alexametrics

Kasus Suap Pelabuhan Kemenhub, Tonny Divonis 5 Tahun Bui

loading...
Kasus Suap Pelabuhan Kemenhub, Tonny Divonis 5 Tahun Bui
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis mantan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono dengan pidana penjara selama lima tahun.? Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Dok
A+ A-
JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Dirjen Hubla Kemenhub) Antonius Tonny Budiono dengan pidana penjara selama lima tahun.‎

Majelis hakim yang terdiri atas Saifudin Zuhri dengan anggota Mahfudin, Duta Baskara, Ugo, dan Titi Sansiwi‎ menilai Antonius Tonny Budiono selaku Dirjen Hubla dan ‎staf ahli Menhub bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tipikor dalam dua delik.

Pertama, Tonny selaku Dirjen Hubla terbukti menerima suap Rp2,3 miliar dari terpidana pemberi suap Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan alias Yong kie alias Yeyen (divonis 4 tahun penjara).

Suap bersandi telor asin, kalender, hingga sarung ini diterima dengan modus baru dengan didahului penyerahan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) dan buku tabungan menggunakan nama Joko Prabowo dengan saldo awal Rp300 juta. Dari angka Rp2,3 miliar, uang yang tersisa dalam rekening dan ATM sebesar Rp1,15 miliar.



Suap ini terkait dengan proyek pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah (2016) dan Pelabuhan Samarinda Kalimantan Timur (2016) serta persetujuan penerbitan surat izin kerja keruk (SIKK) untuk PT Indominco Mandiri, PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkit PLTU Banten, dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang yang proyek pengerukannya dilaksanakan oleh PT Adhiguna Keruktama.

Kedua, Tonny selaku Staf Ahli Menhub 2015-2016 dan Dirjen Hubla menerima gratifikasi dengan nilai total lebih Rp21 miliar. Nilai gratifikasi ini hanya lebih sedikit dari yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK sebelumnya yakni sekitar Rp21,395 miliar.

Pasalnya, majelis menilai, Tonny berhasil membuktikan dari uang-uang yang berada dalam 33 tas yang disita KPK sebelumnya, kemudian Tonny berhasil membuktikan uang yang bukan berasal dari hasil gratifikasi mencapai Rp370 juta.

Gratifikasi yang diterima Tonny baik berupa uang tunai, uang melalui transfer rekening/ATM, maupun barang-barang bernilai ekonomis. Majelis hakim sepakat dengan apa yang berhasil dibuktikan JPU sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan atas nama Tonny sebelumnya terkait para pemberi gratifikasi.

Para pemberi gratifikasi di antaranya mantan Menhub Ignasius Jonan (bolpoin merek Montblanc dan USD20.000) selepas Tonny berhasil menemukan black box pesawat Air Asia QZ8501 yang mengalami kecelakaan pada Desember 2014. Berikutnya dari pemilik PT Sena Sanjaya Makmur Sejahtera Sena Sanjaya Tanatakusma (USD2.000) dan CEO PT Multi integra Aloys Sutarto, Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) sekaligus President and Chief Executive Officer PT Andhika Lines dan Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto (Rp30 juta dan USD3.000).

Kemudian dari Dewan Penasihat Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Putut Sutopo (USD2.000); Direktur PT Cahputra Shipyard Edwin Nugraha (USD3.000); Presiden Direktur PT Dumas Tanjung Perak Shipyard Yance Gunawan (USD10.000); pemilik PT Brahma International Billyani Tania (USD30.000); Bambang Bagus Trianggono dari PT Pundi Karya Sejahtera (Rp300 juta), dan beberapa anak buah Tonny di lingkungan Ditjen Hubla maupun dari berbagai KSOP.

"Mengadili, memutuskan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Antonius Tonny Budiono dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda 300 juta bila tidak dibayarkan diganti kurungan selama 3 bulan," tegas hakim Saifudin Zuhri saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Majelis memastikan Antonius terbukti melanggar Pasal 12 huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana untuk penerimaan suap dan Pasal 12 huruf B Pemberantasan Tipikor jo Pasal 65 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak