Jokowi Menegasikan Ucapannya Sendiri, TPN: Kita Butuh Figur Presiden Negarawan
Kamis, 25 Januari 2024 - 22:22 WIB
loading...
TPN Ganjar-Mahfud merespons keras pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebutkan bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak dalam Pemilu 2024. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud merespons keras pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebutkan bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak dalam Pemilu 2024.
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis menekankan Indonesia menuntut sikap negarawan dari sosok Jokowi sebagai pejabat yang bisa mengayomi semua pihak di atas kepentingan kelompok, golongan, suku, agama, dan partai politik.
Baca juga: Polemik Pernyataan Presiden Berkampanye, Connie: Jokowi Lakukan Kejahatan Politik
“Presiden itu pertama menjadi negarawan, bukan politisi. Ketika dia maju sebagai capres, memang seorang politisi, tapi saat dilantik menjadi presiden, seharusnya menjadi negarawan,” ujar Todung di Media Center TPN, Jakarta, Kamis (25/1/2024).
Todung menilai pernyataan Presiden Jokowi itu tidak biasa dan tidak pernah terjadi pada era presiden sebelumnya. “Pernyataan ini sangat merisaukan karena bisa ditafsirkan sebagai pengingkaran sifat netral yang melekat pada diri presiden, yang juga bertindak sebagai kepala negara,” jelasnya.
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis menekankan Indonesia menuntut sikap negarawan dari sosok Jokowi sebagai pejabat yang bisa mengayomi semua pihak di atas kepentingan kelompok, golongan, suku, agama, dan partai politik.
Baca juga: Polemik Pernyataan Presiden Berkampanye, Connie: Jokowi Lakukan Kejahatan Politik
“Presiden itu pertama menjadi negarawan, bukan politisi. Ketika dia maju sebagai capres, memang seorang politisi, tapi saat dilantik menjadi presiden, seharusnya menjadi negarawan,” ujar Todung di Media Center TPN, Jakarta, Kamis (25/1/2024).
Todung menilai pernyataan Presiden Jokowi itu tidak biasa dan tidak pernah terjadi pada era presiden sebelumnya. “Pernyataan ini sangat merisaukan karena bisa ditafsirkan sebagai pengingkaran sifat netral yang melekat pada diri presiden, yang juga bertindak sebagai kepala negara,” jelasnya.
Lihat Juga :
