Pernyataan Jokowi Soal Ubah Format Debat Perkuat Indikasi Ketidaknetralan di Pemilu

Rabu, 10 Januari 2024 - 19:32 WIB
loading...
Pernyataan Jokowi Soal...
Perludem khawatir akan ada intervensi terhadap KPU menyusul komentar Presiden Jokowi terkait evaluasi format debat. Foto/MPI
A A A
JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) khawatir akan ada intervensi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu menyusul komentar Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait evaluasi format debat.

“Kekhawatirannya adalah jika ada intervensi kepada penyelenggara pemilu. Jadi sebaiknya kita percayakan saja pada penyelenggara pemilu,” tegas Direktur Eksekutif Perludem Khairunnisa Nur Agustyati di Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Khairunnisa berharap KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan bersikap profesional sehingga jalannya pemilu tidak terganggu, terjaga jujur dan adilnya. “Saya rasa sekarang semua mengawasi, baik publik, pengawas pemilu, dan juga antarpeserta pemilu juga mengawasi penyelenggara pemilu untuk bisa independen,” ujarnya.

Baca juga: Jokowi Kecewa Debat Capres Serang Personal, Mahfud MD: Ndak Ada Pertanyaan Mengarah ke Rahasia Negara

Terkait kritik presiden tentang format debat, lata dia, sikap tersebut menimbulkan beragam asumsi di publik. ”Dengan presiden memberikan komentar atau catatan terkait dengan format debat justru ini akan menjadi pertanyaan publik dan bisa memunculkan asumsi bahwa presiden ikut mengurusi sampai ke hal-hal yang teknis penyelenggaraan pemilu,” jelasnya.

Kritik presiden pun diabaikan oleh KPU, tidak mengubah format debat. "Karena kalau diubah, nanti jadi pertanyaan, kenapa diubah? Karena sudah tiga kali debat, kenapa polanya diubah? Jadi, kalau sudah jadi pola, sudah pakemnya, ya kita ikuti. Kalau ada perubahan pasti akan menimbulkan pertanyaan berikutnya," jelas Ketua KPU Hasyim Asyari.

Baca juga: Respons Debat Capres, Jokowi: Substansi Visi Tidak Kelihatan, Justru Saling Serang

Senada dengan Ketua KPU, Perludem menilai format yang ada sekarang sudah disepakati semua tim pasangan calon, sehingga harusnya tidak menjadi masalah. “Format debat yang ada ini kan sebetulnya formatnya juga sudah disepakati juga dengan tim pasangan calon, dan KPU memutuskannya secara independen,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar format debat Pilpres 2024 dievaluasi. Jokowi menganggap debat ketiga pilpres yang dihelat Minggu, 7 Januari 2024 lalu tidak edukatif karena banyak serangan yang bersifat personal. "Saya kira akan banyak yang kecewa sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup," kata Jokowi.

Jokowi menyebut, serang menyerang wajar dalam debat asalkan seputar kebijakan atau visi dan bukan personal. Menurut Jokowi debat yang saling serang personal tidak memberikan edukasi kepada masyarakat dan malah mengaburkan gagasan para paslon.

Seperti diketahui, tiga calon presiden yang beradu gagasan adalah Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Tema debat seputar pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional, dan politik luar negeri.

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, A. Bakir Ihsan menilai Presiden Jokowi sebaiknya membatasi diri untuk tidak merespons atau mengomentasi debat capres.

"Sebaiknya Presiden membatasi diri dalam mengomentari debat kandidat karena sejatinya dia berdiri di atas semua calon, walaupun fakta menunjukkan indikasi kuat keberpihakannya pada calon tertentu," terangnya.

Sebelumnya, pernyataan kekecewaan Jokowi terkait debat disinyalir menyiratkan keberpihakan dan respons dari buruknya performa Prabowo Subianto saat berhadapan dengan Anies Baswedan di panggung Debat Capres yang diselenggarakan KPU.

Menurutnya, pernyataan presiden itu juga memperkuat indikasi keberpihakan presiden. "Presiden punya pandangan tersendiri terhadap materi debat, kebetulan pandangannya sama dengan Prabowo. Fakta ini semakin mengindikasikan Prabowo adalah representasi Jokowi," katanya.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
KPU Kaji Penerapan E-Voting...
KPU Kaji Penerapan E-Voting untuk Pemilu di Luar Negeri, Ini Alasannya
DKPP Pecat Ketua Bawaslu...
DKPP Pecat Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw karena Terbukti Masih Berstatus ASN
Partai Perindo Dorong...
Partai Perindo Dorong Aturan Pemilu Harus Adil dan Setara: Nomor Urut Parpol Dikocok Ulang
MK: Parpol Melanggar...
MK: Parpol Melanggar Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Bakal Didiskualifikasi
PKB: Jangan Justru saat...
PKB: Jangan Justru saat Terjadi Politik Uang, Bawaslunya Malah Hilang
Bawaslu Usul Blacklist...
Bawaslu Usul Blacklist Pelaku Money Politics dalam Pemilu, Golkar: Bisa Jadi Alternatif Penegakan Hukum
KPU Jakarta Timur Dorong...
KPU Jakarta Timur Dorong Parpol Memperbarui Data
Upaya Minimalkan Politik...
Upaya Minimalkan Politik Uang, Bawaslu Kaji Sistem Transaksi Nontunai
DPD Perindo Jaktim Optimistis...
DPD Perindo Jaktim Optimistis Lolos Verifikasi 2027, Matangkan Struktur lewat Rakorda
Rekomendasi
Menkeu AS Sebut Zelensky...
Menkeu AS Sebut Zelensky Bajingan Kecil Bertingkah seperti Mr Bean yang Sakau
Drama Injury Time, Jerman...
Drama Injury Time, Jerman Tekuk Pantai Gading 2-1 dan Lolos ke 32 Besar
10 Pesawat Militer Termahal...
10 Pesawat Militer Termahal di Dunia, Harga 7 Bomber B-2 Hampir Setara Anggaran MBG Indonesia
Berita Terkini
Ajak Elite Politik Jaga...
Ajak Elite Politik Jaga Stabilitas Politik dan Konsisten Bersikap, Misbakhun: Jangan Ambigu
Darurat Pemasangan Kabel...
Darurat Pemasangan Kabel di Area Jakarta
Ribuan Desa Belum Teraliri...
Ribuan Desa Belum Teraliri Listrik, Menteri Bahlil Siapkan Anggaran Rp10 Triliun
Prabowo Ucapkan Selamat...
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-65 untuk Jokowi
KSP: MBG Terus Berlanjut,...
KSP: MBG Terus Berlanjut, Tata Kelola dan Pengawasan Diperkuat
Perkuat Nasionalisme,...
Perkuat Nasionalisme, TNI Gelar Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026 di 1.500 Lokasi
Infografis
10 Wonderkid Calon Bintang...
10 Wonderkid Calon Bintang di Piala Dunia 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved