Kritisi Demokrasi, Komisi Kerasulan Awam Ingatkan Toleransi dan Jaga Perdamaian

BANDUNG - Ketua Komisi Kerasulan Awam (Kerawam) dari Keusukupan Bandung Pastor Aloysius Wahyu Endro Suseno mengajak semua umat untuk saling menghormati dan menjaga kedamaian pada Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber dalam talkshow yang digelar Bidang Persaudaraan Paroki Salib Suci Bandung bertema ‘Anak Muda dan Gerakan’ di Aula St Petrus Lantai 2 Gereja Salib Suci Bandung, Selasa (6/2/2024).

“Siapa yang bertelinga hendaklah mendengar, bedakan perubahan (kepentingan politik) dengan inkonsistensi yakni ketika nilai yang diperjuangkannya berubah. Gereja juga berubah sehingga ada konsili-konsili, tapi dalam hal nilai Gereja tetap konsisten,” ujar Pastor Aloysius.



Terdapat 4 kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih pemimpin yakni kesetiaan 4 Pilar Kebangsaan, memiliki integritas, keberpihakan pada kaum kecil, difabel, tersingkirkan dan sebagainya yang sudah diserukan dalam surat KWI.

Pastor juga mengingatkan agar umat Katolik menetapkan pilihan secara bijak dengan keutamaan nilai-nilai dan memperhatikan rekam jejak para kandidat capres. Dia meminta para umat Katolik untuk membuat perbandingan dari ketiga paslon.

“Bingung pilih yang mana, bikin rapor untuk ketiga Paslon lalu diskor total. Pilih yang paling tinggi nilai totalnya atau pilih yang bidangnya paling penting buat saya,” ujarnya.

Selain itu, Pastor juga menyinggung soal Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) yang memberikan kritikan terhadap pemerintah. Menurutnya, kritikan yang disampaikan adalah suara kenabiannya, bukan karena mendukung salah satu pihak.

Dia mencontohkan hal tersebut seperti sejarah para imam nabi yang mewartakan kebenaran agar kekuasaan tidak menyimpang dari nilai-nilai universal Pancasila.

“Sehingga bila gereja diam saja, mana imam nabi dan rajanya, yang diprotes oleh nabi adalah peristiwanya dan siapa yang menyebabkannya,” ucapnya.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyono mengimbau generasi muda Katolik agar menggunakan hak suara dan tidak golput pada 14 Februari 2024.

“Harus sehat, jangan golput. Hampir semua Keuskupan mengeluarkan surat gembala. Ada kondisi yang tidak baik-baik saja. Saya yakin hampir 100% hadirin milih Jokowi, dulu. Kecewa, sakit hati. Ada pelanggaran etik berat di MKMK membuat ada benih-benih suara kenabian,” katanya.

Ari mengkritisi persoalan kekuasaan yang mendominasi. Dia menyebut banyak kepala daerah diisi Penjabat yang diangkat Presiden sehingga memungkinkan absolute power di tangan Presiden.

“Ada statement presiden boleh kampanye dan boleh memihak, dikelilingi TNI padahal TNI harus netral. Ada putusan DKPP menyatakan pelanggaran etik keras dalam pendaftaran Gibran, sehingga Romo Magnis menyebut presiden sudah tidak malu-malu menjadikan politik dinasti,” ungkap Ari.

Dia mempertegas soal politik nilai yang ada dalam gereja Katolik. Politik nilai adalah bagaimana komitmen moral nilai itu ditegakkan.

“Jadi, apa kita rela dipimpin orang yang sudah menodai etika, yang menodai hukum, ada kandidat lain yang menginstrumentasi politik identitas. Jangan sampai demi pemilu, orang menghalalkan segala cara. Kondisi sekarang kita bukan lagi memilih pemimpin yang baik saja, tetapi yang benar,” katanya.

Dia mengingatkan anak muda Katolik cerdas dalam menilai fenomena politik gemoy yang tampak seperti mengelabui daya kritis orang muda.

“Ada fenomena politik gemoy yang menyasar anak muda, saya marah karena ini upaya dekonstruksi generasi muda kreatif dan kritis. Mari bergerak. Apalagi ketika anak muda diposisikan sebagai anak yang hanya diam,” ujar Ari.