Mantan Sekjen Kemhan Ungkap Prabowo Tidak Punya Buku Putih Pertahanan Indonesia

JAKARTA - Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Laksamana Madya (Laksdya) Purnawirawan (Purn) Agus Setiadji mengungkapkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto tidak memiliki Buku Putih Pertahanan Indonesia.

Fakta itu diungkapkan Laksdya (Purn) Agus Setiadji dalam Podcast LanjutGan dengan host Reinhard Sirait, Jumat, 5 Januari 2024.

"Itulah pentingnya sebuah Buku Putih Pertahanan Indonesia. Buku Putih itu selalu dibikin oleh menteri pertahanan. Namun saya belum lihat Buku Putih Menteri Pertahanan Tahun 2020-2024 apakah sudah diterbitkan?" ucap Agus Setiadji dengan nada bicara heran.



Menurut Agus, Buku Putih Pertahanan Indonesia adalah sebuah proses untuk menyampaikan kepada masyarakat dalam negeri dan luar negeri tentang rencana ke depan dalam satu Rencana Strategis (Renstra) Pertahanan Indonesia.

"Setiap Menhan harus punya Buku Putih Pertahanan Indonesia. Lazimnya Menteri Pertahanan setiap awal menjabat, dia akan membuat Buku Putih. Namun Saya belum melihat Menhan sekarang membuat itu," kata Agus.



Agus mengatakan, dirinya pernah mempertanyakan soal itu ke Menhan dan dijawab bila diperlukan maka akan dibuat. Namun pada kenyataan sampai saat ini belum ada Buku Putih Pertahanan Indonesia.

Agus menjelaskan, Buku Putih itu adalah pertanggungjawaban pemerintah dalam arti adalah Menteri Pertahanan kepada masyarakat tentang kebijakan pertahanan negara dan juga meliputi rencana alat pertahanan yang akan dibeli.

"Juga kepada negara sahabat. Buku Butih harus bisa menjelaskan kepada negara sahabat tentang kebijakan pertahanan Indonesi. Sewaktu menjabat Sekjen Kemenhan, saya mendapat masukan dari negara sahabat seperti dari Australia, dari Singapura. Negara sahabat itu menjelaskan isi Buku Putih negara sahabat seperti ini. Namun tidak perlu sampai mendetail kepada hal yang rahasia," jelas Agus.

Buku Putih Pertahahan Negara, kata Agus, merupakan bagian dari upaya menjaga komunikasi, menjaga kondisi ekonomi dan juga bentuk pertanggungjawaban Kemenhan kepada masyarakat bahwa tahun ini, Renstra Kemenhan akan melaksanakan kegiatan dan pengadaan dengan tujuan seperti ini.

Kemudian kepada negara lain juga disampaikan bahwa negara Indonesia melaksanakan pengadaan senjata ini dalam rangka untuk balancing power, bukan untuk menyerang anda (negara sahabat). "Itulah pentingnya Buku Putih Pertahanan karena Buku Putih tidak hanya disampaikan ke internal tapi juga ke eksternal," ujar Agus.

Agus menjelaskan, dalam Buku Putih itu juga menyampaikan tentang rencana pembelian alutsista. Contohnya, saat Agus menjadi Deputi Politik Luar Negeri Kemenhan RI, dirinya didatangi Dirjen Kemenhan Australia.

"Mereka menyampaikan, Pak, 5 tahun ke depan kami (Australia) akan beli kapal selam seperti ini. Bukan tujuannya untuk meyerang negara Bapak tapi tujuannya balancing power, sebab kami (Australia) melihat risiko di atas (perairan Australia) yang lebih tinggi lagi. Begitu penjelasan Buku Putih dari Kemenhan Australia," kata Agus menceritkan pengalamannya.

Agus mengatakan, penjelasan yang ada di Buku Putih Kemenhan tidak perlu detail seperti misalnya negaranya akan melakukan pengadaan kapal selam model ini dengan kemampuan seperti ini. Penjelasan Buku Putih tidak perlu sedetail itu.

Selain itu, kata Agus, di dalam Buku Putih itu juga menjelaskan tentang adanya risiko ancaman terhadap pertahanan sebuah negara. Di dalam Buku Putih itu, bisa dilihat risiko ancaman sebuah negara itu seperti apa.

Menurut Agus, kalau hingga saat ini Menhan tidak mempunyai Buku Putih Pertahanan maka hal itu menjadi pertanyaan masyarakat. "Padahal seharusnya dalam Buku Putih Pertahanan Negara itu masyarakat bisa paham, ternyata tujuan negara melakukan pengadaan senjata seperti ini untuk apa," kata Agus