Pemilu 2024, UIN Jakarta Desak Presiden dan Aparat Negara Netral
Senin, 05 Februari 2024 - 13:12 WIB
loading...
Segenap alumni dan sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyatakan sikap terkait penyelanggaraan Pemilu 2024 dan kondisi demokrasi saat ini. Foto/MPI/Achmad Al Fiqri
A
A
A
JAKARTA - Segenap alumni dan sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyatakan sikap terkait penyelanggaraan Pemilu 2024 dan kondisi demokrasi saat ini. Sikap itu dituangkan bertajuk Seruan Ciputat.
Salah satu perwakilan alumni dan sivitas academika, Saiful Mujani yang juga Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah menyatakan, pihaknya mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan aparat negara untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024. Sebagai kepala negara, kata Mujani, Jokowi harus netral dan memegang pronsip keadilan dalam Pemilu 2024.
"Mendesak Presiden dan aparat negara untuk bersikap netral dan menjadi pengayom bagi seluruh kontestan Pemilu. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wajib bersikap netral dan memfasilitasi seluruh aktivitas Pemilu berdasar prinsip keadilan," terang Mujani saat membacakan Seruan Ciputat di Taman Landmark UIN, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Senin (5/2/2024).
Baca juga: Netral Sikapi Pemilu 2024, Wapres: Jangan Dibilang Saya Berbeda dengan Presiden
Menurutnya, sikap itu adil itu lebih dari sekadar tidak menggunakan fasilitas negara. Ia berkata, netral dalam hal ini bukan saja tidak menyatakan pilihan politiknya, tapi juga seluruh sikap dan laku diri sebagai presiden.
"Terutama tidak membuat kebijakan yang dapat berdampak menguntungkan secara elektoral bagi pason tertentu," tegasnya.
Kemudian, para alumni dan sivitas akademika UIN juga mendesak penyelenggara Pemilu baik KPU, Bawaslu, DKPP agar bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Mujani meminta, para penyelenggara Pemilu bisa memegang teguh prinsip independen, transparan, adil, dan jujur.
"Menjauhkan diri dari kecenderungan berpihak, mengutamakan kepentingan politik orang perorang, kelompok, partai dan sebagainya, serta kuat dalam menghadapi kemungkinan intervensi dari pihak manapun. Berani menegakkan aturan dan memastikan semua pelanggaran pemilu diselesaikan dengan semestinya sesuai aturan. Bahkan jika itu dilakukan oleh pihak yang paling berkuasa di Indonesia," ujarnya.
Mujani berkata, pihaknya juga mendesak Jokowi untuk profesional dalam mengelola pemerintahan demi dan untuk kepentingan nasional, bukan demi kepentingan keluarga atau kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan nasional. Desakan itu didasarkan lantaran kegiatan kabinet belakangan ini menonjolkan kecenderungan memihak salah satu kubu.
"Jika situasinya terus seperti ini dikhawatirkan bisa menimbulkan instabilitas nasional. Padahal, berulangkali Presiden mengingatkan agar kita semua bergembira dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu/Pilpres 2024 ini," terang Mujani.
Kemudian Mujani berkata, pengelolaan keadaban demokrasi ini sudah semestinya tidak dipandang sekadar seperangkat aturan tertulis. Ia berkata, keadaban atau akhlak demokrasi juga berhubungan erat dengan manfaat atau mudharat bagi kepentingan masyarakat.
Terakhir kata Mujani, pihaknya mendesak Polri untuk bersikap independen dan profesional. Ia berkata, aparat penegak hukum tidak boleh menjadi alat negara yang dapat menimbulkan rasa takut dalam mengekspresikan sikap politik warga negara.
"Tidak juga dengan mudah melakukan pemidanaan atas sikap kritis masyarakat. Polri adalah alat negara untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Bukan alat Presiden. Maka dan oleh karena itu, Polri sudah seharusnya bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk kepentingan pemerintah atau pihak-pihak tertentu," tandasnya.
Salah satu perwakilan alumni dan sivitas academika, Saiful Mujani yang juga Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah menyatakan, pihaknya mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan aparat negara untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024. Sebagai kepala negara, kata Mujani, Jokowi harus netral dan memegang pronsip keadilan dalam Pemilu 2024.
"Mendesak Presiden dan aparat negara untuk bersikap netral dan menjadi pengayom bagi seluruh kontestan Pemilu. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wajib bersikap netral dan memfasilitasi seluruh aktivitas Pemilu berdasar prinsip keadilan," terang Mujani saat membacakan Seruan Ciputat di Taman Landmark UIN, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Senin (5/2/2024).
Baca juga: Netral Sikapi Pemilu 2024, Wapres: Jangan Dibilang Saya Berbeda dengan Presiden
Menurutnya, sikap itu adil itu lebih dari sekadar tidak menggunakan fasilitas negara. Ia berkata, netral dalam hal ini bukan saja tidak menyatakan pilihan politiknya, tapi juga seluruh sikap dan laku diri sebagai presiden.
"Terutama tidak membuat kebijakan yang dapat berdampak menguntungkan secara elektoral bagi pason tertentu," tegasnya.
Kemudian, para alumni dan sivitas akademika UIN juga mendesak penyelenggara Pemilu baik KPU, Bawaslu, DKPP agar bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Mujani meminta, para penyelenggara Pemilu bisa memegang teguh prinsip independen, transparan, adil, dan jujur.
"Menjauhkan diri dari kecenderungan berpihak, mengutamakan kepentingan politik orang perorang, kelompok, partai dan sebagainya, serta kuat dalam menghadapi kemungkinan intervensi dari pihak manapun. Berani menegakkan aturan dan memastikan semua pelanggaran pemilu diselesaikan dengan semestinya sesuai aturan. Bahkan jika itu dilakukan oleh pihak yang paling berkuasa di Indonesia," ujarnya.
Mujani berkata, pihaknya juga mendesak Jokowi untuk profesional dalam mengelola pemerintahan demi dan untuk kepentingan nasional, bukan demi kepentingan keluarga atau kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan nasional. Desakan itu didasarkan lantaran kegiatan kabinet belakangan ini menonjolkan kecenderungan memihak salah satu kubu.
"Jika situasinya terus seperti ini dikhawatirkan bisa menimbulkan instabilitas nasional. Padahal, berulangkali Presiden mengingatkan agar kita semua bergembira dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu/Pilpres 2024 ini," terang Mujani.
Kemudian Mujani berkata, pengelolaan keadaban demokrasi ini sudah semestinya tidak dipandang sekadar seperangkat aturan tertulis. Ia berkata, keadaban atau akhlak demokrasi juga berhubungan erat dengan manfaat atau mudharat bagi kepentingan masyarakat.
Terakhir kata Mujani, pihaknya mendesak Polri untuk bersikap independen dan profesional. Ia berkata, aparat penegak hukum tidak boleh menjadi alat negara yang dapat menimbulkan rasa takut dalam mengekspresikan sikap politik warga negara.
"Tidak juga dengan mudah melakukan pemidanaan atas sikap kritis masyarakat. Polri adalah alat negara untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Bukan alat Presiden. Maka dan oleh karena itu, Polri sudah seharusnya bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk kepentingan pemerintah atau pihak-pihak tertentu," tandasnya.
(maf)
Lihat Juga :
