Mahfud MD Disarankan Tak Perlu Mundur dari Menko Polhukam, Ini Alasannya
loading...
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD disarankan tidak mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). FOTO/DOK.MPI
A
A
A
JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD disarankan tidak mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Sebab, Mahfud patuh pada aturan dan tidak menggunakan fasilitas negara ketika kampanye Pilpres 2024.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan, Mahfud MD tidak perlu mundur meski sudah menyampaikan keinginannya untuk menghindari terjadi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Menurutnya, sejauh ini Mahfud telah menunjukkan kepatuhannya kepada undang-undang dan peraturan Pemilu, dengan mengajukan cuti selama berkampanye. Selain itu, Mahfud juga tidak menggunakan fasilitas negara atau melakukan kampanye terselubung.
"Jadi kalau menurut saya, jangan mundur lah, Pak Mahfud. Biarkan Pak Jokowi yang reshuffle, kita lihat berani enggak Pak Jokowi?" kata Ray dikutip, Rabu (31/1/2024).
Menurutnya, dengan tidak mundur dari jabatannya, Mahfud MD dalam tanda kutip sedang mengingatkan Presiden Jokowi tentang situasi yang dilakukan Jokowi dan keluarganya terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal itu sebagai pengingat tentang perasaan keluarga besar PDIP yang dikhianati.
"Sekarang saya kira Pak Mahfud sedang mengajarkan Pak Jokowi dengan cara yang sama, seolah Pak Mahfud hendak mengatakan inilah yang dialami keluarga besar PDI Perjuangan," tuturnya.
Jika Jokowi yang mencopot jabatan Mahfud sebelum Pilpres 2024, Ray meyakini efek negatif akan ada di kubu Jokowi, meskipun Mahfud sudah jelas mengatakan akan mundur. Situasi yang sama juga dialami PDIP yang direpotkan oleh Jokowi dan keluarganya soal status. Sekarang Jokowi yang direpotkan Mahfud soal status di Kabinet.
"Kita enggak perlu menunggu waktu yang lama untuk melihat bagaimana hukum alam ini bekerja. Kalau Anda pernah menyakiti orang, maka besar kemungkinan Anda pun akan disakiti. Pertanyaannya adalah apakah Pak Jokowi merasa direpotkan oleh Pak Mahfud atau tidak dan berani bersikap, kita tunggu," katanya.
Ray menambahkan, Mahfud sebaiknya tetap menjalankan tugas dan mundur setelah Pemilu 2024 berakhir. "Malah menurut saya jangan mundur, biar Pak Jokowi yang repot," katanya.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan, Mahfud MD tidak perlu mundur meski sudah menyampaikan keinginannya untuk menghindari terjadi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Menurutnya, sejauh ini Mahfud telah menunjukkan kepatuhannya kepada undang-undang dan peraturan Pemilu, dengan mengajukan cuti selama berkampanye. Selain itu, Mahfud juga tidak menggunakan fasilitas negara atau melakukan kampanye terselubung.
"Jadi kalau menurut saya, jangan mundur lah, Pak Mahfud. Biarkan Pak Jokowi yang reshuffle, kita lihat berani enggak Pak Jokowi?" kata Ray dikutip, Rabu (31/1/2024).
Menurutnya, dengan tidak mundur dari jabatannya, Mahfud MD dalam tanda kutip sedang mengingatkan Presiden Jokowi tentang situasi yang dilakukan Jokowi dan keluarganya terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal itu sebagai pengingat tentang perasaan keluarga besar PDIP yang dikhianati.
"Sekarang saya kira Pak Mahfud sedang mengajarkan Pak Jokowi dengan cara yang sama, seolah Pak Mahfud hendak mengatakan inilah yang dialami keluarga besar PDI Perjuangan," tuturnya.
Jika Jokowi yang mencopot jabatan Mahfud sebelum Pilpres 2024, Ray meyakini efek negatif akan ada di kubu Jokowi, meskipun Mahfud sudah jelas mengatakan akan mundur. Situasi yang sama juga dialami PDIP yang direpotkan oleh Jokowi dan keluarganya soal status. Sekarang Jokowi yang direpotkan Mahfud soal status di Kabinet.
"Kita enggak perlu menunggu waktu yang lama untuk melihat bagaimana hukum alam ini bekerja. Kalau Anda pernah menyakiti orang, maka besar kemungkinan Anda pun akan disakiti. Pertanyaannya adalah apakah Pak Jokowi merasa direpotkan oleh Pak Mahfud atau tidak dan berani bersikap, kita tunggu," katanya.
Ray menambahkan, Mahfud sebaiknya tetap menjalankan tugas dan mundur setelah Pemilu 2024 berakhir. "Malah menurut saya jangan mundur, biar Pak Jokowi yang repot," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
