Ganjar Pranowo Siap Adu Gagasan Antikorupsi di KPK
Minggu, 14 Januari 2024 - 11:58 WIB
loading...
Pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD siap memenuhi undangan KPK untuk adu gagasan tentang isu antikorupsi. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengaku siap memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk beradu gagasan tentang isu antikorupsi.
Adapun agenda adu gagasan tersebut bertajuk ”Penguatan Anti-Korupsi bagi Penyelenggara Negara ber-Integritas' (Paku Integritas) yang digelar di Gedung KPK Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024. “Oh, dengan senang hati. Itu yang saya tunggu-tunggu,” kata Ganjar di Senayan Park (Spark), Jakarta, Minggu (14/1/2024) pagi.
Ganjar mengatakan, penguatan isu antikorupsi pernah diikutinya saat berlaga pada Pilkada Jawa Tengah pada 2013. Saat itu, sejumlah komisioner KPK datang ke Jawa Tengah, khusus untuk menanyakan ide pemberantasan korupsi kepada seluruh pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur.
Baca juga: Usai Debat Pilpres 2024, Elektabilitas Ganjar-Mahfud Berpotensi Rebound
"Pas giliran saya, saya masih ingat komisionernya mengatakan, Pak Ganjar nggak usah karena tagline-nya sudah Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Tinggal kita lihat hasilnya," katanya.
Ganjar yang terkenal dengan jargon 'Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi' (Tidak korupsi, Tidak membohongi) berhasil membuktikan apa yang dijanjikan kepada konstituen selama menjalani peranannya sebagai orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah. "Sudah 10 tahun hasilnya, mudah-mudahan dari pertanyaan pertama sebagai calon gubernur, saya laksanakan sampai dengan hari ini saya. Ingin banget menceritakan pengalaman saya ini," ucapnya.
Baca juga: Nyawa Jenderal Kopassus Ini Bakal Melayang Jika 1 Menit Terlambat Pindah Tempat saat Operasi Timtim
Terkait pemberantasan korupsi, Ganjar mengaku pernah marah besar pada 27 April 2014 atau setahun setelah menjabat Gubernur Jawa Tengah. Pada saat itu, kata Ganjar, kemarahannya memuncak setelah menyaksikan langsung petugas Dinas Perhubungan (Dishub) di Jembatan Timbang Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menerima uang pelicin dari para kernet. Para kernet setiap melewati Jembatan Timbang wajib memberikan upeti kepada para petugas Dishub antara Rp10.000 hingga Rp20.000.
Setahun berikutnya, pada 2015, kiprah Ganjar dalam memerangi rasuah menuai pujian. KPK memberikan penghargaan. Selain itu, Ganjar juga dikategorikan sebagai Kepala Daerah pelapor gratifikasi terbanyak di Indonesia.
Pada Desember 2023, KPK menyoroti Debat Pertama, khususnya mengenai isu pemberantasan korupsi. Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango mengaku kecewa karena debat yang digelar pada 12 Desember 2023 itu tidak memperlihatkan sebuah gagasan besar tentang masa depan pemberantasan korupsi.
"Semalam saya ikuti juga karena diundang menyaksikan debat kusir, eh maaf debat capres. Capek-capek dari sini saya bela-belain, saya ingin mendengar ada konsep pemberantasan korupsi, enggak terlihat bisa ditawarkan oleh beliau," kata Nawawi.
Adapun agenda adu gagasan tersebut bertajuk ”Penguatan Anti-Korupsi bagi Penyelenggara Negara ber-Integritas' (Paku Integritas) yang digelar di Gedung KPK Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024. “Oh, dengan senang hati. Itu yang saya tunggu-tunggu,” kata Ganjar di Senayan Park (Spark), Jakarta, Minggu (14/1/2024) pagi.
Ganjar mengatakan, penguatan isu antikorupsi pernah diikutinya saat berlaga pada Pilkada Jawa Tengah pada 2013. Saat itu, sejumlah komisioner KPK datang ke Jawa Tengah, khusus untuk menanyakan ide pemberantasan korupsi kepada seluruh pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur.
Baca juga: Usai Debat Pilpres 2024, Elektabilitas Ganjar-Mahfud Berpotensi Rebound
"Pas giliran saya, saya masih ingat komisionernya mengatakan, Pak Ganjar nggak usah karena tagline-nya sudah Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Tinggal kita lihat hasilnya," katanya.
Ganjar yang terkenal dengan jargon 'Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi' (Tidak korupsi, Tidak membohongi) berhasil membuktikan apa yang dijanjikan kepada konstituen selama menjalani peranannya sebagai orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah. "Sudah 10 tahun hasilnya, mudah-mudahan dari pertanyaan pertama sebagai calon gubernur, saya laksanakan sampai dengan hari ini saya. Ingin banget menceritakan pengalaman saya ini," ucapnya.
Baca juga: Nyawa Jenderal Kopassus Ini Bakal Melayang Jika 1 Menit Terlambat Pindah Tempat saat Operasi Timtim
Terkait pemberantasan korupsi, Ganjar mengaku pernah marah besar pada 27 April 2014 atau setahun setelah menjabat Gubernur Jawa Tengah. Pada saat itu, kata Ganjar, kemarahannya memuncak setelah menyaksikan langsung petugas Dinas Perhubungan (Dishub) di Jembatan Timbang Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menerima uang pelicin dari para kernet. Para kernet setiap melewati Jembatan Timbang wajib memberikan upeti kepada para petugas Dishub antara Rp10.000 hingga Rp20.000.
Setahun berikutnya, pada 2015, kiprah Ganjar dalam memerangi rasuah menuai pujian. KPK memberikan penghargaan. Selain itu, Ganjar juga dikategorikan sebagai Kepala Daerah pelapor gratifikasi terbanyak di Indonesia.
Pada Desember 2023, KPK menyoroti Debat Pertama, khususnya mengenai isu pemberantasan korupsi. Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango mengaku kecewa karena debat yang digelar pada 12 Desember 2023 itu tidak memperlihatkan sebuah gagasan besar tentang masa depan pemberantasan korupsi.
"Semalam saya ikuti juga karena diundang menyaksikan debat kusir, eh maaf debat capres. Capek-capek dari sini saya bela-belain, saya ingin mendengar ada konsep pemberantasan korupsi, enggak terlihat bisa ditawarkan oleh beliau," kata Nawawi.
(cip)
Lihat Juga :
