Airlangga Pastikan Bansos Tetap Disalurkan di Masa Pemilu
loading...
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bantuan sosial (bansos) tetap disalurkan pemerintah kepada masyarakat meski di masa pemilu. Foto/Istimewa
A
A
A
BANDUNG - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bantuan sosial (bansos) tetap disalurkan pemerintah kepada masyarakat meski di masa pemilu. Sebab, kata dia, bansos adalah kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan pemilu.
“Pemilu kan tidak bisa semuanya kita stop, karena ini kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan pemilu. Jadi pemerintah akan lanjutkan, karena ini merupakan upaya untuk menjaga daya beli dan menurunkan inflasi,” ujar Airlangga usai acara penyerahan bansos di Kantor Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/1/2024).
Dia menuturkan bahwa daya beli dan inflasi merupakan bagian dari upaya pertumbuhan ekonomi. “Pertumbuhan ekonomi kan enggak bisa dihentikan karena adanya pemilu,” tuturnya.
Airlangga juga memastikan pemberian bansos pemerintah kepada masyarakat tidak memiliki unsur politis. “Ya tentunya kan ini program pemerintah. Dan diberikan masyarakat langsung,” imbuhnya.
Dia pun mengatakan bahwa data penerimaan bantuan tunai dengan bantuan beras 10 kilogram berbeda. Dia mengungkapkan ada selisih jumlah antara penerima bansos beras dengan bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah.
Dia sempat heran mendengar pengakuan sebagian warga yang hadir di acara itu bahwa tidak menerima bansos beras pada bulan sebelumnya, namun menerima pada bulan ini. Saat ditanya Airlangga, sejumlah calon penerima bantuan pangan berupa beras yang hadir dalam temu wicara itu mengaku belum pernah menerima bantuan.
Padahal, data penerimaan bantuan didasarkan data yang sudah ada dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Nah, itu justru yang belum kebagian, kita lihat datanya. Biasanya yang disalahkan kepala desanya," kata Airlangga.
Dia menjelaskan, bantuan beras 10 kg diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan data pemerintah dan survei terakhir DTKS, jumlah penerimanya sebanyak 22 juta orang.
“Pemilu kan tidak bisa semuanya kita stop, karena ini kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan pemilu. Jadi pemerintah akan lanjutkan, karena ini merupakan upaya untuk menjaga daya beli dan menurunkan inflasi,” ujar Airlangga usai acara penyerahan bansos di Kantor Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/1/2024).
Dia menuturkan bahwa daya beli dan inflasi merupakan bagian dari upaya pertumbuhan ekonomi. “Pertumbuhan ekonomi kan enggak bisa dihentikan karena adanya pemilu,” tuturnya.
Airlangga juga memastikan pemberian bansos pemerintah kepada masyarakat tidak memiliki unsur politis. “Ya tentunya kan ini program pemerintah. Dan diberikan masyarakat langsung,” imbuhnya.
Dia pun mengatakan bahwa data penerimaan bantuan tunai dengan bantuan beras 10 kilogram berbeda. Dia mengungkapkan ada selisih jumlah antara penerima bansos beras dengan bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah.
Dia sempat heran mendengar pengakuan sebagian warga yang hadir di acara itu bahwa tidak menerima bansos beras pada bulan sebelumnya, namun menerima pada bulan ini. Saat ditanya Airlangga, sejumlah calon penerima bantuan pangan berupa beras yang hadir dalam temu wicara itu mengaku belum pernah menerima bantuan.
Padahal, data penerimaan bantuan didasarkan data yang sudah ada dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Nah, itu justru yang belum kebagian, kita lihat datanya. Biasanya yang disalahkan kepala desanya," kata Airlangga.
Dia menjelaskan, bantuan beras 10 kg diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan data pemerintah dan survei terakhir DTKS, jumlah penerimanya sebanyak 22 juta orang.
