Gelar Diskusi Soal M Natsir, PKS Paparkan Peran Tokoh Islam

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini meminta agar momentum sejarah yang diciptakan M Natsir memotivasi umat Islam untuk sekuat tenaga mempertahankan serta mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga kedaulatan Republik.

Jazuli menambahkan, umat Islam seyogyanya menjadi pelopor konsensus kebangsaan dalam rangka mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjaga kedaulatan Indonesia.

"Di sini, tidak boleh ada sekat, tidak boleh ada yang merasa paling NKRI atau paling merah putih, sambil menuduh yang lain tidak NKRI dan tidak merah putih," kata Jazuli saat diskusi bertajuk Memperkokoh NKRI, Mengembalikan Kedaulatan Bangsa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Kegiatan itu digelar Fraksi PKS dalam rangka memperingati Mosi Integral M Natsir 3 April 1950.

Jazuli mengatakan, Fraksi PKS setiap tahun menyelenggarakan peringatan Mosi Integral Natsir, yang dianggap sangat penting dalam sejarah NKRI. Karena melalui mosi itu, lanjut dia, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan kokoh hingga hari ini.

"Mosi Integral adalah momentum bersejarah yang lahir dari gagasan brilian seorang M Nasir yang kita kenal sebagai politikus muslim yang juga Ketua Umum Masyumi. Hal ini sekaligus menandakan bahwa tokoh-tokoh Islam begitu jelas dan kuat kontribusi dan pembelaannya terhadap NKRI. Ini juga bukti umat Islam adalah tulang punggung NKRI," tutur Jazuli.

Dia menjelaskan, Mosi Integral M Natsir mengandung pelajaran penting bagi bangsa Indonesia bahwa upaya mempertahankan negara kesatuan dan kedaulatan bangsa tidak mudah.

Jazuli melanjutkan, penjajah sengaja membagi negara dalam negara-negara bagian agar mudah memecah belah. Hal itu yang ditentang Natsir dalam mosinya.

Dia menambahkan, melalui peringatan sejarah Mosi Integral itu, masyarakat harus bersikap kritis dan waspada terhadap setiap upaya yang merongrong kewibawaan NKRI dan melemahkan kedaulatan bangsa dalam seluruh aspeknya.

"Kita punya ideologi dan dasar negara, yaitu Pancasila yang harus kita jaga dari rongrongan dan praktik ideologi yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengannya," kata anggota Komisi I DPR ini.

Pertama, konsep ekonomi kerakyatan berdasarkan nilai-nilai Pancasila harus dipertahankan di tengah praktik ekonomi liberal kapitalistik yang semakin menguat.

Menurut Jazuli, Indonesia harus semakin berdaulat secara ekonomi, berswasembada dan orientasi ekspor. Jangan malah membesarkan impor dan utang negara.

Kedua, dia mengatakan, dalam aspek politik jangan sampai atas nama demokrasi mempraktekkan kebebasan yang kebablasan, menghalalkan segala cara, tidak taat aturan dan etika, juga money politics.

Ketiga, dalam aspek budaya bangsa ini terkenal dengan adat istiadat, nilai agama dan budaya yang luhur.

Menurut dia, nilai itu mulai luntur dan perlahan tergantikan dengan budaya liberal, kebarat-baratan yang tampak dari pergaulan bebas, cara berpakaian yang tidak senonoh, hilangnya sopan santun terhadap orang tua, guru, dan ulama. Termasuk maraknya prevalensi penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.

Dia berpendapat, itu semua secara akumulatif akan melemahkan pertahanan, keamanan, dan kedaulatan Indonesia sebagai bangsa.

Jazuli juga meminta masyarakat mewaspadai perang modern berupa proxy war, yaitu upaya pelemahan bangsa oleh pihak luar melalui pelemahan budaya, ekonomi, politik, dan adu domba sesama rakyat.

"NKRI dan kedaulatan bangsa tidak mungkin dimiliki dan dijaga sendirian oleh satu kelompok saja, tapi harus dimiliki dan dijaga oleh seluruh komponen bangsa, sebagaimana Natsir mencetuskan gagasan Mosi Integral yang kemudian didukung secara aklamasi oleh seluruh komponen politik dan seluruh rakyat Indonesia," tuturnya.