Bamsoet Dorong IPU Dukung Indonesia Jadi Anggota Tidak Tetap DK-PBB

JAKARTA - Selain mendorong Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menyoroti isu kemanusiaan, illegal fishing, hingga terorisme di Sidang The Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-138 di Jenewa, Swiss, Sabtu (24/3/2018).

Dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Argentina, Turki, Vietnam, Sudan, serta Delegasi ASEAN+3 di hari pertama itu, politisi Golkar dengan yang akrab disapa Bamsoet ini menekankan pentingnya peningkatan kerja sama antarparlemen dan pemerintahan dalam tatanan global yang lebih baik.

Bamsoet juga meminta anggota IPU memberikan dukungan terhadap pencalonan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamaman Perserikatan Bangsa-bangsa (DK-PBB) pada 2019-2020.

Poin penting yang dibahas dalam pertemuan ini difokuskan membahas perlindungan untuk pengungsi dan migrasi internasional. Di pertemuan tersebut Bamsoet juga menanggapi keinginan Ketua Parlemen Argentina Federico Pinedo agar Argentina untuk menjadi pihak pada TAC-ASEAN.

"Indonesia secara sungguh-sungguh akan menggalang dukungan dari negara-negara ASEAN untuk Argentina," kata Bamsoet melalui pesan elektronik," Minggu (25/3/2018).

Bamsoet mengemukakan, isu lain yang menjadi diskusi hangat dalam pertemuan bilateral itu antara lain penanggulangan terorisme, kejahatan kemanusiaan dan pengungsi Rohingya di Bangladesh. Indonesia dipastikan terus mendesak Pemerintah Myanmar untuk menciptakan stabilitas dan menghentikan kekerasan di Rakhine.

"Bahkan Indonesia mendorong Myanmar melaksanakan rekomendasi Komisi Kofi Annan," tegas Bamsoet.

Khusus terhadap Ketua Parlemen Vietnam Nguyen Thi Kim Nga, Bamsoet meminta Vietnam bisa bekerja sama dalam pemberantasan illegal fishing. Tak hanya itu, hubungan bilateral melalui kerja sama di bidang otomotif diharapkannya dapat meningkatkan target nilai perdagangan Indonesia-Vietnam dari US$ 5 miliar pada tahun 2015 menjadi US$ 10 miliar pada tahun 2018.

Sementara kepada Ketua Parlemen Turki Ismail Kahraman yang merupakan salah satu orang terkuat di Turki, Bamsoet mengajak agar Turki dan Indonesia terus bekerja sama dalam mengatasi krisis Rohingya, khususnya di forum OKI.

Ajakan itu disambut baik okeh Kahraman, mengingat Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan Turki sebagai salah satu negara Muslim demokratis yang paling berpengaruh di dunia, dapat saling bersinergi sebagai focal point dunia Islam dalam memperjuangkan hak-hak kemanusiaan seperti yang terjadi di Palestina dan Rohingya.

"Ada 1,7 miliar penduduk muslim di seluruh dunia, dan 500 jutanya ada di Indonesia.” ucap Bamsoet menyampaikan pesan Kahraman.

Sidang IPU ke-138 yang berlangsung sejak tanggal 24 hingga 26 Maret 2018 ini diikuti oleh 146 negara dan dihadiri langsung oleh 69 ketua parlemen (DPR) dari negara-negara tersebut di Gedung CICG Jenewa, Swiss. Total peserta di pertemuan ini sebanyak 1.539 anggota delegasi, termasuk 12 anggota delegasi dan 3 adviser dari DPR RI yang dipimpin Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

Selain Pimpinan dan anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Nurhayati Assegaf, Bara Hasibuan, Budisatrio Djiwandono, juga turut dalam rombongan wakil ketua DPR RI Fadli Zon dan Fahri Hamzah, serta Anggota DPR Ahmad Sahroni, M Misbakhun, Agun Gunandjar Sudarsa, dan Johnny G Plate.