Seruan Kebangsaan Alumni Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Seluruh Indonesia
loading...
Alumni Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi se-Indonesia mengungkapkan suara kebangsaan atas situasi politik di tanah air bertajuk ‘Seruan Jembatan Serong. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Tak mau kalah dengan civitas akademi di banyak perguruan tinggi lain,para alumniSekolah Tinggi Filsafat dan Teologi se-Indonesia juga mengungkapkan keprihatinan atas situasi politik di tanah air. Suara kebangsaan bertajuk ‘Seruan Jembatan Serong” ini berisi 3 butir pernyataan penting.
Pemilihan Umum yang jujur dan adil adalah langkah penting dari setiap proses peralihan pemerintahan dan lembaga perwakilan di Indonesia, sejak Reformasi 1998. Dua asas ini bukan saja untuk menjamin setiap suara dihargai, melainkan lebih dari itu, sebagai ajaran etika politik kita.
Kepada segenap pemangku jabatan negara dan pemerintahan, khususnya kepada Presiden, diingatkan bahwa bersikap jujur dan adil adalah cara berpikir dan laku dalam bernegara. Kekuasaan yang dijalankan secara lancung akan merusak etika dan juga hukum.
“Kami mengawasi, khususnya sejak Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan putra Anda menjadi calon wakil presiden, Anda makin menjauh dari harapan yang diamanatkan oleh pemilih Anda, terutama menyangkut netralitas sikap negara dan kontinuitas perjuangan Reformasi melawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pelbagai bentuknya,” ujar," demikian seruan Jembatan Serong dalam rilis resminya, Senin (5/1/2024)
Melanjutkan seruan yang pertama pada 27 November 2023 (bernama “Seruan Jembatan Serong”), seluruh civitas academica serta Alumni Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi dari seluruh Indonesia, menyatakan sikap:
Negara ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga. Sesuai Mukadimah Undang-undang Dasar 1945, Negara Indonesia berdiri agar setiap rakyatnya hidup “merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.” Dan Pemerintah Negara dibentuk demi mencapai tujuan itu.
Berdasarkan itu, kepada segenap pemangku jabatan negara dan aparat pemerintahan kami serukan:
Pertama, ingatlah kembali sumpah jabatan Anda untuk berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta memenuhi kewajiban Anda seadil-adilnya. Kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat dan fundamen moral kita.
Kedua, kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan para Pendiri Bangsa Kita, bukan malah merusaknya lewat berbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara.
Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, Anda bertanggung jawab kepada Tuhan.
Ketiga, kepada segenap warga Indonesia kami menyerukan agar memanfaatkan hak pilih Anda pada Pemilu 2024 secara bijak, dengan antara lain mencermati rekam jejak para calon presiden dan partai pendukungnya, dalam kesetiaan mereka pada penegakan HAM dan komitmen menghapus praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang telah merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Mari berdoa, berjuang dan bersaksi bagi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia dan adil.
Melalui pernyataan sikapnya, alumni Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologia se Indonesia menyatakan bahwa pernyataan ini adalah bagian dari orkestra nasional demi supremasi moral dan terlepas dari urusan elektoral.
Pernyataan sikap alumni Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi dari seluruh Indonesia ini ditandatangani Ketua STF Driyarkara, Dr. Simon P Lili Tjahjadi kemudian Prof. Dr. Armada Riyanto (STFT Widya Sasana, Malang) Dr. Elias Tinambunan (STFT St. Yohanes P. Siantar) Dr. Otto Gusti Madung (IFTK Ledalero, Maumere) Dr. CB Mulyatno (Fakultas Teologi Wedabhakti, Universitas Sanata Dharma) Dr. Barnabas Ohoiwutun (STF Seminari Pineleng, Minahasa) dan Drs. Y. Subani, Lic. Iur. Can. (Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandira, Kupang)
Pemilihan Umum yang jujur dan adil adalah langkah penting dari setiap proses peralihan pemerintahan dan lembaga perwakilan di Indonesia, sejak Reformasi 1998. Dua asas ini bukan saja untuk menjamin setiap suara dihargai, melainkan lebih dari itu, sebagai ajaran etika politik kita.
Kepada segenap pemangku jabatan negara dan pemerintahan, khususnya kepada Presiden, diingatkan bahwa bersikap jujur dan adil adalah cara berpikir dan laku dalam bernegara. Kekuasaan yang dijalankan secara lancung akan merusak etika dan juga hukum.
“Kami mengawasi, khususnya sejak Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan putra Anda menjadi calon wakil presiden, Anda makin menjauh dari harapan yang diamanatkan oleh pemilih Anda, terutama menyangkut netralitas sikap negara dan kontinuitas perjuangan Reformasi melawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pelbagai bentuknya,” ujar," demikian seruan Jembatan Serong dalam rilis resminya, Senin (5/1/2024)
Melanjutkan seruan yang pertama pada 27 November 2023 (bernama “Seruan Jembatan Serong”), seluruh civitas academica serta Alumni Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi dari seluruh Indonesia, menyatakan sikap:
Negara ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga. Sesuai Mukadimah Undang-undang Dasar 1945, Negara Indonesia berdiri agar setiap rakyatnya hidup “merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.” Dan Pemerintah Negara dibentuk demi mencapai tujuan itu.
Berdasarkan itu, kepada segenap pemangku jabatan negara dan aparat pemerintahan kami serukan:
Pertama, ingatlah kembali sumpah jabatan Anda untuk berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta memenuhi kewajiban Anda seadil-adilnya. Kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat dan fundamen moral kita.
Kedua, kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan para Pendiri Bangsa Kita, bukan malah merusaknya lewat berbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara.
Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, Anda bertanggung jawab kepada Tuhan.
Ketiga, kepada segenap warga Indonesia kami menyerukan agar memanfaatkan hak pilih Anda pada Pemilu 2024 secara bijak, dengan antara lain mencermati rekam jejak para calon presiden dan partai pendukungnya, dalam kesetiaan mereka pada penegakan HAM dan komitmen menghapus praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang telah merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Mari berdoa, berjuang dan bersaksi bagi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia dan adil.
Melalui pernyataan sikapnya, alumni Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologia se Indonesia menyatakan bahwa pernyataan ini adalah bagian dari orkestra nasional demi supremasi moral dan terlepas dari urusan elektoral.
Pernyataan sikap alumni Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi dari seluruh Indonesia ini ditandatangani Ketua STF Driyarkara, Dr. Simon P Lili Tjahjadi kemudian Prof. Dr. Armada Riyanto (STFT Widya Sasana, Malang) Dr. Elias Tinambunan (STFT St. Yohanes P. Siantar) Dr. Otto Gusti Madung (IFTK Ledalero, Maumere) Dr. CB Mulyatno (Fakultas Teologi Wedabhakti, Universitas Sanata Dharma) Dr. Barnabas Ohoiwutun (STF Seminari Pineleng, Minahasa) dan Drs. Y. Subani, Lic. Iur. Can. (Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandira, Kupang)
(wyn)
Lihat Juga :
