KSAD Maruli Simanjuntak Tegaskan Tidak Ada Intimidasi ke Rakyat Selama Masa Pemilu 2024
loading...
A
A
A
JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan tidak ada intimidasi yang dilakukan anggota TNI kepada masyarakat selama masa Pemilu 2024 berjalan.
Maruli menjelaskan pernyataannya tersebut didukung dengan tidak adanya laporan atas intimidasi yang dilakukan anggota TNI.
"Ya kalau pendapat saya sih kalau memang tidak ada hal yang dilaporkan, saya menganggap itu tidak ada," ujarnya kepada wartawan, Senin (5/2/2024).
Adapun hal itu disampaikan Maruli untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta agar TNI-Polri tidak melakukan intimidasi kepada rakyat.
"Ya kalau buktinya (berupa) kata-kata, kita sulit (menindaklanjuti) yang mana anggota kita yang mengancam," katanya.
Maruli menegaskan jika ada bukti maka pihaknya tidak segan memberikan sanksi. Ia pun mencontohkan Pakta Integritas soal dukungan ke Capres dan Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Adapun Pakta Integritas itu diteken Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI KSP Silaban.
"Ya kan waktu itu di Sorong, itu ternyata anggota TNI yang sedang ada kegiatan di instansi lain. Langsung kita tarik, kita tanya tanya, bagaimana sebetulnya kejadian tersebut dan lagi dalam proses," jelasnya.
"Itu saja baru liat surat saja kita langsung panggil, apalagi kalau ada yang punya video, ada bukti lain, ya mungkin akan kita tindak lanjuti sesuai bidang kami di AD," pungkasnya.
Maruli menjelaskan pernyataannya tersebut didukung dengan tidak adanya laporan atas intimidasi yang dilakukan anggota TNI.
"Ya kalau pendapat saya sih kalau memang tidak ada hal yang dilaporkan, saya menganggap itu tidak ada," ujarnya kepada wartawan, Senin (5/2/2024).
Adapun hal itu disampaikan Maruli untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta agar TNI-Polri tidak melakukan intimidasi kepada rakyat.
"Ya kalau buktinya (berupa) kata-kata, kita sulit (menindaklanjuti) yang mana anggota kita yang mengancam," katanya.
Maruli menegaskan jika ada bukti maka pihaknya tidak segan memberikan sanksi. Ia pun mencontohkan Pakta Integritas soal dukungan ke Capres dan Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Adapun Pakta Integritas itu diteken Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI KSP Silaban.
"Ya kan waktu itu di Sorong, itu ternyata anggota TNI yang sedang ada kegiatan di instansi lain. Langsung kita tarik, kita tanya tanya, bagaimana sebetulnya kejadian tersebut dan lagi dalam proses," jelasnya.
"Itu saja baru liat surat saja kita langsung panggil, apalagi kalau ada yang punya video, ada bukti lain, ya mungkin akan kita tindak lanjuti sesuai bidang kami di AD," pungkasnya.
(kri)