Sivitas Akademika Ramai Nyatakan Sikap, TPN: Protes Suci Masyarakat Harus Dihormati
Selasa, 06 Februari 2024 - 20:54 WIB
loading...
Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Firman Jaya Daeli menyatakan suara institusi yang menyuarakan sikap mereka haruslah dipandang sebagai suara murni. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud , Firman Jaya Daeli menyatakan suara institusi yang menyuarakan sikap mereka haruslah dipandang sebagai suara murni.
Hal itu ia sampaikan dalam diskusi media di Media Centre TPN, Cemara, Jakarta, Selasa (6/2/2024) bersama Wakil Ketua Koordinator TPN, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi dan Deputi Hukum TPN Todung Mulya Lubis.
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud: Pemilu yang Lahir dari Proses Cacat Tak Akan Miliki Legitimasi Kuat
“Pemilu ini adalah kepunyaan rakyat sebagaimana pemerintah adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Karena itu simpul-simpul institusi yang harus bersikap netral maka bersikaplah netral. Di sinilah ‘protes suci’ suara kenabian dari masyarakat umum dan perguruan tinggi harus kita hormati sebagai aspirasi murni,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan pentingnya asas ‘one person, one vote, one value’ perlu dalam pelaksanaan pemilu. Untuk itu, ia meminta ketegasan Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya.
“Kami mengharapkan pemilu kembali pada asas ini dan Bawaslu memaksimalkan kualitas pencegahan pelanggaran pemilu. Jika hal-hal itu tak dilakukan, maka Bawaslu bisa dikatakan bersikap ‘by omission’ atau melakukan pembiaran pelanggaran serius yang terjadi,” jelasnya.
Firman mengingatkan legitimasi pilpres yang benar-benar diakui dunia internasional yakni ketika proses juga dikedepankan dibanding hasilnya sendiri. “Karena itulah, paradigma pikir kita tidak lagi kemudian hanya berorientasi hasil, tetapi juga memperhatikan proses demokrasi di baliknya,” tegas Firman.
Mantan anggota DPR RI ini pun mengingatkan terkait penggunaan telepon seluler yang di luar negeri dilarang keras dibawa ke bilik suara. “Kami harap aturan tegas ini juga terjadi di pemilu kita,” ucapnya.
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud: Masalah Masyarakat saat Ini Krisis Demokrasi
Ia menambahkan telepon genggam hanya boleh dibawa ke area TPS sebagai hak politik demokratis rakyat, sekaligus menjaga dan membangun transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.
Hal itu ia sampaikan dalam diskusi media di Media Centre TPN, Cemara, Jakarta, Selasa (6/2/2024) bersama Wakil Ketua Koordinator TPN, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi dan Deputi Hukum TPN Todung Mulya Lubis.
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud: Pemilu yang Lahir dari Proses Cacat Tak Akan Miliki Legitimasi Kuat
“Pemilu ini adalah kepunyaan rakyat sebagaimana pemerintah adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Karena itu simpul-simpul institusi yang harus bersikap netral maka bersikaplah netral. Di sinilah ‘protes suci’ suara kenabian dari masyarakat umum dan perguruan tinggi harus kita hormati sebagai aspirasi murni,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan pentingnya asas ‘one person, one vote, one value’ perlu dalam pelaksanaan pemilu. Untuk itu, ia meminta ketegasan Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya.
“Kami mengharapkan pemilu kembali pada asas ini dan Bawaslu memaksimalkan kualitas pencegahan pelanggaran pemilu. Jika hal-hal itu tak dilakukan, maka Bawaslu bisa dikatakan bersikap ‘by omission’ atau melakukan pembiaran pelanggaran serius yang terjadi,” jelasnya.
Firman mengingatkan legitimasi pilpres yang benar-benar diakui dunia internasional yakni ketika proses juga dikedepankan dibanding hasilnya sendiri. “Karena itulah, paradigma pikir kita tidak lagi kemudian hanya berorientasi hasil, tetapi juga memperhatikan proses demokrasi di baliknya,” tegas Firman.
Mantan anggota DPR RI ini pun mengingatkan terkait penggunaan telepon seluler yang di luar negeri dilarang keras dibawa ke bilik suara. “Kami harap aturan tegas ini juga terjadi di pemilu kita,” ucapnya.
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud: Masalah Masyarakat saat Ini Krisis Demokrasi
Ia menambahkan telepon genggam hanya boleh dibawa ke area TPS sebagai hak politik demokratis rakyat, sekaligus menjaga dan membangun transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.
(kri)
Lihat Juga :
