Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Anies: Sebelumnya Kami Dengar Netral
Rabu, 24 Januari 2024 - 13:12 WIB
loading...
Capres nomor urut 1, Anies Baswedan merespons pernyataan Presiden Jokowi soal kepala negara boleh ikut kampanye dan memihak. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kepala negara boleh ikut kampanye dan memihak kepada salah satu pasangan calon (Paslon) dalam Pemilu 2024 asal tidak menggunakan fasilitas negara. Anies kemudian menyinggung pernyataan Jokowi sebelumnya soal netralitas.
"Ya menurut saya, masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar atau menimbang pandangan tersebut. Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai," kata Anies di tengah lawatannya ke Kantor Gubernur DI Yogyakarta, Rabu (24/1/2024).
Anies menambahkan perihal cara untuk menjaga marwah negara Indonesia tetap menjadi negara hukum. Anies pun menyinggung soal aturan hukum bukan merujuk pada selera seseorang atau kelompok.
Baca juga: Didampingi Prabowo, Jokowi: Presiden Itu Boleh Kampanye dan Memihak
"Sebenarnya kita ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum, di mana semua yang menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum bukan merujuk kepada selera, bukan merujuk kepada kepentingan yang mungkin menempel pada dirinya, mungkin menempel kepada kelompoknya, bernegara itu mengikuti aturan hukum," ujarnya.
"Ya menurut saya, masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar atau menimbang pandangan tersebut. Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai," kata Anies di tengah lawatannya ke Kantor Gubernur DI Yogyakarta, Rabu (24/1/2024).
Anies menambahkan perihal cara untuk menjaga marwah negara Indonesia tetap menjadi negara hukum. Anies pun menyinggung soal aturan hukum bukan merujuk pada selera seseorang atau kelompok.
Baca juga: Didampingi Prabowo, Jokowi: Presiden Itu Boleh Kampanye dan Memihak
"Sebenarnya kita ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum, di mana semua yang menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum bukan merujuk kepada selera, bukan merujuk kepada kepentingan yang mungkin menempel pada dirinya, mungkin menempel kepada kelompoknya, bernegara itu mengikuti aturan hukum," ujarnya.
Lihat Juga :
