Indikasi Kecurangan Menguat, Publik Bergerak Kawal Pemilu 2024

JAKARTA - Gerakan publik banyak bermunculan menjelang Pemilu 2024 . Situasi ini menunjukkan besarnya harapan publik untuk pemilu yang beretika dan taat asas.

Beberapa waktu lalu muncul Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang dimotori para tokoh bangsa menyerukan politik beretika. Di sisi lain, muncul ajakan ke publik untuk mengawal pemilu lewat aplikasi seperti Jaga Pemilu, Jaga Suara 2024.

"Saya rasa wajar jika banyak inisiatif publik untuk mengawal jalannya proses pemilu. Inisiatif ini muncul karena publik tidak ingin proses pemilu ini berjalan tidak sesuai dengan prinsip pemilu demokratis," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustyati di Jakarta, Kamis (18/1/2024).



Ninis, sapaan akrabnya, mengungkapkan, situasi saat ini memicu munculnya gerakan publik untuk pemilu. Kekecewaan sekaligus harapan menjadi kesadaran bersama untuk bergerak mengawal pemilu.

"Karena menjelang pemilu ini sudah muncul narasi-narasi agar pemilu tidak curang dan menjaga netralitas pemilu. Beberapa pemberitaan di media juga muncul adanya kecurangan-kecurangan, ada juga kekecewaan masyarakat terhadap lambannya penanganan laporan kecurangan di Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Situasi ini yang memunculkan inisiatif warga," katanya.

Di sisi lain, Ninis juga menilai gerakan masyarakat akan menjadi pencegah dari potensi kecurangan pemilu. "Munculnya inisiatif-inisiatif ini juga menunjukkan bahwa publik juga turut mengawasi, jadi bagi para pihak yang akan curang diingatkan oleh munculnya gerakan-gerakan publik seperti ini," katanya.

Sementara itu, peneliti senior politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Lili Romli mengatakan, sejumlah tokoh nasional dan agama yang tergabung dalam GNB menyampaikan keprihatinan atas penyelenggaraan Pemilu 2024 jauh dari jargon Jujur dan Adil (Jurdil). Mereka juga merasakan adanya sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terkesan melakukan intervensi.



"Saya kira bisa mewakili keprihatinan publik terhadap penyelenggaraan pemilu sekarang, yang ditengarai ada intervensi presiden. Keprihatinan itu perlu direspons oleh presiden, jangan sampai dianggap angin lalu saja," kata Lili.

Menurutnya, tokoh dan masyarakat tidak akan diam. Karena itu, presiden juga diminta peka dan mendengarkan kritikan. "Dengan adanya pernyataan, berarti memang sedang ada tanda-tanda bahwa presiden sudah tidak netral lagi. Pernyataan itu juga menjadi warning bagi presiden agar jangan cawe-cawe dalam pilpres ini," katanya.

Koalisi 01 dan 03
Upaya mengawal potensi kecurangan Pemilu 2024 juga telah mendorong koalisi kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD melakukan komunikasi intensif. Ia memprediksi komunikasi kedua kubu akan berlanjut hingga putaran kedua untuk berkoalisi jika Pilpres 2024 berlangsung dua putaran.

"Saya kira dengan membuka ruang komunikasi tersebut pertanda bahwa mereka yakin akan masuk putaran kedua sehingga perlu ada penjajakan untuk membangun koalisi bersama," katanya.

Prof Lili yakin bahwa komunikasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud dan Timnas Amin tidak hanya terkait potensi terjadinya kecurangan pemilu tapi sebagai dialog awal untuk mencari titik temu dan penyamaan persepsi untuk bersama-sama memenangkan kompetisi.

"Nampaknya mereka lebih awal membangun komunikasi agar jangan sampai didahului oleh kandidat lain, yang kemungkinan juga akan mengajaknya," kata Lili.

Komunikasi awal seperti ini bisa menjadi modal langkah selanjutnya. "Komunikasi awal ini ada titik temu, dapat menjadi modal untuk langkah selanjutnya dalam membangun koalisi. Dengan kata lain, mencoba untuk "mengikatnya" lebih dulu agar tidak lari ke kandidat lain," katanya.