Anies Soroti Ketimpangan Akses Kesehatan
loading...
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Foto/Dok MPI/Aldhi Chandra
A
A
A
JAKARTA - Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan menyoroti masih adanya ketimpangan akses kesehatan di Indonesia. Menurutnya, sebanyak 68 persen rumah tangga di luar Pulau Jawa dan Sumatera kesulitan akses kesehatan terutama untuk rumah sakit.
Hal itu disampaikan dalam acara Dialog Nasional mengenai Pembangunan Kesehatan Indonesia yang digagas Komunitas Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KOMPAK) bersama Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) di Birawa Hall Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan secara virtual, Selasa (16/1/2024).
"Bahkan, kalau kita cek menunjukkan 68 persen rumah tangga di luar Jawa dan Sumatera kesulitan mengakses rumah sakit," kata Anies.
Anies juga menyoroti dominasi dokter dan rumah sakit yang hanya terpusat di Jawa-Sumatera. "Ketika sampai bidang kesehatan maka kita lihat 64 persen dokter, 74 persen rumah sakit itu berada di Pulau Jawa dan Sumatera," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu menegaskan, ketimpangan dan ketidakadilan dalam bidang kesehatan tidak boleh dibiarkan. "Artinya ketimpangan dan ketidakadilan tidak boleh dibiarkan, harus dikoreksi," katanya.
Hal itu disampaikan dalam acara Dialog Nasional mengenai Pembangunan Kesehatan Indonesia yang digagas Komunitas Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KOMPAK) bersama Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) di Birawa Hall Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan secara virtual, Selasa (16/1/2024).
"Bahkan, kalau kita cek menunjukkan 68 persen rumah tangga di luar Jawa dan Sumatera kesulitan mengakses rumah sakit," kata Anies.
Anies juga menyoroti dominasi dokter dan rumah sakit yang hanya terpusat di Jawa-Sumatera. "Ketika sampai bidang kesehatan maka kita lihat 64 persen dokter, 74 persen rumah sakit itu berada di Pulau Jawa dan Sumatera," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu menegaskan, ketimpangan dan ketidakadilan dalam bidang kesehatan tidak boleh dibiarkan. "Artinya ketimpangan dan ketidakadilan tidak boleh dibiarkan, harus dikoreksi," katanya.
(zik)
Explore More