Perkuat Bansos untuk Masyarakat, Capres Ganjar Pranowo Akan Lakukan Ini

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo harus lebih lugas dalam menyampaikan program-program bantuan sosial (bansos) yang akan diberikan jika terpilih menjadi presiden.

“Kelas pemilih bawah lebih senang program yang langsung diterima, seperti BLT, bansos, PKH, dan lainnya. Ganjar bisa saja mempromosikan menambah jumlah penerima dan jumlah nominal,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, Jumat (5/1/2024).

Tidak bisa dipungkiri masyarakat Indonesia masih terbiasa dengan sesuatu yang instan. Asal dapat bantuan, urusan teknis itu belakangan. “Tentu, masyarakat tidak tertarik dengan bagaimana cara mendapatkan keuntungan, mereka lebih senang langsung diberi," sebut Dedi.



Karena itu, sebagai calon presiden dari partai wong cilik PDIP, Dedi menyarankan Ganjar lebih lugas dan tegas menyampaikan program-program bantuan sosial yang akan dia berikan jika dia berhasil terpilih menjadi presiden. "PDIP seharusnya menggunakan ilustrasi yang tegas," tandas Dedi.

Sebelumnya, Capres Ganjar menegaskan, dirinya akan tetap melanjutkan program Bantuan Sosial jika terpilih. Ada begitu banyak Bansos yang diberikan pemerintah Indonesia, Ganjar ingin bansos ini lebih muda diakses lewat KTP Sakti.

"Kita hanya butuh satu kartu, yaitu KTP yang sudah dipegang setiap penduduk untuk menyalurkan bansos maupun untuk semua kebutuhan layanan masyarakat," kata Ganjar.

Program yang sudah ada seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kemudian, subsidi usaha produktif, Kartu Tani, Pupuk, Solar Nelayan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan UMKM, dapat diakses dengan satu kartu, KTP Sakti.

Sementara itu, pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, gagasan KTP Sakti milik Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai wacana yang apik. Kendati demikian, Trubus mengingatkan gagasan tersebut akan banyak menemui hambatan dalam pelaksanaannya.

Tantangan pertama, adalah waktu yang singkat dalam jabatan presiden dan wakil presiden yakni lima tahun. Sedangkan untuk menyatukan berbagai data penerima bantuan sosial dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) juta butuh waktu yang tidak sebentar.