Tak Hanya Capres-Cawapres, Masyakarat Juga Penting Ketahui Rekam Jejak Caleg

JAKARTA - Masyarakat didorong mengetahui rekam jejak calon pemimpin, baik dalam kontestasi Pemilu Legislatif ( Pileg ) maupun Pemilihan Presiden ( Pilpres ) 2024. Selama ini masyarakat lebih fokus pada Pilpres dan sedikit mengabaikan Pileg.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati mengatakan, untuk memuwujudkan pemimpunan profetik (jujur, adil, berintegritas, dan berpihak kepada rakyat) harus didukung dengan Parlemen yang baik.

"Jadi jika masyarakat hanya fokus pada pilpres tapi meminggirkan isu pileg itu juga keliru," kata Neni dalam keterangannya, Selasa (16/1/2023).



Neni mengkritisi keterbukaan informasi tentang calon anggota legislatif (caleg) yang terkesan ditutup tutupi. Menurutnya, publik mengalami hambatan dalam mencari rekam jejak caleg.

"Hanya untuk mencari rekam jejak (caleg) saat ini publik mengalami hambatan yang cukup serius terutama pada keterbukaan informasi. Jika kita buka di infopemilu milik KPU ada caleg yang dibuka daftar riwayat hidupnya, ada yang ditutup," ungkapnya.

Berdasarkan catatan DEEP, dari total 28 caleg eks napi koruptor, 17 di antaranya disembunyikan statusnya sebagai mantan narapidana korupsi.

"Integritas sejak awal sudah bermasalah, bagaimana jika masyarakat memilih eks napi koruptor itu yang secara sengaja disembunyikan statusnya oleh KPU," katanya.

Manipulasi data seperti ini merebut hak rakyat dan pemilih untuk mengetahui kebenaran soal rekam jejak mereka, sehingga mereka bisa saja tidak bisa memilih dengan 'jernih'.

"Mereka jelas berupaya memanipulasi penilaian para pemilih. Publik pada akhirnya menjadi tidak tahu bagaimana rekam jejak caleg tersebut, apalagi dia pernah tersangkut kasus korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa," katanya.

Sebelumnya, dalam pertemuan daring bersama dengan diaspora di Amerika Serikat, calon wakil presiden (cawapres) nomor ururt 3, Mahfud MD mengingatkan pentingnya melihat rekam jejak seorang calon pemimpin dan membuktikan visi misi mereka.

"Apakah visi misi yang ditulis, dipidatokan bisa dikonfirmasi oleh rekam jejak. Tetapi saudara harus melihat rekam jejak. Kalau orang mengatakan saya besok jadi presiden atau wakil presiden akan menegakkan hukum, nanti dilihat saja rekam jejak apakah orang-orang ini punya rekam jejak tidak melanggar hukum," kata Mahfud.

Jika calon pemimpin berkata akan melindungi hak asasi manusia (HAM), apakah rekam jejaknya bersih dari pelanggaran HAM.

"Saya ingin membangun demokrasi, apakah yang dibangun demokrais jujur atau tidak? Itu catatan yang harus dikonfirmasi kepada visi misi, karena visi misi selalu ideal yang kadang kala mereka yang dibebani tidak memahami atau tidak ikut mendiskusikannya," kata Mahfud.