Syahganda Nainggolan: Jokowi Jangan Ikut-ikutan Politik Partisan
loading...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan sejumlah artis atau influencer. Foto/Instagram Prabowo Subianto
A
A
A
JAKARTA - Ketua Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan angkat bicara menanggapi gelombang kritik sivitas akademika terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menilai gerakan para profesor, guru besar, dosen, hingga alumni dari lebih 50 perguruan tinggi di Indonesia itu menunjukkan dua hal penting.
"Yakni Jokowi jangan ikut-ikutan politik partisan dan Gibran mundur dari pencalonan yang sudah terbukti melanggar etika bernegara," kata Syahganda Nainggolan di Jakarta, Selasa (6/2/2024).
Lebih lanjut, Syahganda mengatakan bahwa perguruan tinggi adalah lambang moralitas sebuah bangsa sekaligus sebagai pusat peradaban. "Sehingga, menyepelekan gerakan ini menunjukkan Jokowi bukan lagi seorang pemimpin beradab," tutur Syahganda.
Dia melanjutkan, begitu juga Gibran dan Prabowo yang mengabaikan etika berdemokrasi. Apalagi, kata dia, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan komisioner KPU lainnya karena terbukti melanggar kode etik terkait proses pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden (cawapres).
"Untuk merespons gerakan kaum profesor dan putusan DKPP terhadap pendaftaran pasangan 02 yang melanggar norma dan kepantasan, sebaiknya Jokowi segera berhenti cawe-cawe dan langsung meminta anaknya mundur dari kandidasi cawapres. Dengan mundurnya Gibran dari kandidasi, diharapkan demokrasi berjalan normal dan kampus menjadi tenang," pungkas Syahganda.
"Yakni Jokowi jangan ikut-ikutan politik partisan dan Gibran mundur dari pencalonan yang sudah terbukti melanggar etika bernegara," kata Syahganda Nainggolan di Jakarta, Selasa (6/2/2024).
Lebih lanjut, Syahganda mengatakan bahwa perguruan tinggi adalah lambang moralitas sebuah bangsa sekaligus sebagai pusat peradaban. "Sehingga, menyepelekan gerakan ini menunjukkan Jokowi bukan lagi seorang pemimpin beradab," tutur Syahganda.
Dia melanjutkan, begitu juga Gibran dan Prabowo yang mengabaikan etika berdemokrasi. Apalagi, kata dia, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan komisioner KPU lainnya karena terbukti melanggar kode etik terkait proses pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden (cawapres).
"Untuk merespons gerakan kaum profesor dan putusan DKPP terhadap pendaftaran pasangan 02 yang melanggar norma dan kepantasan, sebaiknya Jokowi segera berhenti cawe-cawe dan langsung meminta anaknya mundur dari kandidasi cawapres. Dengan mundurnya Gibran dari kandidasi, diharapkan demokrasi berjalan normal dan kampus menjadi tenang," pungkas Syahganda.
(rca)
Explore More