Dorong Digitalisasi Sistem Keuangan, Ganjar-Mahfud: Komitmen Lewat E-Budgeting dan E-Planning
Kamis, 18 Januari 2024 - 10:14 WIB
loading...
A
A
A
Dijelaskan Ganjar, kejaksaan dan kepolisian juga bisa mendorong transparansi untuk proses kepada masyarakat dan penegakan hukum yang bebas dari intimidasi.
Kemudian Ganjar menyinggung soal Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Menurutnya, instrumen LHKPN ini sebenarnya tidaklah sulit. Ketika LHKPN macet, kata dia, kuncinya mudah, tinggal undang KPK, pejabat negara langsung disuruh isi formulir, selesai semuanya.
“Dan inilah pola-pola yang kita lakukan ketika melakukan koordinasi, supervisi dan pencegahan yang kita lakukan. Melibatkan pemerintahan, KPK dan seluruh dunia usaha, termasuk dunia pendidikan adalah cara pencegahan yang bagus,” paparnya.
Baca juga: Ganjar-Mahfud Miliki Solusi Agar RUU Perampasan Aset Tak Mandek
Penguatan LHKPN itu bisa menggunakan sistem whistle blowing melibatkan masyarakat dengan tetap menjamin kerahasiaannya.
Kemudian Ganjar menyinggung soal Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Menurutnya, instrumen LHKPN ini sebenarnya tidaklah sulit. Ketika LHKPN macet, kata dia, kuncinya mudah, tinggal undang KPK, pejabat negara langsung disuruh isi formulir, selesai semuanya.
“Dan inilah pola-pola yang kita lakukan ketika melakukan koordinasi, supervisi dan pencegahan yang kita lakukan. Melibatkan pemerintahan, KPK dan seluruh dunia usaha, termasuk dunia pendidikan adalah cara pencegahan yang bagus,” paparnya.
Baca juga: Ganjar-Mahfud Miliki Solusi Agar RUU Perampasan Aset Tak Mandek
Penguatan LHKPN itu bisa menggunakan sistem whistle blowing melibatkan masyarakat dengan tetap menjamin kerahasiaannya.
(kri)
Lihat Juga :
