Alumni Perguruan Muhammadiyah Nilai Prabowo-Gibran Tidak Layak Dipilih
Senin, 05 Februari 2024 - 14:02 WIB
loading...
Hardiansyah, Koordinator nasional Alumni Perguruan Muhammadiyah (APM) di Jakarta, Senin (5/2/2024). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Jika mengikuti khittah Muhammadiyah 2002, Munas Tarjih 2003 dan Tanfidz Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta tahun 2022, sebenarnya pasangan Prabowo dan Gibran tidak lolos dalam kriteria pedoman Muhammadiyah. Hal ini tentang memilih pemimpin, alias tidak layak untuk dipilih.
Pernyataan ini disampaikan oleh Hardiansyah, Koordinator Nasional Alumni Perguruan Muhammadiyah (APM) di Jakarta, Senin (5/2/2024).
Menurut Hardiansyah, Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, politik yang dijalankan Muhammadiyah adalah politik kebangsaan. Namun, Muhammadiyah memberi kebebasan kepada setiap anggotanya untuk menggunakan hak pilih dalam politik sesuai hati nurani masing-masing.
"Akan tetapi, meski memberi kebebasan, Muhammadiyah tetap membekali dengan sejumlah pedoman agar warga Muhammadiyah dapat memilih secara rasional dan kritis, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah demi kemaslahatan bangsa dan negara," ujar alumni Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini.
Baca juga: Jokowi Respons Wacana Duet Prabowo-Gibran: Yang Logis Sajalah
Sebagaimana diketahui, Muhammadiyah telah menyusun tujuh kriteria memilih pemimpin melalui Munas Tarjih tahun 2003 yang meliputi memiliki integritas (sidiq), kapabilitas (amanah), memiliki jiwa kerakyatan (tablig), visioner (fatanah), berjiwa negarawan, mampu menjalin hubungan internasional, dan memiliki jiwa reformis.
Terkait suksesi kepemimpinan nasional 2024, melalui Keputusan Muktamar 48 di Surakarta tahun 2022, Muhammadiyah berharap, para pemimpin yang terpilih haruslah sosok-sosok negarawan sejati yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri, kroni, dinasti, dan kepentingan sesaat lainnya.
Pernyataan ini disampaikan oleh Hardiansyah, Koordinator Nasional Alumni Perguruan Muhammadiyah (APM) di Jakarta, Senin (5/2/2024).
Menurut Hardiansyah, Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, politik yang dijalankan Muhammadiyah adalah politik kebangsaan. Namun, Muhammadiyah memberi kebebasan kepada setiap anggotanya untuk menggunakan hak pilih dalam politik sesuai hati nurani masing-masing.
"Akan tetapi, meski memberi kebebasan, Muhammadiyah tetap membekali dengan sejumlah pedoman agar warga Muhammadiyah dapat memilih secara rasional dan kritis, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah demi kemaslahatan bangsa dan negara," ujar alumni Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini.
Baca juga: Jokowi Respons Wacana Duet Prabowo-Gibran: Yang Logis Sajalah
Sebagaimana diketahui, Muhammadiyah telah menyusun tujuh kriteria memilih pemimpin melalui Munas Tarjih tahun 2003 yang meliputi memiliki integritas (sidiq), kapabilitas (amanah), memiliki jiwa kerakyatan (tablig), visioner (fatanah), berjiwa negarawan, mampu menjalin hubungan internasional, dan memiliki jiwa reformis.
Terkait suksesi kepemimpinan nasional 2024, melalui Keputusan Muktamar 48 di Surakarta tahun 2022, Muhammadiyah berharap, para pemimpin yang terpilih haruslah sosok-sosok negarawan sejati yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri, kroni, dinasti, dan kepentingan sesaat lainnya.
Lihat Juga :
