IBSW Minta Inspektorat Periksa Daerah yang Realisasi APBD di Bawah 25%
Rabu, 12 Agustus 2020 - 08:31 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo saat memberi arahan di Posko Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Jabar, di Makodam III/Siliwangi, Selasa (11/8/2020). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW) mendesak Inspektorat memeriksa pemerintah daerah (Daerah) yang realisasi APBD -nya di bawah 25%. Pasalnya, di masa pandemi COVID-19 , APBD seharusnya dapat terserap sehingga rakyat bisa menikmatinya.
"Kami mempertanyakan daerah-daerah yang realisasi APBD -nya di bawah 25%, apa saja yang dikerjakan kepala daerah dan jajarannya? Apalagi ada daerah-daerah yang bahkan di bawah 10%, artinya rakyat daerahnya tidak menikmati APBD-nya. Padahal di saat dampak Pandemi COVID-19 ekonomi masyarakat bertumpu pada pengeluaran yang dilakukan pemerintah," kata Direktur Eksekutif IBSW, Nova Andika di Jakarta, Selasa (11/8/2020).
Untuk diketahui, saat menyampaikan arahan di Posko Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Jawa Barat di Markas Kodam III/Siliwangi, Selasa (11/8/2020), Presiden Joko Widodo menekankan, salah satu upaya untuk bisa mendongkrak ekonomi di kuartal III adalah melalui belanja daerah. Untuk itu, Presiden meminta kepada para kepala daerah baik gubernur maupun bupati/wali kota agar segera merealisasikan belanja APBD-nya. (Baca juga: Uang Pemda Mengendap di Bank Rp170 Triliun, Jokowi: Guede Sekali Ini )
"Secara nasional saya masih melihat anggaran-anggaran itu masih berada di bank, APBD masih Rp170 triliun di bank. Artinya, penggunaannya memerlukan kecepatan, terutama di kuartal III ini. Kunci ada di Juli, Agustus, dan September supaya kita tidak masuk ke dalam kategori resesi ekonomi," kata Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengadakan Rakor Pencapaian Target Realisasi APBD 2021 dan pendisiplinan protokol COVID-19 dengan 548 Kepala Daerah yg dihadiri oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ketua Tim Penggerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Pusat, dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada Senin (10/8/2020).
"Kami mempertanyakan daerah-daerah yang realisasi APBD -nya di bawah 25%, apa saja yang dikerjakan kepala daerah dan jajarannya? Apalagi ada daerah-daerah yang bahkan di bawah 10%, artinya rakyat daerahnya tidak menikmati APBD-nya. Padahal di saat dampak Pandemi COVID-19 ekonomi masyarakat bertumpu pada pengeluaran yang dilakukan pemerintah," kata Direktur Eksekutif IBSW, Nova Andika di Jakarta, Selasa (11/8/2020).
Untuk diketahui, saat menyampaikan arahan di Posko Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Jawa Barat di Markas Kodam III/Siliwangi, Selasa (11/8/2020), Presiden Joko Widodo menekankan, salah satu upaya untuk bisa mendongkrak ekonomi di kuartal III adalah melalui belanja daerah. Untuk itu, Presiden meminta kepada para kepala daerah baik gubernur maupun bupati/wali kota agar segera merealisasikan belanja APBD-nya. (Baca juga: Uang Pemda Mengendap di Bank Rp170 Triliun, Jokowi: Guede Sekali Ini )
"Secara nasional saya masih melihat anggaran-anggaran itu masih berada di bank, APBD masih Rp170 triliun di bank. Artinya, penggunaannya memerlukan kecepatan, terutama di kuartal III ini. Kunci ada di Juli, Agustus, dan September supaya kita tidak masuk ke dalam kategori resesi ekonomi," kata Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengadakan Rakor Pencapaian Target Realisasi APBD 2021 dan pendisiplinan protokol COVID-19 dengan 548 Kepala Daerah yg dihadiri oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ketua Tim Penggerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Pusat, dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada Senin (10/8/2020).
Lihat Juga :
