Tegaskan Sikap Netral, Wapres: Pilihan 14 Februari Urusan Hati dan Personal
loading...
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan netral menyikapi Pemilu dan Pilpres 2024. Wapres pun menegaskan pilihannya merupakan urusan hati dan personal. Foto/Bintii Mufarida
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan netral menyikapi Pemilu dan Pilpres 2024. Wapres pun menegaskan pilihannya merupakan urusan hati dan personal.
Wapres merespons wartawan terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa Kepala Negara boleh berkampanye dan memihak. Wapres mengatakan, pilihannya akan dituangkan pada saat hari pencoblosan, Rabu 14 Februari 2024.
"Perkara nanti pilihan saya, saya akan tuangkan nanti aja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu. Dan saya bilang itu urusan rahasia saya," kata Wapres dalam keterangannya di Istana Wapres, Kamis (25/1/2024).
Wapres juga menyebut, pilihan pada 14 Februari 2024 adalah urusan hati dan personal. "Karena itu saya tidak (memihak). Jadi saya sekarang memposisikan diri netral. Saya kira nggak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan Presiden," ujar Wapres dalam keterangannya di Istana Wapres, Kamis (25/1/2024).
Lebih lanjut, Wapres kembali menegaskan dirinya netral di Pilpres 2024. Dia pun tidak mempermasalahkan jika Presiden Jokowi menyatakan untuk memihak dan ikut berkampanye di pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Memang Presiden sudah menyatakan seperti itu dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan Presiden itu nanti," ujar Wapres.
Meskipun, kata Wapres, dia menyadari bahwa ada yang setuju dan tidak setuju terhadap statement Presiden Jokowi tentang Kepala Negara boleh berkampanye dan memihak di Pilpres. "Saya kira soal Presiden, sudah jelas ya aturannya boleh, ada yang tidak setuju ada yang setuju. Silakan aja, nanti urusannya itu publik aja,” jelasnya.
Namun, Wapres memastikan sejak awal dia memposisikan untuk netral dan tidak memihak pada Pilpres 2024 kali ini. "Tapi saya sudah sejak awal sudah memposisikan diri untuk netral, tidak memihak, saya bilang saya netral."
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa seorang Kepala Negara boleh berkampanye ataupun memihak untuk memberikan dukungan politik. Hal tersebut menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.
Wapres merespons wartawan terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa Kepala Negara boleh berkampanye dan memihak. Wapres mengatakan, pilihannya akan dituangkan pada saat hari pencoblosan, Rabu 14 Februari 2024.
"Perkara nanti pilihan saya, saya akan tuangkan nanti aja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu. Dan saya bilang itu urusan rahasia saya," kata Wapres dalam keterangannya di Istana Wapres, Kamis (25/1/2024).
Wapres juga menyebut, pilihan pada 14 Februari 2024 adalah urusan hati dan personal. "Karena itu saya tidak (memihak). Jadi saya sekarang memposisikan diri netral. Saya kira nggak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan Presiden," ujar Wapres dalam keterangannya di Istana Wapres, Kamis (25/1/2024).
Lebih lanjut, Wapres kembali menegaskan dirinya netral di Pilpres 2024. Dia pun tidak mempermasalahkan jika Presiden Jokowi menyatakan untuk memihak dan ikut berkampanye di pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Memang Presiden sudah menyatakan seperti itu dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan Presiden itu nanti," ujar Wapres.
Meskipun, kata Wapres, dia menyadari bahwa ada yang setuju dan tidak setuju terhadap statement Presiden Jokowi tentang Kepala Negara boleh berkampanye dan memihak di Pilpres. "Saya kira soal Presiden, sudah jelas ya aturannya boleh, ada yang tidak setuju ada yang setuju. Silakan aja, nanti urusannya itu publik aja,” jelasnya.
Namun, Wapres memastikan sejak awal dia memposisikan untuk netral dan tidak memihak pada Pilpres 2024 kali ini. "Tapi saya sudah sejak awal sudah memposisikan diri untuk netral, tidak memihak, saya bilang saya netral."
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa seorang Kepala Negara boleh berkampanye ataupun memihak untuk memberikan dukungan politik. Hal tersebut menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.
Lihat Juga :
