Kemlu Usung Bandung Spirit Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia
loading...
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menerapkan semangat Bandung Spirit dalam kebijakan luar negerinya. Khususnya dalam membangun kerja sama dengan negara-negara Afrika.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, Presiden Jokowi memerintahkan agar Indonesia memperluas potensi pasar luar negeri yang lain seperti di Benua Afrika.
Menurut Retno, perluasan pasar ke negara-negara Afrika ini mengusung semangat yang diwariskan oleh Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 yang dikenal dengan Bandung Spirit.
"Kita betul-betul ingin memberikan makna dari Bandung Spirit yang mengobarkan semangat antarselatan-selatan. Oleh karena itu, tahun ini Bapak Presiden mengunjungi beberapa negara Afrika dalam konteks memperkuat kerja sama selatan-selatan termasuk kerja sama ekonomi," ujar Retno, Sabtu (6/1/2024).
Retno menyebut, kolaborasi Kemlu bersama Kementerian Investasi/BKPM, dan Kementerian Perdagangan dengan melakukan sejumlah gebrakan dalam diplomasi ekonomi membawa dampak besar bagi perekonomian Indonesia selama dua tahun terakhir ini.
Pertama, diplomasi ekonomi terkait ekspor perdagangan ekonomi yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan data Kemlu yang berhasil dikumpulkan sejak Januari hingga November 2023, perdagangan ekspor Indonesia mencapai USD439,1 miliar.
"Tren ekonomi perdagangan ekspor kita dari waktu ke waktu terus meningkat dan Indonesia mengalami surplus. Demikkian juga investasi makin banyak yang masuk." katanya.
Langkah lain dari kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia juga terlihat pada penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali 2022. Pada KTT G20 Bali, Kemlu melakukan langkah out of the box dengan membuat daftar proyek yang dikerjasamakan.
Langkah serupa juga dilakukan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN, di mana melalui ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF) Indonesia berhasil memperoleh 93 proyek dengan nilai USD38,2 miliar.
"Gebrakan diplomasi ekonomi lain yang dilakukan Kemlu adalah melalui perundingan demi mengurangi hambatan-hambatan perdagangan Indonesia," ujarnya.
Salah satunya perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) terkait diskriminasi produk-produk Indonesia, seperti kelapa sawit dan juga terkait hilirisasi industri.
"Indonesia sendiri terus memperjuangkan hilirisasi untuk seluruh produk berbahan minyak sawit yang ditentang Eropa karena dianggap merusak lingkungan. Faktanya minyak sawit lebih ramah dari sisi lingkungan dibanding Bunga Matahari dan kanola yang banyak ditanam negara Eropa untuk pembuatan minyak goreng," ujarnya.
Adapun pohon sawit bisa bertahan hidup selama 25 tahun, bahkan 30 tahun. Sementara Bunga Matahari, setiap enam bulan harus dipanen. Saat itu, tanaman Bunga Matahari atau kanola harus ditebang habis dan ditanam ulang.
Kebijakan Indonesia yang membuat geram Eropa adalah ketika Indonesia menghentikan ekspor bijih nikel sejak 2020. Kebijakan itu diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan nilai tambah untuk negara.
Retno menilai tambah nikel Indonesia telah melonjak menjadi sekitar USD30-33 miliar atau sekitar Rp450 triliun pada 2022 dari sebelumnya saat masih mengekspor bijih nikel hanya sekitar USD1,1 miliar atau sekitar Rp17 triliun.
"Kita masih mencoba negosisasi dengan Uni Eropa untuk Indonesia terkait perundingan IEU CEPA. Sementara perundingan yang lain juga sudah dilakukan dengan beberapa negara Afrika," ujar Retno
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, Presiden Jokowi memerintahkan agar Indonesia memperluas potensi pasar luar negeri yang lain seperti di Benua Afrika.
Menurut Retno, perluasan pasar ke negara-negara Afrika ini mengusung semangat yang diwariskan oleh Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 yang dikenal dengan Bandung Spirit.
"Kita betul-betul ingin memberikan makna dari Bandung Spirit yang mengobarkan semangat antarselatan-selatan. Oleh karena itu, tahun ini Bapak Presiden mengunjungi beberapa negara Afrika dalam konteks memperkuat kerja sama selatan-selatan termasuk kerja sama ekonomi," ujar Retno, Sabtu (6/1/2024).
Retno menyebut, kolaborasi Kemlu bersama Kementerian Investasi/BKPM, dan Kementerian Perdagangan dengan melakukan sejumlah gebrakan dalam diplomasi ekonomi membawa dampak besar bagi perekonomian Indonesia selama dua tahun terakhir ini.
Pertama, diplomasi ekonomi terkait ekspor perdagangan ekonomi yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan data Kemlu yang berhasil dikumpulkan sejak Januari hingga November 2023, perdagangan ekspor Indonesia mencapai USD439,1 miliar.
"Tren ekonomi perdagangan ekspor kita dari waktu ke waktu terus meningkat dan Indonesia mengalami surplus. Demikkian juga investasi makin banyak yang masuk." katanya.
Langkah lain dari kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia juga terlihat pada penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali 2022. Pada KTT G20 Bali, Kemlu melakukan langkah out of the box dengan membuat daftar proyek yang dikerjasamakan.
Langkah serupa juga dilakukan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN, di mana melalui ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF) Indonesia berhasil memperoleh 93 proyek dengan nilai USD38,2 miliar.
"Gebrakan diplomasi ekonomi lain yang dilakukan Kemlu adalah melalui perundingan demi mengurangi hambatan-hambatan perdagangan Indonesia," ujarnya.
Salah satunya perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) terkait diskriminasi produk-produk Indonesia, seperti kelapa sawit dan juga terkait hilirisasi industri.
"Indonesia sendiri terus memperjuangkan hilirisasi untuk seluruh produk berbahan minyak sawit yang ditentang Eropa karena dianggap merusak lingkungan. Faktanya minyak sawit lebih ramah dari sisi lingkungan dibanding Bunga Matahari dan kanola yang banyak ditanam negara Eropa untuk pembuatan minyak goreng," ujarnya.
Adapun pohon sawit bisa bertahan hidup selama 25 tahun, bahkan 30 tahun. Sementara Bunga Matahari, setiap enam bulan harus dipanen. Saat itu, tanaman Bunga Matahari atau kanola harus ditebang habis dan ditanam ulang.
Kebijakan Indonesia yang membuat geram Eropa adalah ketika Indonesia menghentikan ekspor bijih nikel sejak 2020. Kebijakan itu diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan nilai tambah untuk negara.
Retno menilai tambah nikel Indonesia telah melonjak menjadi sekitar USD30-33 miliar atau sekitar Rp450 triliun pada 2022 dari sebelumnya saat masih mengekspor bijih nikel hanya sekitar USD1,1 miliar atau sekitar Rp17 triliun.
"Kita masih mencoba negosisasi dengan Uni Eropa untuk Indonesia terkait perundingan IEU CEPA. Sementara perundingan yang lain juga sudah dilakukan dengan beberapa negara Afrika," ujar Retno
(cip)