika oleh Ketua MK dan KPU, ada juga dugaan kecurangan lain yang dilakukan pemerintah demi mendukung salah satu pasangan capres-cawapres 2024. Bahkan, pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak salah satu pasangan calon menjadi polemik, sehingga membuat banyak kampus mengeluarkan pernyataan sikap untuk menyelamatkan demokrasi. Namun, pihak istana justru menuding para guru besar yang bersuara adalah partisan.
(abd)
Lihat Juga :
