Pilpres 2024, Eep Saefulloh Sebut Jokowi Ingin Menang tapi Tidak Gunakan Cara Demokrasi

Agar demokrasi tetap berjalan baik di Indonesia, kata Eep, perlu ada aturan atau UU yang mengatur lembaga kepresidenan untuk membatasi kekuasaan presiden pada masa krusial. Sebab jika hal itu terus diabaikan, presiden dengan wewenangnya, dikhawatirkan menabrak banyak aturan.

"Kalau tidak dibatasi, presiden yang sedang berkuasa untuk menang yang kedua kali. Ternyata presiden yang sudah tidak bisa dipilih lagi bisa melabrak banyak aturan kemudian membahayakan kesehatan pemilu dan demokrasi. Maka harus ada pembatasan kekuasaan presiden," katanya.

Dia menganggap, Jokowi banyak blunder belakang ini. Terbaru ketika Jokowi membuat pernyataan bahwa kepala negara dan menteri kampanye dan memihak, selama tidak menggunakan fasilitas negara.

"Jokowi, presiden, dan kepala negara itu tiga entitas yang tidak bisa dipisah dengan gampang. Ketika caleg memasang foto Jokowi, maka harus cuti karena kalau ada foto di baliho yang bersangkutan berpihak. Ketika berpihak berlaku aturan yang membatasinya. Ketika tidak cuti, terlaranglah aturan itu," kata Eep.