Analis: Estafet Kepemimpinan yang Diungkap Kapolri Masih Dalam Koridor Netralitas
Sabtu, 13 Januari 2024 - 14:09 WIB
loading...
Analis Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menyebut ungkapan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo soal estafet kepemimpinan masih dalam koridor netralitas. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ungkapan estafet kepemimpinan yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menuai polemik di publik. Sebagian pihak memaknai estafet kepemimpinan sebagai keberpihakan Kapolri terhadap salah satu pasangan capres-cawapres .
Analis Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menyebut ungkapan Kapolri tersebut masih dalam koridor netralitas.
Baca juga: Begini Penjelasan Polri Terkait Pernyataan Kapolri Soal Estafet Kepemimpinan
“Konteksnya adalah Kapolri menyampaikan hal tersebut pada momentum perayaan dan ibadah Natal 2023. Itu tidak bisa dimaknai sebagai instruksi. Karo Penmas Polri juga sudah mengklarifikasi hal itu,” ujar pria yang akrab dipanggil Simon, Sabtu (13/1/2024).
Pria yang juga Rektor Institut Sains dan Teknologi al-Kamal itu menjelaskan tidak semua ungkapan Kapolri selalu dalam koridor pelaksanaan tugas. Ada konteks yang harus dibaca secara utuh.
“Dalam konteks kegiatan perayaan dan ibadah Natal 2023, saya kira sebagai warga negara sah-sah saja Kapolri mengungkapkan harapannya terhadap keberlanjutan negeri ini. Tidak ada arahan atau pernyataan spesifik yang menunjukkan dukungan ke salah satu calon,” jelas Simon.
Simon melanjutkan Pemilu 2024 memang sebentar lagi akan dilaksanakan, apa pun ungkapan Kapolri atau pejabat lain sangat terbuka untuk ditafsir oleh sejumlah pihak sebagai dukung mendukung.
”Secara politik wajar saja ada upaya mengambil keuntungan dengan cara penggiringan opini terhadap sejumlah aktor yang berpengaruh, apalagi ini Kapolri,” kata Simon.
Saat ditanya apakah ungkapan estafet kepemimpinan akan mengganggu netralitas Polri? Simon menjawab bahwasannya ungkapan itu sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap netralitas Polri.
“Sejak awal, Polri itu sudah menegaskan komitmennya. Konsisten hingga sekarang. Instruksi Kapolri kepada seluruh jajaran Polri se-Indonesia sudah jelas. Polri telah menjalankan tugas sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” kata Simon.
Namun demikian, Simon mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh sejumlah pandangan-pandangan yang menafsirkan pernyataan Kapolri tersebut dengan cara yang utuh.
“Kita harus waspada terhadap ancaman dan gangguan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Sejauh ini, tahapan pemilu telah berjalan dengan baik, jangan sampai isu-isu yang muncul mengganggu fokus Polri untuk mensukseskan Pemilu 2024,” tutur Simon.
Di tengah masifnya penggunaan media sosial sekarang ini, penyebaran disinformasi, berita hoaks, dan agitasi yang mengarah pada polarisasi masyarakat pada Pemilu 2024 berpeluang sangat besar.
Baca juga: Respons Pernyataan Kapolri, TPN Ganjar-Mahfud Sepakat Harus Ada Kesinambungan Kepemimpinan
“Mari kita tetap menjaga persatuan untuk Pemilu 2024 damai guna menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkas Simon.
Analis Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menyebut ungkapan Kapolri tersebut masih dalam koridor netralitas.
Baca juga: Begini Penjelasan Polri Terkait Pernyataan Kapolri Soal Estafet Kepemimpinan
“Konteksnya adalah Kapolri menyampaikan hal tersebut pada momentum perayaan dan ibadah Natal 2023. Itu tidak bisa dimaknai sebagai instruksi. Karo Penmas Polri juga sudah mengklarifikasi hal itu,” ujar pria yang akrab dipanggil Simon, Sabtu (13/1/2024).
Pria yang juga Rektor Institut Sains dan Teknologi al-Kamal itu menjelaskan tidak semua ungkapan Kapolri selalu dalam koridor pelaksanaan tugas. Ada konteks yang harus dibaca secara utuh.
“Dalam konteks kegiatan perayaan dan ibadah Natal 2023, saya kira sebagai warga negara sah-sah saja Kapolri mengungkapkan harapannya terhadap keberlanjutan negeri ini. Tidak ada arahan atau pernyataan spesifik yang menunjukkan dukungan ke salah satu calon,” jelas Simon.
Simon melanjutkan Pemilu 2024 memang sebentar lagi akan dilaksanakan, apa pun ungkapan Kapolri atau pejabat lain sangat terbuka untuk ditafsir oleh sejumlah pihak sebagai dukung mendukung.
”Secara politik wajar saja ada upaya mengambil keuntungan dengan cara penggiringan opini terhadap sejumlah aktor yang berpengaruh, apalagi ini Kapolri,” kata Simon.
Saat ditanya apakah ungkapan estafet kepemimpinan akan mengganggu netralitas Polri? Simon menjawab bahwasannya ungkapan itu sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap netralitas Polri.
“Sejak awal, Polri itu sudah menegaskan komitmennya. Konsisten hingga sekarang. Instruksi Kapolri kepada seluruh jajaran Polri se-Indonesia sudah jelas. Polri telah menjalankan tugas sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” kata Simon.
Namun demikian, Simon mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh sejumlah pandangan-pandangan yang menafsirkan pernyataan Kapolri tersebut dengan cara yang utuh.
“Kita harus waspada terhadap ancaman dan gangguan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Sejauh ini, tahapan pemilu telah berjalan dengan baik, jangan sampai isu-isu yang muncul mengganggu fokus Polri untuk mensukseskan Pemilu 2024,” tutur Simon.
Di tengah masifnya penggunaan media sosial sekarang ini, penyebaran disinformasi, berita hoaks, dan agitasi yang mengarah pada polarisasi masyarakat pada Pemilu 2024 berpeluang sangat besar.
Baca juga: Respons Pernyataan Kapolri, TPN Ganjar-Mahfud Sepakat Harus Ada Kesinambungan Kepemimpinan
“Mari kita tetap menjaga persatuan untuk Pemilu 2024 damai guna menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkas Simon.
(kri)
Lihat Juga :
